Archive

Posts Tagged ‘rachmat kriyantono’

PANCASILA ADALAH TEORI Multikulturalisme INDONESIA

Variasi Penelitian komunikasi

Saya sampaikan materi variasi penelitian komunikasi yg saya ambil dari Buku Teknik Riset Praktis Komunikasi. Jakarta: Prenada.

VARIASI RISET KOMUNIKASI

AUDIT KOMUNIKASI

PARADIGMA PENELITIAN

Materi disampaikan di acara kuliah bersama metodologi penelitian komunikasi untuk mahasiswa jurusan komunikasi angkatan 2017.

PARADIGMA PENELITIAN

DOMINASI BARAT DALAM KAJIAN ILMU KOMUNIKASI (SALAH KITA?)

Dunia barat saat ini menjadi pusat episentrum kajian komunikasi yang berdampak pada penggunaan kacamata tunggal dalam memahami fenomena komunikasi di Indonesia, bahkan juga negara-negara di Asia lainnya. Teori-teori Barat sebenarnya belum tentu dapat sesuai dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia atau Asia. “There was a tendency to extrapolate theoretically from such relatively unrepresentative nations as Britain and the United States.” (Wang, 2011, h.1). Saat ini, masih menurut Wang (2011), masih banyak akademisi menggunakan pendekatan universalist, yakni menganggap pandangan-pandangan Amerika dan Eropa masih diterima secara taken for granted.

Dominasi perspektif barat ini disebabkan:

  1. Ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme. Imperialisme ini memengaruhi pola pikir dan budaya yang tidak kondusif terhadap upaya pengembangan ilmu. Misalnya, kebebasan berpendapat yang sangat penting bagi kajian ilmiah dikekang selama ratusan tahun oleh imperialis;
  2.  Sistem politik kekuasaan otoriter yang juga membelenggu kebebasan akademik sampai era orde baru. Demi tujuan pelanggengan kekuasaan, penguasa membatasi pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu stabilitas negara (baca: stabilitas kekuasaan). “stabilitas negara” bisa hanya sebatas jargon menutupi motif pelanggengan kekuasaan;
  3.  Penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa Inggris oleh negara barat sebagai alat vital diseminasi kajian keilmuan. Ilmu komunikasi berkembang di negara barat, kemudian kerena mereka juga menguasai teknologi maka lebih memudahkan penyebaran ilmu ini ke negara lain. Negara barat lebih mudah menanamkan ideologi mereka melalui teknologi komunikasi yang mereka kuasai;
  4. Banyaknya sarjana Indonesia yang melanjutkan studi ke negara barat, seperti Australia, Amerika, Inggris atau Jerman sehingga membuat penggunaan perspektif negara barat makin besar. Hal ini, mengadopsi pernyataan Alwi Dahlan, membuat kita beranggapan bahwa ilmu komunikasi itu dilahirkan oleh pakar dari ilmuwan Barat.
  5. Kondisi yang disebut pada poin d di atas diperkuat dengan budaya akademik yang belum bangkit untuk berkembang, seperti belum banyaknya publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional sehingga sulitnya ditemukan referensi khas Indonesia. Termasuk belum tingginya rasa bangga terhadap karya anak bangsa di antara ilmuwan sendiri.
  6. Orientasi pasar lebih perspektif barat dan kurangnya kreativitas mengelola pesan yang berbasis kearifan lokal terkait budaya populer. Misalnya, produk budaya populer di televisi kita.
  7. Sistem birokrasi yang tidak berpihak, khususnya penyediaan infrastruktur sistem. Misalnya, lebih mudah dan murah mengedit atau mendubbing iklan visual dari luar negeri daripada memproduksi di dalam negeri.
  8. Ada upaya Barat untuk mengerdilkan kemampuan pemikiran Asia, termasuk Indonesia. Pemikiran filsafat, seperti Serat Jaka Lodang dan Serat Kalatida karya Ronggowarsito, Serat Joyoboyo, pemikiran Soekarno hingga karya arsitektur candi Borobudur, tidak dianggap karya pemikiran besar bangsa Indonesia, melainkan dianggap mitos, ramalan, klenik, dan hanya karya puisi atau langgam.
  9. Pingin baca lengkap? Tunggu penerbitan Buku saya: “Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat, Etika & Perspektif Islam”, InsyaaAllah terbit Agustus 2018.

PERAN HUMAS SEBAGAI AKTOR PEMBERANTASAN KORUPSI

Tulisan ini bisa dibaca juga di: https://m.timesindonesia.co.id/read/165948/20180118/145319/peran-humas-sebagai-aktor-pemberantasan-korupsi-di-ptn/

Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

 

 

Baru-baru ini, seperti diberitakan Times Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi & Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis. Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011.

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi). Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit. Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik. Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176.

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat lebih memprihatinkan, korupsi sudah menyerang dunia pendidikan tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan level pengetahuan.

Menristekdikti, pada tahun 2017, mengungkapkan hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai bangunan mangkrak, kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, melebihi kasus Century. Pernah selama 2003-2013, ICW menemukan korupsi di perguruan tinggi berada pada peringkat kedua untuk semua sektor pendidikan. Kerugiannya pun lebih besar, Rp 10 trilyun.

ICW menemukan 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang sedang diproses penegak hukum selama 2016, kerugian negara Rp 218.804 milyar. Melibatkan sedikitnya 65 pelaku, 32 di antaranya dari sivitas akademik (Rektor/wakil rektor 13 orang, 5 orang dosen, 3 orang dekan, sisanya adalah staf lainnya), sisanya dari pemerintah daerah, dan swasta.

Demokrasi, Korupsi, dan Kehumasan Pemerintah

Membaiknya indeks korupsi Indonesia, membuktikan teori makin demokrasi suatu negara, makin berkurang korupsi. Demokrasi yang terkonsolidasi (tersistem dan terlembaga) dengan baik, menurut Treisman (2000) dan Montinola & Jackman (2002), dapat mengurangi laju korupsi.

Seperti kita rasakan sekarang ini, demokratisasi menawarkan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterbukaan dan partisipasi sangat terkait dengan arus informasi yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, demokrasi menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik karena publik makin kritis. Kekritisan publik ini, yang penulis rasakan, bisa mempengaruhi terjadi tidaknya korupsi. Jadi, meningkatnya aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah.

Karena itu berdasarkan pendekatan komunikasi, yakni ketika demokrasi dimaknai sebagai proses relasi komunikasi pemerintah dan publik serta situasi makin terbukanya akses informasi, maka dapat dikatakan demokrasi Indonesia mulai menuju kualitas yang baik. Banyak bermunculan peraturan yang memungkinkan proses relasi dan akses informasi tersebut makin terbuka, seperti UU kebebasan pers dan UU keterbukaan informasi publik.

Pada titik inilah, Humas di lembaga pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi berada pada posisi strategis. Kualitas praktik Humas pemerintah mestinya bisa semakin meningkat karena sebagai bagian berkembangnya demokratisasi.

Public relations dan program anti-korupsi          

Fungsi Humas pemerintah yang dirumuskan dalam berbagai aturan sebenarnya mengadopsi teori-teori kehumasan di dunia pendidikan. Secara teori, fungsi Humas dibagi menjadi dua, manajerial (manajemen isu dan merancang program terkait isu; fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik internal dan eksternal; fasilitator pemecahan masalah yang dihadapi lembaga); dan teknisi komunikasi. Fungsi itu tampak senada fungsi Humas pemerintah di permenpan-RB no 30/2011, yakni penyedia informasi kebijakan, program, dan kegiatan lembaga agar terjaga reputasi lembaga; Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; Menjadi penghubung lembaga dengan publiknya; Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Peraturan di kementerian lain juga sewarna dengan rumusan permenpan-RB.

Humas perlu menjaga moralitas perilaku lembaga melalui aktivitas komunikasinya agar fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Menjaga moralitas lembaga bisa dilakukan Humas dengan membangun sistem komunikasi yang menjamin terlaksananya prinsip pelayanan publik (UU no 25/2009), yakni pelayanan publik harus profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan.

Prinsip pelayanan publik tersebut indikator moralitas lembaga. Dalam konteks komunikasi, pelayanan publik yang melenceng dari prinsip itu bisa memunculkan ketersumbatan informasi, yang akhirnya menjadi peluang korupsi. Masih banyaknya korupsi di perguruan tinggi maka Humas perguruan tinggi sebagai bagian kehumasan pemerintah mesti mendorong diri untuk menyukseskan program nasional anti-korupsi.

Tetapi, dari riset penulis bersama kolega dosen, ditemukan hanya 37% dari 50 responden Humas yang mengaku sudah pernah mempunyai program yang terkait dengan program anti-korupsi. Itu pun, 71% dari program-program tersebut lebih difokuskan pada publik eksternal.

Penguatan Humas Perguruan Tinggi

Perlu langkah konkret penguatan kehumasan. Humas perguruan tinggi masih jauh dari fungsi idealnya sebagai manajer komunikasi. Penulis melihat terjadi inkonsistensi antara peraturan kehumasan yang sudah mengadopsi fungsi ideal-manajerial kehumasan dengan kondisi empiris di lapangan, yang masih menempatkan humas sebagai fungsi teknis. Kategori yang dinilai Anugerah Humas PTN pun masih menonjolkan fungsi teknisi komunikasi, seperti website, publisitas, dan media sosial.

Dari riset penulis bersama kolega di tim kehumasan dikti, ditemukan bahwa kehumasan PTN mempunyai kendala, yakni (i) Kurangnya kualitas SDM yang menguasai teori dan praktik kehumasan, termasuk kapabilitas komunikasi; (ii) Belum berada pada struktur yang memungkinkan fungsi manajerial, seperti koordinasi tata kelola komunikasi secara menyeluruh sehingga mereduksi wewenang kehumasan. Memang ada Humas yang memiliki akses langsung dengan pengambil kebijakan meski tidak berada pada struktur yang tinggi, tetapi, akses tersebut diperoleh lebih pada kualitas relasi personal dengan pimpinan, yang tentunya bersifat sementara; (iii) Humas dipersepsikan hanya untuk publikasi, relasi dengan media, menyebarkan informasi, beriklan, dan protokoler. Humas pun banyak sebagai journalist in resident; (iv) Humas lebih fokus untuk publik eksternal. Padahal, menurut teori dan peraturan, humas juga ditujukan untuk publik internal; (v) Akibat keempat kendala itu, anggaran kehumasan pun masih terbatas.

Penguatan kehumasan bisa dilakukan dengan menghilangkan keempat kendala itu, yang akan fungsi kehumasan dapat berjalan sesuai bentuk idealnya.

PENCITRAAN & REPUTASI

MENGENAL PENCITRAAN & REPUTASI (Apakah pencitraan negatif?)
Oleh: Rachmat Kriyantono, PhD

Pencitraan adalah “communicating ourselves to someone else” atau “say something about us to others”. Bisa disebut mem-PR-kan diri kita kepada orang lain. Pencitraan dilakukan berdasarkan prinsip “without communicating ourselves, nobody knows us”. Tanpa pencitraan, orang lain tidak tahu, bahkan tidak menyadari eksistensi kita dan prestasi kita. Pencitraan yang efektif adalah jika pencitraan yang kita lakukan itu dimuat media massa, karena bisa tersebar secara simultan, serentak, dan repetisi berulang (dalam bentuk pemberitaan). Ini yang disebut publisitas, yakni pencitraan yang dimuat media tanpa perlu membayar space atau durasi media atas dimuatnya. Pencitraan bisa dilakukan melalui iklan (tapi, iklan harus membayar space atau durasi waktu agar bisa dimuat media).
Publisitas lebih dipercaya orang ketimbang iklan karena sebagai produk “telling something through someone else” atau “let someone else tell your story”. Media adalah someone else itu.
Jadi, “pencitraan” adalah hal keniscayaan yg mesti dilakukan, baik oleh individu atau organisasi, termasuk politisi. Pencitraan bersifat netral, bahkan positif. Pencitraan bukan sesuatu yang jelek.
Kita boleh menggunakan istilah “HANYA PENCITRAAN” hanya jika “pencitraan seseorang hanya sekadar pencitraan/jual diri, tanpa bukti nyata”. Bukti nyata inilah yg disebut “REPUTASI”, yakni “what we say corresponds with what we do”. Semua orang bisa pencitraan, tapi, belum tentu mampu mentransformasi pencitraan menjadi reputasi.
Selamat mencitrakan diri!

Salam,

CakRK

Tulisan tentang publisitas dan iklan, bisa dibaca di buku saya “Public Relations Writing, edisi 3, cet 4, 2016″, penulis: Rachmat Kriyantono, PhD, penerbit: Prenada Media

PR Writing

 

 

Ikatlah Ilmu dengan Publikasi Internasional

Tulisan saya tentang pentingnya publikasi internasional. silakan baca di link berikut:

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2017/07/21/ikatlah-ilmu-dengan-publikasi-internasional/

Ikatlah Ilmu dengan Publikasi Internasional

Jumat, 21 Juli 2017 | 16:09 WIB


Oleh:

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya

 

Publikasi dan jenjang karir profesi

Mempublikasikan paper secara internasional adalah perlu bagi setiap dosen, yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen ditantang bukan hanya memproduksi karya-karya ilmiah, tetapi juga dituntut mendiseminasikan karya-karya tersebut. Hanya dengan diseminasi karya ilmiah, ilmu pengetahuan dapat berkembang. Hal ini juga tercantum di berbagai regulasi (UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 60; UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 17/2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Dosen pasal 7). Agar dapat memenuhi tujuan pendidikan tinggi (pasal 5 UU No 12/2012), maka dosen diwajibkan menyebarluaskan karya-karya tersebut dalam publikasi ilmiah (pasal 12 UU No 12/2012; dan pasal 49 UU No 5/2014). Jenis publikasi ilmiah ini, menurut pasal 8 Permenpan No 17/2013, dapat berbentuk buku referensi, buku ajar, monograf, artikel di media massa, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Kewajiban membuat dan menyebarluaskan karya ilmiah juga menjadi instrumen menentukan jenjang karir dosen (Permenpan No 46/2013 dan Permenpan No 17/2013), seperti kenaikan jabatan akademik dosen menjadi Lektor (senior lecture), Lektor Kepala (associate professor), dan Guru Besar (professor) harus memiliki publikasi jurnal nasional akreditasi dan atau internasional bereputasi. Peluang loncat jabatan pun terbuka dengan syarat wajib mempunyai jurnal internasional bereputasi.

Terbaru, Permenristekdikti no 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor mengatur bahwa dosen yang Lektor Kepala harus menghasilkan minimal tiga publikasi jurnal nasional terakreditasi atau satu jurnal internasional dalam kurun tiga tahun sebagai syarat turunnya tunjangan. Profesor harus mempunyai publikasi minimal tiga di jurnal internasional atau satu di jurnal internasional bereputasi dalam waktu tiga tahun untuk mendapat tunjangan.

Aturan yang baru ini memunculkan pro dan kontra dari para dosen. Pencabutan tunjangan profesi dinilai sangat memberatkan karena kinerja dosen bukan hanya publikasi, tetapi masih ada tugas-tugas Tri Dharma lainnya. Sanksinya mestinya bukan pencabutan, tetapi hanya pengurangan tunjangan profesi. Aturan publikasi ini dinilai memberatkan dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rezeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang memandang aturan ini secara positif. Mereka menilai aturan ini dapat menstimuli publikasi para dosen yang memang masih sedikit karena dosen masih terjebak dengan rutinitas di kampus, khususnya mengajar dan terbebani memenuhi standar beban kerja dosen.

Setiap aturan dimungkinkan tetap mengandung kekurangan. Kritik dan keberatan dosen perlu diakomodasi dan diberikan solusi terbaik dari pemerintah. Seiring dengan itu, penulis mengajak sejawat dosen untuk tidak terpaku mempersoalkan kekurangan aturan, yakni dengan melihat aspek positif aturan baru ini. Implikasi kewajiban publikasi karya ilmiah adalah bagian dari tantangan mengasah diri demi kualitas pengembangan ilmu. Publikasi karya ilmiah sebagai syarat kenaikan jabatan akademik dan tunjangan dosen dapat dilihat sebagai reward agar dosen lebih bersemangat menjalankan amanat pokok profesinya, yakni pengembangan ilmu. Melalui karya ilmiah, dosen dapat membangun budaya akademik yang baik, seperti terbiasa melakukan critical thinking, melakukan riset dengan baik, kemampuan analisis dan solusi, kemampuan beragurmen dengan baik serta menguasai teknik menulis ilmiah.

Membangun reputasi, jejaring, dan daya saing bangsa

Publikasi di jurnal internasional merupakan alat membangun reputasi individu dosen dan universitas tempat dosen itu mengabdi. Dengan bantuan internet, artikel yang dimuat dapat dibaca dan diisitasi akademisi di dunia. Artikel yang disitasi diartikan telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sebagai sumber kebenaran pengembangan keilmuan. Dosen yang karya ilmiahnya banyak disitasi akan mendapatkan h-index yang tinggi, yang menjadi indikator pengakuan dunia akademik terhadap eksistensi dan kualitasnya.

Publikasi di jurnal internasional membuka peluang membangun kerjasama dan network dengan ilmuwan lain, dari dalam dan luar negeri. Networking dapat terjadi dengan mengajak ilmuwan lain berkolaborasi menghasilkan karya ilmiah atau ketika ilmuwan lain mem-follow up karya kita melalui kontak email dan menawarkan riset bersama.

Publikasi ilmiah di jurnal internasional juga membuka peluang mendapatkan penghargaan (noble winning), beasiswa, dan funding. Kemristekdikti dan perguruan tinggi memberikan insentif untuk artikel yang terbit di jurnal internasional. Beberapa perguruan tinggi telah mensyaratkan mahasiswa program Magister dan Doktor untuk mempublikasikan risetnya sebagai syarat kelulusan atau ikut ujian tesis/disertasi. Riset tesis atau disertasi yang diolah untuk dimuat di jurnal internasional dianggap telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sehingga menjadi peluang dosen untuk menjadi bagian dari publikasi karya ilmiah karena aktif membimbing.

Banyaknya publikasi internasional telah menjadi indikator kemampuan daya saing bangsa di level dunia. Ada relasi antara produktivitas publikasi dengan kondisi ekonomi suatu negara, yakni negara-negara yang ekonominya baik ternyata memiliki jumlah publikasi internasional yang tinggi (Pratomo, 2015), dan produktivitas publikasi menjadi indikator daya saing di bidang riset dan pendidikan (Jayanegara, 2015).

Publikasi internasional membuka peluang para dosen untuk mengembangkan dan menyosialisasikan ilmu pengetahuan berbasis perspektif lokal. Saat ini pengembangan teori masih didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan beberapa negara barat di Eropa (Ayish, 2003; Sriramesh & Vercic, 2003). Padahal, Indonesia dan negara-negara Timur (Asia) memiliki karakter sosial budaya yang khas, yang tidak sepenuhnya sama dengan karakter negara-negara Barat (Gunaratne, 2009; Littlejohn & Foss, 2008) yang mempengaruhi pengembangan teori-teori (McQuail, 2000). Kurangnya kajian dalam konteks Indonesia menyulitkan ilmuwan Barat mendapatkan literatur kajian dalam perspektif Indonesia (Hobart, 2006).

Sebagai contoh kajian Ilmu Komunikasi, gagasan tentang studi komunikasi dari perspektif Asia telah meningkat akhir-akhir ini (Dissayanake, 1988; Gunaratne, 2009; Kriyantono, 2014; Littlejohn & Foss, 2008; Raharjo, 2013). Cina, Jepang, India dan Korea Selatan, telah berhasil memunculkan teori komunikasi Cina, Jepang, India dan Korea Selatan dan disebarkan dalam buku dan jurnal internasional (Dissayanake, 1988; Dissayanake, 2004; Gunaratne, 2009). Dari 27 teori public relations, misalnya, tidak ada satu pun teori dalam perspektif Indonesia (Kriyantono, 2014). Yang menarik, keberhasilan memunculkan kajian teoritis dalam perspektif lokal di Cina, Jepang, India dan Korea Selatan berkorelasi dengan banyaknya jumlah publikasi ilmiah, yakni menjadi empat besar negara Asia terbanyak jumlah publikasi jurnal internasional (Pratomo, 2015).

Karya ilmiah berbasis kearifan lokal membuktikan bahwa Asia memiliki potensi daya saing di level dunia. Cina, Jepang dan India juga masuk 10 besar dunia untuk jumlah karya ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus). Kesepuluh besar ini adalah Amerika Seriikat (537 ribu); Cina (392 ribu); Inggris (152 ribu); Jerman (143 ribu); Jepang (118 ribu); Prancis (102 ribu); India (98 ribu); Italia (85 ribu); Kanada (84 ribu); dan Spanyol (76 ribu).

Potensi perlunya publikasi internasional di atas, belum diikuti jumlah publikasi ilmiah dosen di Indonesia. Pada 2014, Indonesia masih kalah dengan Hongkong, yang hanya sebuah kota di Cina. Di antara negara Asia Tenggara pun, Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia mempublikasikan 5.665 artikel, Malaysia 25.883 (400% lebih banyak) (Pratomo, 2015).

Kendala dan Solusi Publikasi Internasional

Bahasa Inggris adalah kendala yang paling banyak dirasakan para dosen. Perlu solusi agar universitas menyediakan departemen khusus yang membantu dosen terkait English Academic Writing, seperti penerjemahan, secara gratis.

Kendala lain adalah ketersediaan waktu yang sedikit untuk menulis dan melakukan riset karena beban kerja yang tinggi, yakni sangat tersita untuk mengajar dengan jumlah mahasiswa yang banyak, membimbing skripsi, tesis atau disertasi, membimbing magang, melakukan pekerjaan administrasi hingga tugas-tugas struktural. Riset adalah bahan material pokok dari aktivitas menulis publikasi. Tanpa riset, sulit mendapatkan bahan material yang valid dan update (quality of the publication reflects the quality of the research).

Sebagai contoh, Grunig, Grunig & Dozier (2002) membutuhkan waktu 15 tahun dan membutuhkan 327 organisasi sebagai objek di tiga Negara (AS, Inggris, dan Kanada), untuk dapat menghasilkan teori baru public relations (Teori Excellent).

Minimnya dana riset mempengaruhi keluasan riset untuk menghasilkan generalisasi data. Program hibah yang mensyaratkan gelar akademik doktor atau lektor kepala untuk menjadi ketua (penulis pertama), juga turut menjadi kendala. Dalam ilmu sosial, situasi ini makin diperparah oleh faktor eksternal, yaitu sulitnya mencari responden yang bersedia. Meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur jenis-jenis informasi yang harus dibuka untuk publik dan juga ada aturan etika riset tentang anonimitas responden, banyak lembaga pemerintah dan swasta sulit membuka diri sebagai sumber data.

Terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya mengakibatkan tidak sedikit riset lebih berorientasi ‘membuat laporan’ dan ‘tambah modal’ bukan ‘membuat publikasi jurnal internasional’. Perlu kebijakan pemerintah agar lembaga pemerintah dan swasta bersedia mendukung kegiatan riset dari kampus.

Kendala lain adalah teknik penulisan, termasuk logika berpikir dan teknik referencing standar jurnal reputasi. Negara Barat mendominasi penyebarluasan ilmu pengetahuan, yakni penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan teknologi komunikasi untuk diseminasi ilmu dan bisnis pendidikan (melalui scopus atau Thompson).

Biaya juga menjadi kendala publikasi internasional, baik itu untuk proses penerjemahan maupun biaya publikasi. Memang terdapat jurnal terindeks scopus yang gratis (Open Access System), tetapi, persaingannya memang lebih sulit. Karena itu, banyak dosen yang memilih jurnal lain yang terindeks scopus tetapi berbayar.

Kendala lain, yakni kurangnya jurnal yang memiliki reputasi terakreditasi nasional dan internasional. Kenyataan inilah seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari Kemenristekdikti, mendorong program studi mengelola dan menerbitkan jurnal bereputasi. Setidaknya baru delapan jurnal Indonesia yang masuk kategori jurnal bereputasi karena telah terindeks Scopus. Kementerian dan perguruan tinggi perlu memberikan ketersediaan fasilitas pendukung mendorong publikasi. Dosen pun perlu meningkatkan motivasi meningkatkan kualitas diri.

Selain kendala-kendala tersebut, ada satu hal yang paling mendasar yang harus kita akui secara terbuka, yaitu, belum kuatnya keinginan kita untuk menggali kajian ilmu berbasis kearifan lokal. Sudah banyak master dan doktor Indonesia lulusan luar negeri, tetapi, masih cenderung mengaji fenomena berdasarkan teori-teori perspektif Barat. Ditambah lagi, tidak sedikit kalangan akademik yang masih mendewa-dewakan literatur Barat dan meremehkan literatur kolega sendiri. Tidak sedikit literatur yang dibuat penulis Indonesia yang sudah dapat dikategorikan baik. Apalagi, sebuah kajian teoritis Barat tidak secara otomatis sesuai sepenuhnya dengan konteks sosial budaya Timur.

Ayo, kita ikat ilmu melalui tulisan ilmiah terpublikasi internasional!

Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada

http://malang.timesindonesia.co.id/read/18992/2/20170714/090221/abah-anton-dan-branding-religiusitas-dalam-pilkada/

Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada

Home / Opini / Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada
Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada Rachmat Kriyantono, PhD

TIMESINDONESIA, MALANG – Saat berkendaraan di beberapa sudut Kota Malang, pandangan kita dapat menangkap baliho besar berisi foto Walikota Malang, Moch. Anton, dengan kopyah putih, baju muslim warna putih, dan berkalung sarung di pundak, mengajak masyarakat menyukseskan gerakan sholat berjama’ah di awal waktu.

Gerakan ini pun dilegalitaskan melalui surat edaran walikota. Menarik disimak ketika pemasangan baliho gerakan ini dilakukan di saat-saat mendekati pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang. Baliho-baliho di sudut kota ini adalah pesan simbolik, dan setiap simbol merepresentasikan makna tertentu dari motif si pembuatnya.

Karenanya, sesuatu yang wajar ketika muncul pertanyaan tentang motif gerakan ini. Tulisan ini berisi pandangan saya bahwa gerakan ini tidak lepas dari strategi komunikasi politik walikota yang biasa dipanggil Abah Anton ini menghadapi pilkada tahun depan.

Tampak bahwa Abah Anton ingin mengajak masyarakat Kota Malang untuk mengadopsi nilai-nilai perilaku bermasyarakat yang terkandung dalam sholat berjamaah. Abah Anton pasti menyadari bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang beragama Islam (Muslim).

Data sensus terakhir (2010), penduduk Muslim di Kota Malang berjumlah 729,416 jiwa atau hampir 90% dari total populasi. Agar program pemerintahan dapat efektif meningkatkan kesejahteraan maka pesan-pesan program pembangunan harus diarahkan untuk perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi lebih baik.

Sebagai komunikator, Abah Anton berusaha menyesuaikan pesan-pesan programnya sesuai dengan karakteristik target sasarannya yang mayoritas Muslim ini.

Dalam komunikasi politik, pemilihan key-message sangat diperlukan dalam upaya membranding seorang figur komunikator politik. Branding ini diperlukan sebagai positioning atau unique selling point bagi komunikator politik untuk membuat diferensiasi dengan pesaingnya.

Gerakan sholat berjama’ah yang di awal waktu ini tampaknya menjadi key-message bahwa Abah Anton adalah figur pelayan publik yang baik dan figur pencipta harmoni keguyuban dalam masyarakat, seperti yang tercermin dalam kearifan lokal gotong royong.

Melalui kampanye besar-besaran, salah satunya melalui baliho, pesan ini dapat tertancap di benak masyarakat sehingga menjadi merk-nya Abah Anton.

Mengapa sholat berjama’ah, bukan sholat sendirian, yang dipilih? Mengapa harus berjama’ah yang di awal waktu? Pertama, membidik nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat merupakan prinsip dasar keefektivitasan pesan-pesan komunikasi, yakni homofili.

Prinsip ini berpotensi merangsang interaksi bersama akibat kesamaan identitas dan kepentingan antara komunikator dan masyarakat sehingga muncul ketersambungan hati (sambung rasa) antara Abah Anton dan warga masyarakatnya.

Kedua, ketersambungan kepentingan ini tampak dari kandungan nilai dalam sholat berjama’ah di awal waktu yang dapat menjadi dasar tata kelola pelayanan publik dan harmoni keguyuban berinteraksi warga Kota Malang.

Kandungan nilai sholat berjama’ah di awal waktu ingin dijadikan branding Abah Anton, antara lain membranding dirinya sebagai figur yang berniat baik dalam berdemokrasi dan pelayanan publik.

Hanyalah amalan-amalan tergantung pada niat-niat. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan” (HR Bukhari dan Muslim);

Figur yang menjaga interaksi menjalin silaturahim secara langsung dan memberikan pelayanan publik tanpa memandang status sosial dan aliran; Dalam sholat, kaya-miskin, tua-muda, atau orang berbeda suku berbaris rapat, berdempetan dan siapapun dapat berada di barisan depan; Figur yang berdisiplin waktu dalam pelayanan publik. Islam mengajarkan menghargai waktu (QS. Al-Ashr: 1-3). Sholat yang dilakukan tepat waktu lebih diutamakan.

Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman” (QS. 4: 103);

Figur yang mengajarkan untuk taat dan mendukung seorang pemimpin (imam). Program-program pemimpin dilaksanakan bersama, baik oleh aparat pelayan publik maupun oleh rakyat.

Abah Anton menyimbolkan dirinya sebagai pemimpin yang siap diingatkan jika salah, dengan cara dan kalimat baik-baik seperti yang diajarkan sholat berjama’ah. Tidak perlu teriak-teriak atau dengan paksa mendekati pemimpin untuk menggesernya; Jika pemimpin salah yang bisa membatalkan sholat (baca: membahayakan kepentingan masyarakat), dia akan sukarela mundur tanpa perlu disuruh mundur.

Penggantinya adalah otomatis orang yang paling dekat jaraknya dengan dia, yakni wakil walikota, tanpa perlu rame-rame.

Nilai yang lain, yakni sebagai figur yang mengajarkan memilih pemimpin berdasarkan kemampuannya lebih dulu. Sebagai incumbent, mudah bagi dia untuk mengampanyekan keberhasilan kepemimpinannya.

Jika pemimpin terpilih dalam proses demokrasi, dia mengajak  masyarakat dan pelayan publik (makmun) untuk langsung siap-siap mengikuti kebijakannya.

Tidak ada ada lagi protes-memprotes selama atau sesudah pemilihan; Figur yang menghargai perbedaan pendapat. Dalam sholat, mungkin ada imam yang baca doa qunut, jamaah pun ada yang qunut, tetapi, ada yang tidak baca.

Ada imam yang tidak baca qunut, tapi dengan memberi kesempatan jamaah yang ingin baca qunut. Cara takbir pun bermacam-macam. Berbeda dengan satu tujuan yakni membangun ibadah (kota) yang barokah. Namun tetap terdapat aturan-aturan (rukun sholat) yang harus sama dan tidak boleh dilanggar, di tengah perbedaan itu; Berdemokrasi dengan tetap memberi salam, yakni berdoa dan memberikan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan antar-umat.

Strategi yang dilakukan Abah Anton ini memiliki peluang yang terbuka untuk mendapat respon positif masyarakat. Setidaknya, Abah Anton sebagai brand akan lebih tertancap dalam benak masyarakat jauh sebelum pesaing-pesaingnya muncul dalam kontestasi pilkada 2018.

Strategi ini saya sebut sebagai “branding religiousitas”, yakni menggunakan nilai-nilai, pernik-pernik atau atribut-atribut agama sebagai key-message pembrandingan.

Manusia, menurut Amstrong (2003) adalah “spiritual animals…homo sapiens is also homo religious.” Agama seringkali menjadi “alat mujarab” menggerakkan perilaku orang karena manusia adalah human religious sehingga agama adalah kebutuhan jiwa dalam bentuk kepercayaan terkait hubungan diri dengan sang pencipta.

Saat ini terjadi perang informasi bertubi-tubi dan tanpa batas melalui teknologi internet sehingga membuat overloaded-rationality sehingga memunculkan kebosanan rasionalitas. Dalam konteks inilah, Abah Anton mencoba menggali peluang dengan menggunakan agama dan kepercayaan sebagai key-message brandingnya.

Strategi ini makin meneguhkan branding Abah Anom selama ini melalui program-program religinya kepada masyarakat, seperti program wisata religi. Kita tunggu hasilnya di pilkada Kota Malang 2018.

*Penulis adalah Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi FISIP-Universitas Brawijaya

Gadget dan Masyarakat Informasi: Gadget jadi alat bukan Memperalat

Ini artikel saya ttg gadget dan dampaknya di masyarakat. Apa benar kita sekarang ini disebut masyarakat informasi?

http://m.timesindonesia.co.id/read/152096/20170717/073456/gadget-jadi-alat-bukan-memperalat/#!

Gadget dan Informasi

Gadget Jadi Alat, Bukan Memperalat

Home / Opini / Gadget Jadi Alat, Bukan Memperalat
Dibaca: 14.92k Kali
Gadget Jadi Alat, Bukan Memperalat Rachmat Kriyantono, PhD

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Beberapa media, termasuk TIMES Indonesia, memberitakan pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo terhadap telegram serta wacana kemungkinan pemblokiran media sosial. Beberapa negara, di luar Indonesia, telah melarang warganya mengakses facebook dan lain-lain media sosial.

Hal ini mendorong kembali munculnya pertanyaan tentang penggunaan gadget (handphone, smartphone atau tablet) di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana akses internet.

Survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa 132 juta dari 256 juta orang Indonesia sudah ber-internet ria. Jumlahnya mengalami kenaikan 51.8 persen dibanding survei tahun 2014.

Ditemukan juga bahwa 67.2 juta orang mengakses melalui gadget dan komputer, 63.1 juta orang mengakses dari gadget, dan 2.2 juta orang mengakses hanya dari komputer.

Meski penetrasi internet ini mayoritas masih berada di Pulau Jawa, yakni sekitar 86,3 juta orang (65 persen), tetapi, sudah cukup menunjukkan dampak dari booming gadget di Indonesia karena mayoritas penduduk berada di Pulau Jawa.

Sebagian dari kita menyebut masyarakat Indonesia telah masuk era masyarakat informasi, seperti yang ditulis Johan Naisbitt di buku Megatrends, yaitu produksi merupakan hasil interaksi antarmanusia akibat perkembangan inovasi teknologi komunikasi. Hal ini merupakan perkembangan dari era masyarakat industri, yakni produksi dihasilkan oleh interaksi antara manusia dengan alam yang terolah.

Tetapi, saya menganggap perkembangan teknologi komunikasi yang canggih dan masyarakat melek teknologi saja bukan jaminan bahwa masyarakat itu disebut masyarakat informasi.

Saya berpendapat bahwa suatu masyarakat baru dapat disebut masyarakat informasi bila ditandai oleh kebudayaan informasi, yaitu masyarakat “memiliki kesadaran informasi yang tinggi, mengandalkan informasi dalam segala bidang kehidupan sehingga mampu mengolah dan memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja.”

Di sinilah terjadi paradoks masyarakat informasi. Di satu sisi, booming-nya gadget dan akses internet, menunjukkan penetrasi teknologi komunikasi yang semakin canggih dan membantu segala aspek kehidupan.

Pergerakan manusia semakin cepat dan meluas karena gadget memudahkan kita berkomunikasi dengan kolega yang berjauhan tempat tinggalnya, memudahkan dalam mencari informasi, bertransaksi online, dan meningkatkan sendi perekonomian.

Handphone dan aneka gadget telah mendarah daging dan menjadi teman yang kita sapa saat bangun tidur serta teman terakhir saat menjelang tidur lagi.

Di sisi lain, alih-alih membawa masyarakat kita menuju masyarakat berkualitas, teknologi canggih ini cenderung mereduksi kualitas masyarakat, akibat kurang bijak dalam penggunaannya.

Jika kita tidak dapat mengelola penggunaan gadget, membuat kita kecanduan dan berdampak negatif. Sifat kecanduan ini tampak dari data bahwa orang Indonesia rata-rata mengecek ponselnya lebih dari 80 kali setiap hari.

Karenanya, saya menyebut masyarakat kita hanya dalam taraf sudah masuk era masyarakat teknologi, yakni masyarakat pengguna (user atau konsumen) teknologi, tetapi, belum dapat disebut masyarakat informasi.

Penggunaan gadget yang menjamur ini belum dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar berdaya saing dengan bangsa lain. Teknologi belum digunakan optimal untuk birokrasi, seperti pengurusan surat-menyurat, kearsipan atau pelayanan publik lainnya.

Budaya langsung bertemu masih mewarnai birokrasi pelayanan publik, yaitu masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pelayanan publik meski sekadar menyerahkan foto kopi akta lahir (yang sebetulnya dapat discan dan diemail).

Mahasiswa banyak yang berinternet, tetapi, lebih banyak untuk main game atau hiburan lainnya, seperti facebook, Whatsapp, atau instagram. Hal ini diperkuat data bahwa pengguna facebook sangat besar, yakni 88 juta orang dan 94% di antaranya mengakses facebook dari gadget mobile.

Belum banyak mahasiswa yang menggunakan internet untuk eksplorasi jurnal-jurnal ilmiah untuk memperkaya pengetahuannya atau untuk referensi membuat skripsi, tesis atau disertasi.

Internet mendorong peningkatan budaya copy-paste untuk tugas-tugas pelajar, mulai dari siswa SD hingga mahasiswa.

Dari observasi di kelas selama saya mengajar, saya menemukan perubahan perilaku mahasiswa. Sebelum handphone banyak beredar (sekitar 1990-an), mahasiswa biasanya membaca, mengobrol, coret-menyoret di kertas atau termenung sendiri saat menunggu dosen datang di kelas.

Saat handphone menjamur (akhir 1999an-sekarang), mahasiswa menggunakan handphone (sms, telepon, game atau internet), mengobrol atau termenung saat menunggu dosen datang di kelas. Jadi, kebiasaan membaca digeser oleh penggunaan handphone.

Gadget membuat penurunan kualitas interaksi tatap muka langsung, masyarakat menjadi antisosial (isolasi diri) karena asyik bermain gadget, dan kohesi sosial pun berubah menjadi kohesi di dunia maya. Misalnya, sekelompok orang setuju membuat acara kemah bersama. Setelah tenda didirikan, semua orang masuk, dan tidak berapa lama, masing-masing sibuk dan terbuai bermain gadget.

Budaya cangkruk dan arisan berubah menjadi main gadget rame-rame atau diganti cangkruk virtual dan arisan virtual. Budaya senyum, sapa, salam pun menurun. Pelajar memilih berasyik ria pencet tombol dan geser layar sehingga melupakan guru dan dosen yang lewat di depannya.

Gadget membuat kita banyak melakukan tindakan komunikasi, tetapi, tindakan komunikasi tersebut belum tentu bermanfaat. Internet yang makin mudah diakses lewat gadget berpotensi mengancam nilai-nilai kebajikan agama.

Tidak sedikit interaksi melalui media sosial berisi hujatan, caci maki, fitnah, adu domba, menghina, dan olok-mengolok sesama, yang semuanya dilarang agama. Bahkan melalui gadget, orang lebih mudah mengakses kampanye kekerasan, pembullyan, persekusi, dan terorisme. Sifat persaudaraan anak bangsa pun tereduksi dan perbedaan serta permusuhan berpotensi melebar bagaikan jurang yang menganga.

Gadget juga membuat munculnya deteritorialisasi budaya menuju keseragaman budaya, yaitu budaya sudah tidak mungkin lagi dilokalisasi berdasarkan wilayah tertentu. Budaya Amerika tidak hanya terjadi di Amerika Serikat tapi juga diadopsi oleh masyarakat kita, seperti cara berpakaian (rok mini, banyak gadis yang bercelana pendek keluar rumah), cara berperilaku (seperti seks bebas) atau cara bermusik (musik rock, jazz, reggae, rapp, conutry).

Adler & Rodman (2006) mengatakan: “More communication is not always better… One key to successful communication, then, is to share an adequate amount of information in a skillful manner.” Menggunakan teknologi komunikasi dengan bijak dan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing kita merupakan wujud dari ‘skillful manner’ tersebut.

Situasi ini mestinya membuat kita berpikir tentang dampak negatif gadget, selain kita akui dampak positifnya. Gadget hanyalah alat, bukan kita yang diperalat olehnya.(*)

* Penulis adalah Rachmat Kriyantono, PhD,  Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi
FISIP Universitas Brawijaya