Archive

Posts Tagged ‘pers’

PUBLIC RELATIONS: INFORMASI LAWAN DENGAN INFORMASI

Informasi dilawan dengan informasi

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

 Download PDF: Informasi dilawan dengan informasi

            Beberapa kali penulis jumpai kasus sengketa antara Humas dengan media, berkaitan dengan pemberitaan media. Kasus yang menyangkut isi pemberitaan media biasa disebut delik pers. Dalam beberapa kasus, seringkali pihak Humas lembaga publik memilih untuk menempuh jalur hukum (mensomasi) dengan tuntutan atas pencemaran nama baik. Selain kasus Prita, ada contoh menarik yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu kasus meninggalnya siswa STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri).

            Kasus ini bermula saat stasiun televisi SCTV memberitakan peristiwa terbunuhnya seorang siswa (praja) Sekolah Tinggi  Pemerintahan Dalam  Negeri (STPDN). Peristiwa ini bermula dari acara orientasi siswa baru yang biasa dilakukan senior kepada juniornya. Namun dinilai kebablasan sehingga membuat si junior meninggal dunia (dipukuli, dikeroyok). Atas ditayangkannya peristiwa itu, Humas STPDN keberatan dan melayangkan somasi kepada SCTV.

   Ini adalah contoh manajemen krisis yang tidak tepat. Menurut penulis langkah mensomasi media tersebut tidak tepat. Hal ini akan memperburuk persoalan, apalagi berita tersebut dilengkapi tayangan audio-visual sehingga jelas faktanya. Efek tayangan itu adalah opini publik sudah terbentuk. Dengan mengajukan somasi berarti Humas dapat dianggap: a) Berkelit, tidak jujur dan tidak terbuka mengakui fakta sebenarnya. Ini bisa dikarenakan Humas lebih berdiri di pihak pimpinan lembaga; b) Berkonfrontasi langsung vis a vis dengan media. Ini fatal, karena SCTV tentu tidak sendirian. Ia akan didukung oleh jurnalis lainnya. Humas dianggap tidak menghormati tugas profesi jurnalis dan melanggar kebebasan pers; c) Mengalihkan persoalan. Seharusnya Humas menyelesaikan persoalan pokok yaitu adanya siswa yang terbunuh. Konfrontasi dengan media berarti mencari masalah baru.

            Seharusnya yang dilakukan Humas adalah mengakui bahwa ada siswa yang meninggal dunia, meski mengenai penyebabnya Humas dapat mengatakan “belum dapat menyampaikan sekarang karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut, nanti anda pasti memperoleh informasi detailnya”. Jika tayangan berita SCTV itu tidak benar, maka Humas dapat mengklarifikasinya. Caranya, dengan menggelar konperensi pers atau membuat letters of denial (surat klarifikasi) kepada media, Humas dapat menggunakan hak jawab di media atau jika tidak puas bisa mengadukan kepada Dewan Pers.

            Langkah-langkah di atassudah diatur secara detail dalam UU no 40/1999 tentang Pers pasal 5 dan 15. Pasal 5 mengatur bahwa media wajib memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak yg tidak puas atas pemberitaan. Hak jawab adalah hak untuk memberikan informasi untuk menjelaskan atau menyanggah berita yang dianggap tidak benar yang dimuat media. Pasal 15 mengatur tentang penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pemberitaan yang dimediasi oleh Dewan Pers. Prinsipnya, “lawanlah informasi dengan informasi pula.” Tentu, pihak media pun mesti juga legawa jika memang bersalah. Media mesti memberikan porsi yang cukup saat memuat hak jawab/hak koreksi, yaitu di kolom atau halaman yang sama saat memuat pemberitaan yang dianggap tidak benar. Bila perlu, media dengan jantan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang telah dilakukannya. Diharapkan akan muncul win win solution di antara kedua pihak..

            Kasus di atas sering terjadi dalam konteks hubungan Humasdan media. Kasus tersebut bisa berdampak buruk terhadap kualitas hubungan. Seperti disampaikan terdahulu, meski saling membutuhkan namun tetap ada perbedaan kepentingan antara humas dan media yang membuat terkadang bermusuhan. Media terkadang tidak percaya dan merasa ditipu oleh Humas atau terkadang Humas jengkel dengan cara media mencari dan menulis berita.

            Namun apa pun alasannya, Humas tetap dituntut membangun relasi kondusif dengan media demi citra perusahaan. Meski dalam realitasnya –seperti kasus STPDN di atas- pimpinan dan manajemen dan bahkan jurnalis tidak memahami peran Humas sebagai penghubung dalam membangun dan menjaga hubungan media. Bagi perusahaan, hubungan media haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan yang mengerti profesi wartawan (memudahkan dan melayani pekerjaan wartawan), akan memetik manfaatnya bukan hanya sekarang tapi juga dalam jangka panjang.

 

(Anda juga bisa membaca deskripsi detail tentang media relations di buku saya: Public Relations Writing: Teknik Produksi Media PR dan Publisitas Korporat, Edisi 2 cet 3, Prenada Media Jakarta, 2012)

ETIKA PERS: KEBEBASAN & KEBABLASAN

Kebebasan & Kebablasan Pers

Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Ilmu Komunikasi Univ Brawijaya Malang

 

Masalah utama komunikasi media massa adalah bagaimana mengatasi persoalan yang muncul berkaitan dengan tarik menarik antara kebebasan dan etik. Sering kita jumpai, seseorang menuntut pemberitaan pers karena dianggap melanggar privasinya. Namun pers berkilah bahwa ini merupakan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi untuk memenuhi fungsi: “public right to know”.

         Dulu saat rezim Orde Baru (1967-1998), kehidupan pers dikekang, pers harus tunduk pada sistem politik dengan sangat ketat. Bila tidak maka Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut/dibreidel. Kondisi ini berubah sejak zaman reformasi (1998), dan puncaknya dengan diciptakan lagi UU No 40/1999 tentang pers, yang telah menjamin kemerdekaan pers. Salah satu aturan dalam UU ini adalah pers bebas dari pembreidelan dan  jaminan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara.

          Namun ada hal yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan pers itu. Pertama, apakah pers kita benar-benar bebas atau merdeka? Kedua, sampai sejauh mana kebebasan atau kemerdekaan pers itu dilaksanakan oleh pers, ini berkaitan dengan cara pers mengartikan kebebasan.

            Yang pertama. Sekalipun konstitusi telah menjamin kemerdekaan pers, ternyata tidak dengan sendirinya kebebasan atau kemerdekaan pers itu bebas dari distorsi. Ada beberapa distorsi yang bisa datang dari berbagai pihak :

·           Distorsi berupa peraturan perundang-undangan. Terbukti selama Orde Baru pers tidak bisa berkutik dari sikap represif penguasa melalui Permenpen 01/1984 yang berisi pembreidelan.

·           Distorsi dari birokrasi melalui campur tangan terhadap policy pemberitaan. Misalnya “Budaya Telpon”: meminta kepada redaktur untuk tidak memberikan sesuatu.

·           Distorsi berupa pemaksaan kehendak secara fisik, main hakim sendiri, perusakan dan teror, pengusiran dan perampasan kamera bahkan pembunuhan terhadap wartawan.

·           Distorsi dari perusahaan pers (institusi bisnis). Contoh : beberapa tahun yang lalu terjadi peristiwa keracunan mie-instant yang menghebohkan masyarakat, tapi pemilik media meminta redaksi untuk tidak menyiarkannya karena yang terkontaminasi adalah produk pabrik miliknya.

·           Distorsi dari perilaku pers atau wartawan sendiri. Distorsi ini terjadi karena wartawan tidak menaati kode etik jurnalistik.

Dengan demikian beberapa distorsi di atas selain menyebabkan pengekangan terhadap pers juga bisa menyebabkan pers hidup tanpa aturan main (kebablasan). Jadi, kemerdekaan atau kebebasan pers memerlukan tiga alat utama yaitu kode etik, hukum, dan profesionalisme insan pers. Ketiganya inilah yang akan membuat pers berjalan sesuai hakikat kebebasan yang dimilikinya. Perlu diingat bahwa kebebesan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh pers pada hakikatnya merupakan milik masyarakat yang direpresentasikan kepada pers sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemerdakaan pers berasal dari kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, dengan sendirinya rakyat memiliki hak-hak publik, salah satunya mendapat informasi yang benar dan berkomunikasi. Masyarakat lalu memberikan amanat kepada pers. Untuk melaksanakan hak publik itu dengan baik, mutlak diperlukan pers yang merdeka.

     Kedua, sejauh mana kebebasan pers itu dilaksanakan oleh pers? Ketika awal-awal berlakunya kebebasan pers, yang terjadi adalah munculnya “euphoria kebebasan”, yaitu kegembiraan yang berlebihan dari kalangan pers sehingga tidak sedikit yang kebablasan. Pers menjadi kekuatan super di masyarakat, apapun peristiwa yang terjadi bebas diberitakan, tanpa ada ketakutan dibreidel. Di sana-sini muncul fenomena “jurnalisme anarki”, “jurnalisme pelintir”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme penghujatan”, “jurnalisme porno”, dan lainnya. Jelas hal ini tidak boleh diteruskan berkepanjangan. Jangan sampai kemerdekaan atau kebebasan pers itu menyebabkan berkurangnya kemerdekaan atau kebebasan pihak lain. Misalnya, pers juga harus memperhatikan privasi seseorang.

     Di sinilah pentingnya keberadaan kode etik jurnalistik, yang merupakan sehimpunan suruhan dan larangan yang mengatur bagaimana wartawan Indonesia harus berperilaku, selama ia ingin tetap dianggap sesama wartawan Indonesia sebagai wartawan yang baik. Saat ini banyak bermuculan kode etik yang dibuat oleh beberapa organisasi kewartawanan.

 

PUBLIC RELATIONS: BAD NEWS is GOOD NEWS, BAD NEWS is BAD PR

Artikel ini membahas relasi PR dan media/pers. Ada persepsi bahwa media cenderung lebih mudah memberitakan isu-isu negatif tentang perusahaan/organisasi. Menurut saya, terlebih dulu PR instropeksi bahwa banyaknya berita negatif itu juga disebabkan PR belum bisa melakukan fungsinya dengan baik…. sehingga bad news is also indicator of bad PR . Semoga bermanfaat!

                                                                  BAD NEWS IS GOOD NEWS

BAD NEWS IS BAD PUBLIC RELATIONS

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Komunikasi UB Malang

    Media berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang perusahaan kepada khalayak. Public relations harus memandang media sebagai mitra kerja yang saling mendukung, media adalah patner kerja Public relations. Public relations bertanggung jawab menyampaikan dan menerima informasi dari khalayak sedangkan media bertanggung jawab menjalankan hak publik untuk memperoleh informasi. 

     Namun tidak bisa dipungkiri, dalam realita praktik Public relations masih muncul perbedaan mendasar   antara Public relations dan media. Perbedaan ini terjadi karena Public relations dianggap representasi perusahaan dan media adalah representasi khalayak. Sebagai representasi perusahaan, tentu Public relations berupaya meningkatkan citra positif melalui media. Sebagai representasi khalayak, media berupaya kritis terhadap informasi yang disampaikan Public relations.

       Wujud nyata dari perbedaan ini tampak pada prinsip yang diakui oleh para praktisi Public relations, yaitu: “Bad news is good news”. Artinya peristiwa yang buruk atau negatif tentang perusahaan cenderung ”disukai” pers. Tanpa diundang atau disuruh, pers dengan cepat dapat “mencium” peristiwa itu dan dengan senang hati memberitakannya. Bahkan bisa jadi peristiwa yang semula berskala kecil menjadi besar.

      Tugas berat Public relations adalah menjaga agar jangan sampai muncul informasi negatif tentang perusahaan yang dimuat media. Sekali informasi negatif muncul di media, maka opini publik bisa terbentuk dengan cepat. Dampaknya citra perusahaan akan jatuh. Keberhasilan Public relations dalam mencegah munculnya informasi negatif ini bisa dijadikan indikator keberhasilan kerja seorang Public relations. Seperti prinsip: “Bad news is bad public relations” (berita buruk adalah Public relations yang buruk). 

      Mengapa “berita buruk tentang perusahaan dianggap Public relations yang buruk?”. Terlepas dari sifat media yang disebut di atas yang cenderung berbeda dengan Public relations, sebenarnyap Public relations bisa mengurangi munculnya berita-berita yang negatif. Berita-berita negatif dipandang dari pendekatan Public relations dimungkinkan terjadi karena: Tersumbatnya saluran komunikasi antara perusahaan dengan karyawan, dengan konsumen, dan lainnya termasuk dengan media;   PR gagal memposisikan sebagai “dominat-coalition”, baik di level top-management atau pun di level grass-roots;  Hubungan media yang kurang baik, akses media untuk memperoleh informasi terbatasi atau media tidak puas terhadap informasi yang disampaikan perusahaan.

 (Penjelasan lebih detail disertai contoh-contoh tentang relasi PR dan media, silahkan baca di buku saya “Public Relations Writing: Proses Produksi Media PR dan Publisitas Media, edisi 2. cet. ketiga, Prenada Media Group Jakarta, 2012).

PDF bisa didownload di sini:  BAD NEWS IS BAD PUBLIC RELATIONS