Archive

Posts Tagged ‘public relations’

DOMINASI BARAT DALAM KAJIAN ILMU KOMUNIKASI (SALAH KITA?)

Dunia barat saat ini menjadi pusat episentrum kajian komunikasi yang berdampak pada penggunaan kacamata tunggal dalam memahami fenomena komunikasi di Indonesia, bahkan juga negara-negara di Asia lainnya. Teori-teori Barat sebenarnya belum tentu dapat sesuai dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia atau Asia. “There was a tendency to extrapolate theoretically from such relatively unrepresentative nations as Britain and the United States.” (Wang, 2011, h.1). Saat ini, masih menurut Wang (2011), masih banyak akademisi menggunakan pendekatan universalist, yakni menganggap pandangan-pandangan Amerika dan Eropa masih diterima secara taken for granted.

Dominasi perspektif barat ini disebabkan:

  1. Ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme. Imperialisme ini memengaruhi pola pikir dan budaya yang tidak kondusif terhadap upaya pengembangan ilmu. Misalnya, kebebasan berpendapat yang sangat penting bagi kajian ilmiah dikekang selama ratusan tahun oleh imperialis;
  2.  Sistem politik kekuasaan otoriter yang juga membelenggu kebebasan akademik sampai era orde baru. Demi tujuan pelanggengan kekuasaan, penguasa membatasi pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu stabilitas negara (baca: stabilitas kekuasaan). “stabilitas negara” bisa hanya sebatas jargon menutupi motif pelanggengan kekuasaan;
  3.  Penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa Inggris oleh negara barat sebagai alat vital diseminasi kajian keilmuan. Ilmu komunikasi berkembang di negara barat, kemudian kerena mereka juga menguasai teknologi maka lebih memudahkan penyebaran ilmu ini ke negara lain. Negara barat lebih mudah menanamkan ideologi mereka melalui teknologi komunikasi yang mereka kuasai;
  4. Banyaknya sarjana Indonesia yang melanjutkan studi ke negara barat, seperti Australia, Amerika, Inggris atau Jerman sehingga membuat penggunaan perspektif negara barat makin besar. Hal ini, mengadopsi pernyataan Alwi Dahlan, membuat kita beranggapan bahwa ilmu komunikasi itu dilahirkan oleh pakar dari ilmuwan Barat.
  5. Kondisi yang disebut pada poin d di atas diperkuat dengan budaya akademik yang belum bangkit untuk berkembang, seperti belum banyaknya publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional sehingga sulitnya ditemukan referensi khas Indonesia. Termasuk belum tingginya rasa bangga terhadap karya anak bangsa di antara ilmuwan sendiri.
  6. Orientasi pasar lebih perspektif barat dan kurangnya kreativitas mengelola pesan yang berbasis kearifan lokal terkait budaya populer. Misalnya, produk budaya populer di televisi kita.
  7. Sistem birokrasi yang tidak berpihak, khususnya penyediaan infrastruktur sistem. Misalnya, lebih mudah dan murah mengedit atau mendubbing iklan visual dari luar negeri daripada memproduksi di dalam negeri.
  8. Ada upaya Barat untuk mengerdilkan kemampuan pemikiran Asia, termasuk Indonesia. Pemikiran filsafat, seperti Serat Jaka Lodang dan Serat Kalatida karya Ronggowarsito, Serat Joyoboyo, pemikiran Soekarno hingga karya arsitektur candi Borobudur, tidak dianggap karya pemikiran besar bangsa Indonesia, melainkan dianggap mitos, ramalan, klenik, dan hanya karya puisi atau langgam.
  9. Pingin baca lengkap? Tunggu penerbitan Buku saya: “Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat, Etika & Perspektif Islam”, InsyaaAllah terbit Agustus 2018.

PERAN HUMAS SEBAGAI AKTOR PEMBERANTASAN KORUPSI

Tulisan ini bisa dibaca juga di: https://m.timesindonesia.co.id/read/165948/20180118/145319/peran-humas-sebagai-aktor-pemberantasan-korupsi-di-ptn/

Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

 

 

Baru-baru ini, seperti diberitakan Times Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi & Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis. Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011.

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi). Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit. Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik. Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176.

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat lebih memprihatinkan, korupsi sudah menyerang dunia pendidikan tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan level pengetahuan.

Menristekdikti, pada tahun 2017, mengungkapkan hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai bangunan mangkrak, kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, melebihi kasus Century. Pernah selama 2003-2013, ICW menemukan korupsi di perguruan tinggi berada pada peringkat kedua untuk semua sektor pendidikan. Kerugiannya pun lebih besar, Rp 10 trilyun.

ICW menemukan 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang sedang diproses penegak hukum selama 2016, kerugian negara Rp 218.804 milyar. Melibatkan sedikitnya 65 pelaku, 32 di antaranya dari sivitas akademik (Rektor/wakil rektor 13 orang, 5 orang dosen, 3 orang dekan, sisanya adalah staf lainnya), sisanya dari pemerintah daerah, dan swasta.

Demokrasi, Korupsi, dan Kehumasan Pemerintah

Membaiknya indeks korupsi Indonesia, membuktikan teori makin demokrasi suatu negara, makin berkurang korupsi. Demokrasi yang terkonsolidasi (tersistem dan terlembaga) dengan baik, menurut Treisman (2000) dan Montinola & Jackman (2002), dapat mengurangi laju korupsi.

Seperti kita rasakan sekarang ini, demokratisasi menawarkan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterbukaan dan partisipasi sangat terkait dengan arus informasi yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, demokrasi menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik karena publik makin kritis. Kekritisan publik ini, yang penulis rasakan, bisa mempengaruhi terjadi tidaknya korupsi. Jadi, meningkatnya aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah.

Karena itu berdasarkan pendekatan komunikasi, yakni ketika demokrasi dimaknai sebagai proses relasi komunikasi pemerintah dan publik serta situasi makin terbukanya akses informasi, maka dapat dikatakan demokrasi Indonesia mulai menuju kualitas yang baik. Banyak bermunculan peraturan yang memungkinkan proses relasi dan akses informasi tersebut makin terbuka, seperti UU kebebasan pers dan UU keterbukaan informasi publik.

Pada titik inilah, Humas di lembaga pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi berada pada posisi strategis. Kualitas praktik Humas pemerintah mestinya bisa semakin meningkat karena sebagai bagian berkembangnya demokratisasi.

Public relations dan program anti-korupsi          

Fungsi Humas pemerintah yang dirumuskan dalam berbagai aturan sebenarnya mengadopsi teori-teori kehumasan di dunia pendidikan. Secara teori, fungsi Humas dibagi menjadi dua, manajerial (manajemen isu dan merancang program terkait isu; fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik internal dan eksternal; fasilitator pemecahan masalah yang dihadapi lembaga); dan teknisi komunikasi. Fungsi itu tampak senada fungsi Humas pemerintah di permenpan-RB no 30/2011, yakni penyedia informasi kebijakan, program, dan kegiatan lembaga agar terjaga reputasi lembaga; Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; Menjadi penghubung lembaga dengan publiknya; Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Peraturan di kementerian lain juga sewarna dengan rumusan permenpan-RB.

Humas perlu menjaga moralitas perilaku lembaga melalui aktivitas komunikasinya agar fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Menjaga moralitas lembaga bisa dilakukan Humas dengan membangun sistem komunikasi yang menjamin terlaksananya prinsip pelayanan publik (UU no 25/2009), yakni pelayanan publik harus profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan.

Prinsip pelayanan publik tersebut indikator moralitas lembaga. Dalam konteks komunikasi, pelayanan publik yang melenceng dari prinsip itu bisa memunculkan ketersumbatan informasi, yang akhirnya menjadi peluang korupsi. Masih banyaknya korupsi di perguruan tinggi maka Humas perguruan tinggi sebagai bagian kehumasan pemerintah mesti mendorong diri untuk menyukseskan program nasional anti-korupsi.

Tetapi, dari riset penulis bersama kolega dosen, ditemukan hanya 37% dari 50 responden Humas yang mengaku sudah pernah mempunyai program yang terkait dengan program anti-korupsi. Itu pun, 71% dari program-program tersebut lebih difokuskan pada publik eksternal.

Penguatan Humas Perguruan Tinggi

Perlu langkah konkret penguatan kehumasan. Humas perguruan tinggi masih jauh dari fungsi idealnya sebagai manajer komunikasi. Penulis melihat terjadi inkonsistensi antara peraturan kehumasan yang sudah mengadopsi fungsi ideal-manajerial kehumasan dengan kondisi empiris di lapangan, yang masih menempatkan humas sebagai fungsi teknis. Kategori yang dinilai Anugerah Humas PTN pun masih menonjolkan fungsi teknisi komunikasi, seperti website, publisitas, dan media sosial.

Dari riset penulis bersama kolega di tim kehumasan dikti, ditemukan bahwa kehumasan PTN mempunyai kendala, yakni (i) Kurangnya kualitas SDM yang menguasai teori dan praktik kehumasan, termasuk kapabilitas komunikasi; (ii) Belum berada pada struktur yang memungkinkan fungsi manajerial, seperti koordinasi tata kelola komunikasi secara menyeluruh sehingga mereduksi wewenang kehumasan. Memang ada Humas yang memiliki akses langsung dengan pengambil kebijakan meski tidak berada pada struktur yang tinggi, tetapi, akses tersebut diperoleh lebih pada kualitas relasi personal dengan pimpinan, yang tentunya bersifat sementara; (iii) Humas dipersepsikan hanya untuk publikasi, relasi dengan media, menyebarkan informasi, beriklan, dan protokoler. Humas pun banyak sebagai journalist in resident; (iv) Humas lebih fokus untuk publik eksternal. Padahal, menurut teori dan peraturan, humas juga ditujukan untuk publik internal; (v) Akibat keempat kendala itu, anggaran kehumasan pun masih terbatas.

Penguatan kehumasan bisa dilakukan dengan menghilangkan keempat kendala itu, yang akan fungsi kehumasan dapat berjalan sesuai bentuk idealnya.

PENCITRAAN & REPUTASI

MENGENAL PENCITRAAN & REPUTASI (Apakah pencitraan negatif?)
Oleh: Rachmat Kriyantono, PhD

Pencitraan adalah “communicating ourselves to someone else” atau “say something about us to others”. Bisa disebut mem-PR-kan diri kita kepada orang lain. Pencitraan dilakukan berdasarkan prinsip “without communicating ourselves, nobody knows us”. Tanpa pencitraan, orang lain tidak tahu, bahkan tidak menyadari eksistensi kita dan prestasi kita. Pencitraan yang efektif adalah jika pencitraan yang kita lakukan itu dimuat media massa, karena bisa tersebar secara simultan, serentak, dan repetisi berulang (dalam bentuk pemberitaan). Ini yang disebut publisitas, yakni pencitraan yang dimuat media tanpa perlu membayar space atau durasi media atas dimuatnya. Pencitraan bisa dilakukan melalui iklan (tapi, iklan harus membayar space atau durasi waktu agar bisa dimuat media).
Publisitas lebih dipercaya orang ketimbang iklan karena sebagai produk “telling something through someone else” atau “let someone else tell your story”. Media adalah someone else itu.
Jadi, “pencitraan” adalah hal keniscayaan yg mesti dilakukan, baik oleh individu atau organisasi, termasuk politisi. Pencitraan bersifat netral, bahkan positif. Pencitraan bukan sesuatu yang jelek.
Kita boleh menggunakan istilah “HANYA PENCITRAAN” hanya jika “pencitraan seseorang hanya sekadar pencitraan/jual diri, tanpa bukti nyata”. Bukti nyata inilah yg disebut “REPUTASI”, yakni “what we say corresponds with what we do”. Semua orang bisa pencitraan, tapi, belum tentu mampu mentransformasi pencitraan menjadi reputasi.
Selamat mencitrakan diri!

Salam,

CakRK

Tulisan tentang publisitas dan iklan, bisa dibaca di buku saya “Public Relations Writing, edisi 3, cet 4, 2016″, penulis: Rachmat Kriyantono, PhD, penerbit: Prenada Media

PR Writing

 

 

Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada

http://malang.timesindonesia.co.id/read/18992/2/20170714/090221/abah-anton-dan-branding-religiusitas-dalam-pilkada/

Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada

Home / Opini / Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada
Abah Anton dan Branding Religiusitas dalam Pilkada Rachmat Kriyantono, PhD

TIMESINDONESIA, MALANG – Saat berkendaraan di beberapa sudut Kota Malang, pandangan kita dapat menangkap baliho besar berisi foto Walikota Malang, Moch. Anton, dengan kopyah putih, baju muslim warna putih, dan berkalung sarung di pundak, mengajak masyarakat menyukseskan gerakan sholat berjama’ah di awal waktu.

Gerakan ini pun dilegalitaskan melalui surat edaran walikota. Menarik disimak ketika pemasangan baliho gerakan ini dilakukan di saat-saat mendekati pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Malang. Baliho-baliho di sudut kota ini adalah pesan simbolik, dan setiap simbol merepresentasikan makna tertentu dari motif si pembuatnya.

Karenanya, sesuatu yang wajar ketika muncul pertanyaan tentang motif gerakan ini. Tulisan ini berisi pandangan saya bahwa gerakan ini tidak lepas dari strategi komunikasi politik walikota yang biasa dipanggil Abah Anton ini menghadapi pilkada tahun depan.

Tampak bahwa Abah Anton ingin mengajak masyarakat Kota Malang untuk mengadopsi nilai-nilai perilaku bermasyarakat yang terkandung dalam sholat berjamaah. Abah Anton pasti menyadari bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang beragama Islam (Muslim).

Data sensus terakhir (2010), penduduk Muslim di Kota Malang berjumlah 729,416 jiwa atau hampir 90% dari total populasi. Agar program pemerintahan dapat efektif meningkatkan kesejahteraan maka pesan-pesan program pembangunan harus diarahkan untuk perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi lebih baik.

Sebagai komunikator, Abah Anton berusaha menyesuaikan pesan-pesan programnya sesuai dengan karakteristik target sasarannya yang mayoritas Muslim ini.

Dalam komunikasi politik, pemilihan key-message sangat diperlukan dalam upaya membranding seorang figur komunikator politik. Branding ini diperlukan sebagai positioning atau unique selling point bagi komunikator politik untuk membuat diferensiasi dengan pesaingnya.

Gerakan sholat berjama’ah yang di awal waktu ini tampaknya menjadi key-message bahwa Abah Anton adalah figur pelayan publik yang baik dan figur pencipta harmoni keguyuban dalam masyarakat, seperti yang tercermin dalam kearifan lokal gotong royong.

Melalui kampanye besar-besaran, salah satunya melalui baliho, pesan ini dapat tertancap di benak masyarakat sehingga menjadi merk-nya Abah Anton.

Mengapa sholat berjama’ah, bukan sholat sendirian, yang dipilih? Mengapa harus berjama’ah yang di awal waktu? Pertama, membidik nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat merupakan prinsip dasar keefektivitasan pesan-pesan komunikasi, yakni homofili.

Prinsip ini berpotensi merangsang interaksi bersama akibat kesamaan identitas dan kepentingan antara komunikator dan masyarakat sehingga muncul ketersambungan hati (sambung rasa) antara Abah Anton dan warga masyarakatnya.

Kedua, ketersambungan kepentingan ini tampak dari kandungan nilai dalam sholat berjama’ah di awal waktu yang dapat menjadi dasar tata kelola pelayanan publik dan harmoni keguyuban berinteraksi warga Kota Malang.

Kandungan nilai sholat berjama’ah di awal waktu ingin dijadikan branding Abah Anton, antara lain membranding dirinya sebagai figur yang berniat baik dalam berdemokrasi dan pelayanan publik.

Hanyalah amalan-amalan tergantung pada niat-niat. Dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan” (HR Bukhari dan Muslim);

Figur yang menjaga interaksi menjalin silaturahim secara langsung dan memberikan pelayanan publik tanpa memandang status sosial dan aliran; Dalam sholat, kaya-miskin, tua-muda, atau orang berbeda suku berbaris rapat, berdempetan dan siapapun dapat berada di barisan depan; Figur yang berdisiplin waktu dalam pelayanan publik. Islam mengajarkan menghargai waktu (QS. Al-Ashr: 1-3). Sholat yang dilakukan tepat waktu lebih diutamakan.

Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman” (QS. 4: 103);

Figur yang mengajarkan untuk taat dan mendukung seorang pemimpin (imam). Program-program pemimpin dilaksanakan bersama, baik oleh aparat pelayan publik maupun oleh rakyat.

Abah Anton menyimbolkan dirinya sebagai pemimpin yang siap diingatkan jika salah, dengan cara dan kalimat baik-baik seperti yang diajarkan sholat berjama’ah. Tidak perlu teriak-teriak atau dengan paksa mendekati pemimpin untuk menggesernya; Jika pemimpin salah yang bisa membatalkan sholat (baca: membahayakan kepentingan masyarakat), dia akan sukarela mundur tanpa perlu disuruh mundur.

Penggantinya adalah otomatis orang yang paling dekat jaraknya dengan dia, yakni wakil walikota, tanpa perlu rame-rame.

Nilai yang lain, yakni sebagai figur yang mengajarkan memilih pemimpin berdasarkan kemampuannya lebih dulu. Sebagai incumbent, mudah bagi dia untuk mengampanyekan keberhasilan kepemimpinannya.

Jika pemimpin terpilih dalam proses demokrasi, dia mengajak  masyarakat dan pelayan publik (makmun) untuk langsung siap-siap mengikuti kebijakannya.

Tidak ada ada lagi protes-memprotes selama atau sesudah pemilihan; Figur yang menghargai perbedaan pendapat. Dalam sholat, mungkin ada imam yang baca doa qunut, jamaah pun ada yang qunut, tetapi, ada yang tidak baca.

Ada imam yang tidak baca qunut, tapi dengan memberi kesempatan jamaah yang ingin baca qunut. Cara takbir pun bermacam-macam. Berbeda dengan satu tujuan yakni membangun ibadah (kota) yang barokah. Namun tetap terdapat aturan-aturan (rukun sholat) yang harus sama dan tidak boleh dilanggar, di tengah perbedaan itu; Berdemokrasi dengan tetap memberi salam, yakni berdoa dan memberikan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan antar-umat.

Strategi yang dilakukan Abah Anton ini memiliki peluang yang terbuka untuk mendapat respon positif masyarakat. Setidaknya, Abah Anton sebagai brand akan lebih tertancap dalam benak masyarakat jauh sebelum pesaing-pesaingnya muncul dalam kontestasi pilkada 2018.

Strategi ini saya sebut sebagai “branding religiousitas”, yakni menggunakan nilai-nilai, pernik-pernik atau atribut-atribut agama sebagai key-message pembrandingan.

Manusia, menurut Amstrong (2003) adalah “spiritual animals…homo sapiens is also homo religious.” Agama seringkali menjadi “alat mujarab” menggerakkan perilaku orang karena manusia adalah human religious sehingga agama adalah kebutuhan jiwa dalam bentuk kepercayaan terkait hubungan diri dengan sang pencipta.

Saat ini terjadi perang informasi bertubi-tubi dan tanpa batas melalui teknologi internet sehingga membuat overloaded-rationality sehingga memunculkan kebosanan rasionalitas. Dalam konteks inilah, Abah Anton mencoba menggali peluang dengan menggunakan agama dan kepercayaan sebagai key-message brandingnya.

Strategi ini makin meneguhkan branding Abah Anom selama ini melalui program-program religinya kepada masyarakat, seperti program wisata religi. Kita tunggu hasilnya di pilkada Kota Malang 2018.

*Penulis adalah Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi FISIP-Universitas Brawijaya

Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Kerja (Studi Eksplanatif di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)

Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Kerja (Studi Eksplanatif di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah)

Sri Wahyunie, Sanggar Kanto, Rachmat Kriyantono

 

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim komunikasi organisasi terhadap efektivitas komunikasi interpersonal dan kepuasan kerja di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah. Penelitian dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah pada bulan September 2014 untuk pengambilan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan melibatkan 33 responden yang dipilih sesuai populasi yang ada. Alat pengumpul data yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji analisis jalur (Path Analysis),dimana analisis jalur ini menguji apakah terdapat pengaruh langsung atau tidak langsung iklim komunikasi organisasi terhadap kepuasan kerja.

Hasil penelitian menunjukkan nilai iklim komunikasi organisasi memperoleh nilai gabungan 3,53. Nilai efektivitas komunikasi interpersonal memperoleh nilai gabungan 3,87. Nilai kepuasan kerja memperoleh nilai gabungan 3,96. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan kerja pegawai di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga berada pada tingkat cukup baik. Iklim komunikasi secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas komunikasi interpersonal dengan taraf signifikansi sebesar 0,026. Iklim komunikasi secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan taraf signifikansi sebesar 0,036. Efektivitas komunikasi interpersonal secara langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan taraf signifikansi sebesar 0,001. Iklim komunikasi organisasi juga secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dengan melalui efektivitas komunikasi interpersonal sebagai mediasinya dengan taraf signifikansi sebesar 0,171 atau 17,1%. Secara simultan terdapat Pengaruh iklim komunikasi organisasi dan efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja secara gabungan adalah 37,6% sedangkan 62,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

 

Kata Kunci: iklim komunikasi organisasi, efektivitas komunikasi interpersonal, kepuasan kerja

Keywords

klim komunikasi organisasi, efektivitas komunikasi interpersonal, kepuasan kerja
Full Text:

Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, dan Locus of Control Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Public Relations (Studi Eksplanatif Pada Public Relations Santika Indonesia Hotel and Resort)

Silakan buka link ini: http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/466

Pengaruh Self Esteem, Self Efficacy, dan Locus of Control Terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Public Relations (Studi Eksplanatif Pada Public Relations Santika Indonesia Hotel and Resort)

Nisrin Husna, Sanggar Kanto, Rachmat Kriyantono

 

Abstract

 

Investasi bidang perhotelan memiliki peluang untuk tumbuh pesat di masa depan, namun juga sekaligus sarat akan persaingan. Peluang dan ancaman ini tentunya harus dapat ditangkap para pelaku usaha di industri perhotelan. Salah satu strategi penting dalam menghadapi persaingan adalah meyakinkan konsumen bahwa perusahaannya memiliki keunggulan lebih dibandingkan dengan perusahaan lain. Meyakinkan konsumen berarti berhubungan dengan meraih persepsi positif atau citra positif di mata publik. Disinilah kemudian peran Public relations dengan motivasi kerja tinggi dan kinerja tinggi sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan perusahaan. Judge ,Erez & Bono (1998) mengemukakan bahwa self esteem, self efficacy dan locus of control merupakan ketiga core-self evaluations yang merupakan dasar  pembentukan motivasi individu dalam bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengui pengaruh self esteem,self efficacy, dan locus of control terhadap motivasi kerja dan kinerja Public Relations. Dalam menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap motivasi kerja dan kinerja Public Relations, peneliti menggunakan pendekatan tradisi sibernetik. Melalui pendekatan tradisi sibernetik, peneliti kemudian menggunakan Expectancy value theory dalam menganalisis pengaruh variabel self esteem, self efficacy dan locus of control terhadap motivasi kerja dan kinerja. Sample penelitian ini adalah praktisi Public Relations Santika Indonesia Hotel and Resort. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (path analisys). Dari hasil perhitungan SPSS adalah bahwa variabel self esteem, self efficacy dan locus of control berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan kinerja dengan nilai koefisien jalur self esteem sebesar 0,322, self efficacy 0,340, locus of control 0,346, dan motivasi kerja 0,636. Hasil tersebut berarti  semakin positif self esteem, self efficacy dan locus of control Public Relations maka semakin tinggi motivasi kerja dan kinerja Public Relations Santika Indonesia hotel and resort.

 

HUMAS PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

Saya memberikan materi tentang humas pemerintah di era digital, bersama Menteri Kominfo RI dan Juru Bicara Presiden pada 24 Mei 2017. Silakan baca di laman ini:

https://prasetya.ub.ac.id/berita/Dosen-UB-Menkominfo-dan-Jubir-Kepresidenan-Bahas-Humas-Digital-19844-id.html

atau:

Dosen-UB-Menkominfo-dan-Jubir-Kepresidenen-Bahas-Humas-Digital-19844-id

 

Do the Different Terms A ffect the Roles? A Measu rement of Excellent and Managerial Role of Business and Governme nt Public Relations Practices in Indonesia

This is my research publication in IJABER (Scopus indexed). Describing the differences between public relations and Humas in conducting their roles. Please find the article in the link below:

http://www.serialsjournals.com/serialjournalmanager/pdf/1494930411.pdf

or this PDF: RACHMAT JURNAL IJABER-SCOPUS

 

 

DEVELOPING A CULTURALLY RELEVANT PUBLIC RELATIONS THEORY FOR INDONESIA

Berikut adalah artikel saya yg dimuat di jurnal terindeks scopus. Bisa dilihat di:

http://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/17165

Rachmat & Bernard- Developing a culturally relevant public relations theory for Indonesia

PUBLIC RELATIONS & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANDATORY APPROACH

This is my article about CSR & Public relations:

CSR Procediaa Social & Behavioral Science-Rachmat

You can download also in

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815053811