Archive

Posts Tagged ‘media’

MULTIKULTURALISME

ABSTRAK JURNAL ILMIAH

Berikut abstrak penelitian yg dipublikasikan di Asian Journal of Humanities & Social Science, Vol 3, issue 1, Feb 2015.

Silahkan lihat di PDF ini: AJHSS-Abstrak

KOMUNIKASI EFEKTIF

PUBLIC RELATIONS & JURNALIS

Download PDF:

The Excellence & News Objectivity Models as the Models for Harmonious Relationship between Public Relations Officers & Journalists

This paper has been accepted to oral presentation in the 5th International Conference on Language, Media, and Culture (ICLMC), Seoul, South Korea, 12-13 April 2014. This paper is derived from the final report of my program society empowering (pengabdian pada masyarakat), funded by Indonesia directorate of higher education 2013. The original program was workshop & socialization of Excellence Model & Objectivity Model to PR Practitioners and Journalists. The program was held on 25-27 of October 2013 in Faculty of Social & Political Science Brawijaya University Malang Indonesia.

PR on MEDIA: MENULIS BERITA

Kemampuan menulis berita adalah wajib bagi public relations. silahkan membacanya.

PDF di sini:

MENULIS BERITA

DUA PERSPEKTIF PENELITIAN MEDIA

PERSPEKTIF RISET MEDIA MASSA

Oleh: Rachmat Kriyantono

Download PDF:

PERSPEKTIF RISET MEDIA MASSA

Studi-studi tentang media bersumber pada dua perspektif yaitu khalayak media itu bersifat aktif dalam menerima pesan media (men-struktur realitas) dan perspektif  yang menganggap khalayak itu ber-sifat pasif dan mudah dipengaruhi secara langsung oleh media. Pers-pektif pertama menganggap media mempunyai pengaruh terbatas (limited effect) sedangkan perspektif kedua menganggap media mem-punyai pengaruh yang besar (powerful effect) serta tak terbatas (un-limited effect) terhadap perilaku khalayak.

 

Khalayak merupakan masyarakat yang menggunakan media massa sebagai sumber pemenuhan kebutuhan bermedianya. Dennis McQuail (2010) memberikan pengertian mengenai khalayak sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa ber-bagai media atau komponen isinya. Sementara Littlejohn (1996) mengatakan bahwa khalayak merupakan jumlah populasi yang ada karena adanya media.

 

Dari dua literatur di atas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar ada dua tipe khalayak (audience), yaitu general public audience dan specialized audience. General public audience merupakan khalayak yang sangat luas, misalnya penonton televisi.  Sedangkan specialized audience dibentuk dari beberapa macam kepentingan bersama dari anggotanya sehingga homogen. Anggota specialized audience heterogen dalam umur, tingkat pendidikan, income, gaya hidup, dan sebagainya, tetapi mereka homogen dalam ketertarikan terhadap suatu bidang.

 

Teori-teori yang menganut perspektif khalayak aktif menganggap khalayak sebagai “a differentiated set of small groups or communities”. Teori-teori tersebut antara lain uses & gratification, dependency, two-step flow, kategori dan penggolongan sosialnya DeFleur dan diffusi-inovasi. Khalayak dipandang sebagai anggota-anggota kelompok yang berbeda karakteristiknya serta dimungkinkan dipengaruhi oleh rekan- rekannya.  Bahwa  dalam  menerima  terpaan  pesan,  khalayak tidak-lah berdiri sendiri. Ada  faktor-faktor lain  di luar dirinya (misalnya reference group) yang sangat menentukan bagaimana dirinya meng-interpretasi dan mengelola terpaan pesan tersebut. Khalayak pada dasarnya memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Mereka bisa meng-ganti saluran yang sesuai dengan keinginannya setiap saat. Mereka bisa membaca atau tidak membaca suatu berita di koran. Khalayak bukanlah penerima yang pasif. Mereka terdiri dari individu-individu yang menuntut sesuatu dari komunikator dan menyeleksi pesan-pesan yang disukai dan berguna baginya. Sifat khalayak adalah heterogen, beraneka dalam berbagai hal, meliputi tempat tinggal, usia, jenis kelamin, ekonomi, dan sebagainya; pribadi, sesuatu pesan dapat diterima kalau sifatnya pribadi atau personal sesuai dengan situasi dimana audience itu berada; aktif, aktif ikut serta dalam kegiatan komunikasi. Misalnya dengan bertanya tentang kebenaran informasi penyiar radio; selektif, dapat memilih program media sesukanya. Jika suatu pesan diyakini sesuai dengan yang diinginkan, maka perilaku individu dalam mengonsumsi media dapat menimbulkan peng-ulangan. Teori Behaviorisme “Law of Effect”. menyebutkan bahwa perilaku yang tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulang.

 

Perspektif khalayak pasif berangkat dari pandangan bahwa khalayak sebagai “undifferentiated mass” yang bersifat homogen. Dengan kata lain bahwa khalayak dipandang sebagai sebuah populasi yang luas atau besar yang dibentuk oleh media. Media memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan khalayak (konsep powerfull effect of media). Pesan media yang sama diasumsikan akan menim-bulkan efek yang sama bagi khalayak. Teori-teori yang masuk dalam perspektif ini bisa disebutkan antara lain Bullet Theory, Agenda Setting, Spiral of Silence, Cultivation Theory, dan Functional Theory.

 

Tentang cara/teknik melakukan penelitian, baca buku saya: Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh riset public relations, media & komunikasi pemasaran, 2012, cet 6, Prenada Jakarta 

PUBLIC RELATIONS SIMETRIS DAN OBJEKTIVITAS BERITA

Public Relations Humas Simetris & Objektivitas Pemberitaan

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

PDF DIDOWNLOAD DI SINI: Humas Simetris & Objektivitas Berita

 

            Di era keterbukaan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi ini, baik media maupun humas perlu melakukan refleksi tentang prinsip keprofesionalitasan diri. Humas lembaga publik, mulai Kementrian Komunikasi dan Informasi hingga biro Humas di lembaga pemerintahan di daerah, seharusnya meninggalkan model komunikasi satu arah (asimetris) dan berubah ke model dua arah timbal balik (simetris). Model terakhir ini merupakan model komunikasi ekselen (dikenal sebagai Excellence Public Relations) yang digagas oleh James Grunig, dkk. setelah melakukan riset terhadap 321 perusahaan di Inggris, Amerika dan Kanada selama 15 tahun (Grunig, Dozier, dkk, 2008).

Model ini berisi deskripsi tentang teknik-teknik berkomunikasi antara Humas dengan publiknya berdasarkan dua dimensi, yaitu arah komunikasi dan keseimbangan kepentingan antara kedua pihak. Dimensi arah komunikasi menjelaskan perilaku komunikasi antara lembaga dan publik, apakah monolog satu arah yang bersifat menyebarkan informasi atau dialog dua arah yang bersifat pertukaran informasi. Dimensi keseimbangan kepentingan mencakup seimbang tidaknya kepentingan lembaga dan publik, yaitu posisi tidak seimbang/asymmetric atau posisi seimbang/symmetric antara lembaga dan publiknya.

Menurut Fawkes (2004), Grunig & Hunt (1984), dan Harrison (2009), ini adalah model yang ideal karena mengutamakan dialog secara penuh dengan publiknya serta fokus pada upaya membangun hubungan dan pemahaman bersama. Dengan kata lain, organisasi menganggap publik bukan sebatas ‘penerima’ yang pasif tapi publik juga dapat berubah peran sebagai ‘sumber’. Di sini terjadi pertukaran peran (sebagai sumber dan penerima) secara dialogis antara organisasi dan publik.

            Model komunikasi ekselen ini juga menyaratkan Humas lembaga publik berprinsip “satu kaki di pihak pemerintah, satu kaki di pihak publik termasuk media,” yaitu sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan juga menyuarakan aspirasi publik dan media. Humas berupaya agar ”suara” publik dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Memang, keputusan final tetap ada pada pimpinan, tetapi Humas dapat menyarankan agar pengambilan keputusan tetap melalui proses mendengarkan masukan-masukan dari pihak lain. Model Simetris memungkinkan Humas lembaga publik bekerja berdasar prinsip-prinsip antara lain: a) Keterbukaan informasi, yaitu Humas menyediakan informasi-informasi publik secara terbuka. Misalnya, infomasi tentang pembangunan, keterbukaan ini mencakup informasi tentang kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan. Informasi tentang kegagalan/kekurangan suatu proses pembangunan disampaikan dengan alasan-alasan penyebab dan langkah-langkah yang akan atau sedang dilakukan untuk mengatasinya.

            b) Ekualitas. Prinsip penyebaran informasi yang dilakukan Humas dengan tanpa membedakan latar belakang publik. Strategi komunikasi yang dilakukan bersifat multikultural, yaitu mengembangkan sifat kesederajatan dalam keberagaman publik. c) Berorientasi publik. Artinya, Humas merencanakan program komunikasinya disesuaikan kebutuhan publik. Untuk itu dilakukan riset-riset untuk mengetahui kebutuhan dan harapan publik, dan d) Menyediakan berbagai saluran komunikasi –saluran konvensional maupun online- untuk menjangkau publik yang luas. Di era perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan kondisi masyarakat yang semakin “melek teknologi”, penggunaan saluran-saluran virtual menjadi keniscayaan bagi Humas. Diskusi-diskusi publik di dunia maya dengan menggunakan jejaring sosial membuat suatu isu cepat beredar sehingga menuntut kepekaan Humas untuk meresponnya.

Beberapa media sosial dan networking di internet, seperti blog, Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, dan yang lainnya telah menjadi alat interaksi, diskusi dan pembentuk opini publik. Media sosial tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan mendorong perilaku sosial tertentu. Misalnya, kasus dukungan kepada Prita dalam kasusnya dengan Rumah Sakit (RS) Omni. Prita menulis email kepada temannya yang berisi keluhannya terhadap pelayanan RS Omni. Sayangnya, email tersebut bocor dan RS Omni menuntut Prita atas pencemaran nama baik. Prita pun disidang di pengadilan. Publik memberikan dukungan antara lain lewat facebook yang bisa mendorong perilaku pengumpulan uang koin untuk mendukung Prita. Sebuah media televisi menindaklanjuti kampanye pengumpulan uang tersebut. Mulai dari rakyat kecil hingga pejabat turut mendukung “gerakan peduli Prita” tersebut. Akibatnya, RS Omni bukan hanya berhadapan dengan Prita, tapi juga berhadapan dengan publik dan media massa.

Berdasarkan Model Excellence yang simetris ini, misalnya jika terjadi pemberitaan yang negatif yang dimuat media, praktisi Humas jangan hanya menuduh media tidak objektif. Humas sebaiknya melakukan refleksi apakah mereka telah menyediakan informasi yang memadai dan seimbang sehingga media dapat menulis secara cover both sides. Berita-berita negatif dan tidak seimbang tentang lembaga tempat humas bekerja juga dapat disebabkan oleh faktor di luar media. Pertama, tersumbatnya saluran komunikasi antara lembaga humas dengan publiknya termasuk dengan media. Tersumbatnya saluran komunikasi ini jelas mengakibatkan masalah semakin meruncing dan meluas. Contoh di internal publik (pegawai misalnya). Bila timbul masalah antara lembaga dengan pegawai, Humas dituntut mampu membatasi masalah agar tidak sampai keluar. Masalah diupayakan diselesaikan di internal lembaga. Lembaga diibaratkan sebuah lingkaran. Humas adalah penjaga lingkaran agar masalah-masalah tetap berada di lingkaran dan diselesaikan di dalam lingkaran. Inilah yang disebut konsep “Boundary-Spanning”. Jika masalah belum terselesaikan sudah  muncul keluar, apalagi tercium media, maka ada saluran komunikasi yang tersumbat yang menyebabkan karyawan tidak puas.

Kedua, Humas gagal dalam memosisikan sebagai “dominat-coalition”. Humas seharusnya mempunyai akses dan menjadi bagian dari manajemen (para pengambil keputusan). Dengan posisi itu, Humas dapat menyampaikan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyarankan informasi apa yang seharusnya disampaikan kepada publik.

Ketiga, tersumbatnya saluran komunikasi dengan media terjadi bila akses media untuk memperoleh informasi terbatasi atau media tidak puas terhadap informasi yang disampaikan Humas. Tidak sedikit Humas beranggapan media kurang mengetahui perusahaan dan segala permasalahan yang muncul dapat dilokalisir, mekipun sudah tersebar ke media. Bila ini terjadi media biasanya mencari sumber informasi lain di luar jalur formal (Humas). Sumber informasi ini sifatnya sulit dikontrol Humas. Apalagi bila media merasa lembaga tertutup, tidak menghargai media atau tidak mau bekerja sama, maka berita-berita negatif sulit dicegah. Kualitas liputan berita media sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan media.

           

Objektivitas Berita

            Di pihak lain, media juga mesti memupuk kesadaran melakukan tugas jurnalistik dengan mengedepankan prinsip ‘pemenuhan amanat masyarakat akan informasi publik’, yang akan mendorong sifat kritis dan objektif beriringan dalam berita yang dibuat. Kemampuan menulis berita dengan prinsip objektivitas berita dari Westerthal (McQuail, 2010) – Faktualitas dan Imparsialitas – akan menghindarkan para pekerja media dari praktik jurnalistik yang menyimpang (jurnalistik katanya, jurnalistik konon), yang muaranya adalah produk informasi yang berkualitas.

            Faktualitas di atas berarti berita harus berdasarkan fakta bukan karangan atau opini wartawan. Fakta dalam berita harus dapat dikonfirmasi ulang atau dicek dengan sumber berita. Tidak mencampuradukkan antara fakta dengan opini pribadi wartawan. Fakta adalah hasil pengamatan dan wawancara si wartawan. Sedangkan opini adalah pendapat yang berisi nilai-nilai pribadi wartawan. Termasuk faktual di sini adalah sifat relevansi dan informatif. Relevansi berarti bahwa media harus mempertimbangkan dampak berita bagi publik. Pentingkah materi berita itu bagi pembaca? Apakah dibutuhkan? Sementara berita dituntut berisi informasi yang jelas dan lengkap mengenai peristiwa yang diberitakan. Jangan malah membuat si pembaca bingung dan tidak jelas. Agar informatif, berita harus komprehensif tetapi fokus (tidak bertele-tele), ringkas (concise), jelas (clarity), mengandung 5W+1H, dan mudah dipahami.

            Imparsialitas, berita mesti tidak berpihak pada golongan tertentu dan tidak sepotong-sepotong dalam memberitakan peristiwa. Ada dua ciri berita yang imparsial. (1) Berita mesti seimbang dalam pemberitaannya (balance), yaitu dengan memberikan proporsi yang seimbang antara berbagai pihak yang diberitakan (cover both sides). Berita harus menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Jika sumber berita X lebih banyak diberitakan daripada sumber berita Y maka berita itu tidak seimbang; Jika pihak A diberi porsi liputan lebih banyak (misalnya 4 kolom), sedangkan pihak B hanya diberi 1 kolom, maka berita itu tidak seimbang dan cenderung memihak pada A. (2) Berita mesti netral dan tidak sepotong-sepotong. Netral dimaksudkan untuk tidak memihak salah satu pihak dengan memberikan opini-opini pribadi wartawan ditulis berdasarkan konteks peristiwa secara keseluruhan dan tidak dipotong-potong oleh kecenderungan subjektif. Kenetralan ini dapat dilihat dari pilihan kata atau kalimat maupun pilihan sudut pandang (angle) pemberitaan.

            Model objektivitas pemberitaan dari Westerthal ini secara umum dapat mengakomodasi etika dan prinsip-prinsip jurnalistik yang termuat dalam UU Pokok Pers 40/1999 maupun kode etik jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik, misalnya, disebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan adil, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga takbersalah”. Dewan Pers sendiri pernah mengadopsi model Objektivitas Westerthal ini saat melakukan riset tentang keobjektivan berita yang ditulis surat kabar di Jawa pada tahun 2004.

            Selain aspek faktualitas dan imparsialitas, penulis menambah dua poin penting untuk berita yang objektif, yaitu aspek narasumber kredibel dan aspek nilai berita. Berita yang baik adalah berita yang menampilkan narasumber atau sumber berita yang terjamin kapabilitasnya dalam memberikan kesaksian atau informasi tentang peristiwa yang diberitakannya. Narasumber yang dipilih haruslah yang memiliki keahlian di bidangnya, keterkaitan dengan peristiwa dan bisa dipercaya.

            Sementara, agar menarik minat khalayak untuk membacanya, maka berita harus mengandung nilai berita (news-values). Bagi seorang Humas, nilai berita ini penting sewaktu membuat press-release yang dikirim ke media. Semakin media menganggap berita yang disampaikan melalui press-release itu menarik (mempunyai nilai jual) maka semakin besar untuk dapat dimuat. Wartawan pun –karena kompetisi ketat- tentu akan selektif dalam membuat berita. Tentu ia ingin beritanya dibaca orang. Karena itu dipilih mana yang dapat menarik perhatian dan penting untuk khalayak.

            Nilai berita biasanya ada pada judul atau kepala berita (headnews). Ini adalah bagian yang pertama kali dibaca orang. Bagaikan etalase toko, jika orang tertarik maka besar kemungkinan orang tersebut untuk masuk ke dalam toko. Demikian berita. Jika judulnya merangsang minat maka orang akan tertarik untuk membaca keseluruhan berita.

MEDIA & MULTIKULTURALISME

Mem-PR-kan Multikultural melalui Penyiaran[1]

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D[2]

 Download PDF: RACHMAT- Multikulturalisme

            Pada April 2012 lalu, UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Pada saat pembahasan, UU ini tak luput dari aksi demonstrasi para mahasiswa, khususnya terhadap pasal tentang penghentian konflik, yaitu dengan dimungkinkannya pengerahan TNI –di bawah koordinasi Polri- untuk menghentikan konflik. Para pendemo khawatir akan terjadi ‘aksi kekerasan’ untuk mengatasi kekerasan. Tetapi, tulisan ini tidak fokus membahas tentang hal tersebut.

            Ada pasal lain yang penting saya perhatikan untuk tulisan ini, yaitu tindakan preventif mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Seperti kita akui, preventif lebih baik ketimbang kuratif. UU PKS telah menyediakan solusi preventif, seperti mengembangkan sikap menghargai agama, suku bangsa, dan budaya; menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan toleransi, pluralitas, dan budaya anti kekerasan. Tentu saja, saya mengapresiasi solusi preventif di atas, karena dalam perspektif keanekaragaman bangsa ini, UU PKS telah mengakomodasikan nilai-nilai multikultural (keberagaman dalam kesetaraan) –bukan sekedar nilai-nilai pluralitas atau kemajemukan (keberagaman dalam keseragaman).

              Kebetulan saat UU tersebut disahkan, pas momen Hari Kartini. Selama ini, Hari Kartini lebih sebagai ekspresi simbolik karnaval pakaian adat se-nusantara. Ekspresi simbolik ini, memang, menstimuli kesadaran kita akan kekayaan budaya bangsa dan mendorong kita untuk lebih mencintainya, sebagai bukti sifat kemajemukan budaya kita (Cultural pluralistic). Namun, Hari Kartini seyogyanya adalah momen refleksi sejauh mana sifat multikultural terinternalisasi pada segenap elemen bangsa ini.

            Sifat multikultural adalah sifat yang mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Sifat ini tumbuh dari paham multikulturalisme, yaitu cara pandang tentang keberagaman kehidupan yang menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan -agama, budaya, dan worldview- yang terdapat dalam masyarakat. Jika sifat multikultural ini terinternalisasi pada diri individu, maka individu tersebut akan secara terbuka memahami, menghargai serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan. (Kriyantono, 2012).

            Dalam konteks negara-bangsa, multikulturalisme ini mencakup upaya-upaya menghargai kesetaraan dari pluralitas budaya di masyarakat, kesetaraan dalam perumusan kebijakan untuk penanganan perbedaan budaya, etnis, dan agama, penghargaan akan kesetaraan gender, penegakan hukum, kesempatan pendidikan, berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan minoritas.

Konflik sosial dan multikultural

            Tidak bisa dipungkiri, konflik-konflik sosial yang meledak sejak era reformasi ini adalah efek domino kebijakan politik era Orde Baru. Rejim Orba –demi alasan stabilitas nasional- menerapkan politik ‘seragamisasi’ yang dikomandoi secara sentralistik. Politik ‘seragamisasi’ ini memang masih mengakui sifat pluralitas (kemajemukan) bangsa. Tetapi, kemajemukan ini –mengacu pendapat John Rex (1997)- hanya terjadi pada ruang privat, yaitu ruang bagi setiap orang dan kelompok diberi kebebasan mengekspresikan nilai-nilai maupun cara pandang mereka. Sementara, kesetaraan dan kesempatan dalam berbagai bidang bagi elemen bangsa tidak disediakan oleh negara di ruang publik. Hal ini membuat individu atau kelompok sosial seperti katak dalam tempurung, yang hanya mengenal arti kebebasan di antara mereka sendiri tanpa mengenal hak kebebasan dan perbedaan kelompok lain. Pada akhirnya melahirkan fragmentasi sosial, seperti, misalnya, orang-orang Tionghoa tersekat hanya di dunia bisnis seiring dengan “nasionalisasi” nama yang berbau Tionghoa, perbedaan-perbedaan antara pusat-daerah atau dalam pelayanan publik.

            Kondisi kurangnya kesetaraan dalam ruang-ruang publik ini menjadi salah satu pemantik demokratisasi yang membuat runtuhnya Orba. Demokrasi, di satu sisi,  membuka kran kebebasan yang besar bagi individu untuk menyampaikan gagasan dan keinginannya. Sementara di sisi lain, seperangkat norma di ruang publik –seperti politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan- yang menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama belum sepenuhnya siap. Ditambah belum siapnya masyarakat untuk menjadi masyarakat multikultural (masyarakat yang menghargai kebebasan dan perbedaan kelompok lain), akan mendorong timbulnya konflik-konflik sosial. Dengan kata lain, demokrasi sebenarnya mensyaratkan perspektif multikultural sebagai pondasinya.

 

Multikultural dalam Perspektif Public Relations

            Public relations (PR) secara umum merupakan proses aktivitas manajemen komunikasi untuk menciptakan mutual understanding antara organisasi dan publiknya. Agar tujuan itu dapat dicapai, prinsip kesetaraan dan kesederajatan dalam setiap program komunikasi menjalin relasi publik merupakan pijakan awal. Secara konkret, mengacu pada Kent & Taylor (2002), kesetaraan ini terwujud pada rasa empati (walking in the same shoes) dan mutualitas (semangat kesejajaran & berkolaborasi). Jadi, multikultural merupakan landasan awal proses public relations mencapai kondisi mutual understanding. Di sisi lain, tugas PR jugalah untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural dalam masyarakat.

            Media penyiaran memegang peran penting: (1) sebagai organisasi, media memiliki lembaga PR yang membutuhkan prinsip multikultural sebagai landasan fungsionalnya; (2) tayangan media penyiaran seharusnya menjadi alat PR media tersebut untuk mensosialisasikan prinsip multikultural; (3) Dalam konteks lebih luas, penyiaran adalah alat mengedukasi sekaligus mem-PR-kan nilai-nilai multikultural bangsa ini dalam konteks global.

Media dan multikulturalisme

Media sangat berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat multikultural. Media berperan sebagai ruang publik menyediakan pendidikan multikultural ke masyarakat. Media massa mempunyai kemampuan diseminasi informasi secara serentak, repetisi, dan simultan yang membuat media mempunyai kekuatan dalam membentuk opini. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, pesan-pesan media menjadi “virus” yang menjadi menu sarapan di pagi hari dan pengantar tidur di malam hari. Meminjam istilah Elizabeth Noelle Neuman, fenomena ini dikenal dengan “ubiquity”, individu tidak dapat lari dari terpaan media karena gencar dan berulang-ulangnya terpaan media hadir di kehidupan sehari-hari. Informasi-informasi yang disampaikan pun terakumulasi dan mempunyai efek luar biasa dalam transfer pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan realitas subjektif hasil konstruksi media ini pada akhirnya mampu “menggoyang” persepsi publik terhadap realitas objektif. Publik pun menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang tersimpan dalam realitas subjektifnya. Realitas baru hasil konstruksi media inilah yang sering menjadi – meminjam istilah dari Walter Lippman- ‘the picture in the head’-nya publik.

Dibanding media lain, televisi sebagai media penyiaran memiliki power kuat untuk membentuk opini dan cara pandang (worldview) masyarakat karena sifatnya yang audio-visual (perpaduan indera dengar dan penglihatan memperbesar internalisasi efek pesan) dan mudah dinikmati (rileks, tidak perlu kemampuan baca tulis). Komunikasi penyiaran seharusnya menjadi agen penyebar multikulturalisme. Menurut saya, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan cara:

a.    Menyediakan tayangan-tayangan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural.

Mengacu pendapat Lawrence J. Saha (1997)- yaitu tayangan yang mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan tentang perbedaan kultural, perbedaan budaya termasuk perbedaan cara pandang. Tayangan-tayangan di atas diharapkan mencerahkan masyarakat kita. Memang, acara televisi merefleksikan kebudayaan suatu masyarakat. Apa yang ditampilkan di televisi, merupakan cermin apa yang terjadi di masyarakat. Jika, rating acara televisi diduduki oleh tayangan-tayangan gosip, mistis, lawak yang penuh stereotype negatif, dan kekerasan, berarti masyarakat kita adalah masyarakat yang doyan membicarakan keburukan orang lain, suka kekerasan, terlena pada hal-hal mistis, dan suka memberi label negatif pada orang lain.

Tetapi, meminjam pendekatan psikoanalisis, media jangan sekedar memanjakan id (instink biologis dan kesenangan) saja tapi mesti bertindak sebagai ego yang menyebarkan prinsip-prinsip super-ego (internalisasi dari norma sosial, agama, budaya). Media jangan hanya ‘memberi’ demi bisnis semata, tapi juga ‘membentuk’ semangat 3E: Edukasi, mendidik masyarakat agar menjadi lebih baik; Empowerment, memberdayakan kelompok marjinal; Enlighten, memberikan pencerahan ide-ide positif, termasuk diseminasi ide multikulturalisme.

b.    Membangun kesadaran pekerja media sebagai agen multikultural.

Tayangan-tayangan yang jauh dari kharakter multikultural (bias multikultural), masih banyak kita jumpai. Mengacu pada Donna Gollnick & Philip Chinn (1983), ada beberapa jenis tayangan tersebut: (1) Lebih menonjolkan budaya mayoritas (istilahnya masih belum menonjolkan diversity of content). Dalam konteks Indonesia, mayoritas berarti Jawa, lebih spesifik adalah Jakarta-sentris, sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan; (2) Terjerumus pada pelabelan negatif suatu kelompok (stereotype) dan cenderung sebagai bahan olok-olokan, seperti orang Batak identik dengan sopir angkot dan degenderisasi; (3) Melakukan fragmentasi atau isolasi peran pada kelompok tertentu, misalnya perempuan lebih digambarkan sebagai pelaku sektor domestik. Selain itu, saya juga mengamati: (4) Olok-mengolok kekurangan fisik juga menjadi menu sehari-hari tayangan media, seperti memperolok wajah, badan yang gemuk, badan yang pendek, atau memperolok dengan meniru perilaku tertentu, seperti kebanci-bancian;

c.    Menjauhkan isi media yang masih mengandung distorsi.

Dalam catatan panjang praktik media di Indonesia, terjadi beberapa distorsi. (1) Distorsi kekuasaan. Distorsi ini berasal dari birokrasi pemerintahan, baik berupa regulasi formal dan perilaku birokrat, sipil atau militer. Distorsi ini terutama sering terjadi pada era Orde Baru. Misalnya, Peraturan Menteri Penerangan no 1/1984 yang mengatur pencabutan SIUPP, padahal UU Pokok Pers waktu itu (no 22/1982) dengan tegas mengatakan “terhadap pers nasional tidak dikenal pembredelan (penghentian penyiaran/penerbitan/peredaran secara paksa)”. Logika nalar mengatakan pencabutan SIUPP ya sama dengan bredel, sama-sama tidak dapat beroperasi lagi. (2) Distorsi pemilik bisnis. Distorsi ini terjadi, jika pemilik modal maupun kekuatan ekonomi lainnya mampu memengaruhi proses produksi informasi. (3) Distorsi masyarakat, yaitu ketika aksi-aksi masyarakat mengancam kebebasan media, seperti aksi anarkis menyerbu kantor-kantor surat kabar karena tidak setuju dengan pemberitaan media tersebut. (4) Distorsi pekerja media, yaitu ketika pekerja media tidak dapat menjaga profesionalitasnya dalam menulis berita, sehingga menghasilkan distorsi informasi.

d.    Tayangan yang menjamin hak-hak bermedia dari publik

            Frekuensi yang digunakan media penyiaran merupakan domain publik sehingga peruntukkannya mesti mempertimbangkan hak, kepentingan, dan kemaslahatan publik. Termasuk di sini adalah hak akan informasi publik, hak membedakan tiga komponen isi penyiaran (berita, opini, dan niaga), serta hak kesetaraan dalam kemajemukan. Tetapi, masih sering ditemui praktik penyiaran yang masih mengancam hak-hak publik tersebut, yang jika meminjam istilah dari Paul Johnson disebut “seven deadly sins” (dikutip di Sendjaya (2001) : Distorsi Informasi (menambah atau mengurangi informasi); Dramatisasi Fakta Palsu (bertujuan membangun suatu citra negatif dan sterotipe); Mengganggu “privacy” (Praktik ini banyak dilakukan dalam kehidupan selebritis dan kaum elit, utamanya yang diduga terlibat dalam suatu skandal); Pembunuhan Karakter (meskipun sebenarnya masih banyak sisi baik dari narasumber, namun yang digambarkan “sisi buruk”nya); Eksploitasi Seks (hanya menjual popularitas dan bombastis); Meracuni Anak-anak; Penyalahgunaan Kekuasaan/abuse of power (pihak redaksional, melalui interpretasi dan ilustrasi faktual subyektif, dapat mengidentifikasikan suatu persoalan sesuai kepentingannya).

e.    Sosialisai Media Literacy pada Masyarakat

Disebut juga melek media, yaitu keterampilan untuk menganalisis isi media. Dalam tataran yang sederhana, melek media adalah keterampilan untuk mencerna tayangan media, mengkritisi, dan memilih untuk tidak mengonsumsi tayangan karena menyadari isi tayangan tersebut memunculkan resiko. Tujuannya agar konsumen media lebih mampu memahami dan tidak mudah meniru adegan yang terdapat dalam tayangan apabila hal tersebut berbahaya (Kriyantono, 2007).

Regulasi Pers dan Penyiaran

Dalam praktik bermedia, sebenarnya, UU Pokok Pers no 40/1999 dan UU Penyiaran no 32/2002 sudah menstimuli sosialisasi multikultural. Dalam UU Pokok Pers no 40/1999: pasal 5: “… memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat; Pasal 6: “menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan.

Sementara UU Penyiaran no 32/2002: Pasal 2: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab; Pasal 3: Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia; Pasal 36 tentang isi siaran, antara lain: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu, Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

 

Daftar Pustaka:

John Rex, “Multicultural and Plural Societies”, dalam The Ethnicity Reader, Montserrat Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain, Polity Press, 1997, hal. 205-228  

Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. Public Relations Review, 28, 21-37.

Kriyantono, R. (2012), Etika & Filsafat Ilmu Komunikasi, Malang: UB Press.

Kriyantono, R. (2007), Pemberdayaan Konsumen Televisi melalui Ketrampilan Media Literacy dan Penegakan Regulasi Penyiaran. Jurnal Kommti BPPI Surabaya, vol 10, no 21

Malik, D. J. (1997). Industri televisi dan tantangan etika komunikasi. Di Bercinta dengan televisi. Mulyana, D. (Ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.


[1] Disampaikan saat memberikan Kuliah Tamu di Prodi Komunikasi Islam Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri.  Sebagian besar dari paper ini telah ditulis di buku penulis: Etika & Filsafat Ilmu Komunikasi, UB Press, 2012.

[2] Dosen Program Sarjana & Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. E-mail: rachmat_kr@ub.ac.id

 

KONSEP PENYIARAN ISLAMI

Konsep Penyiaran Islami

Disampaikan lagi oleh Rachmat Kriyantono, Ph.D

       Konsep penyiaran Islami sangat penting disosialisasikan untuk menunjang masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Berikut menyampaikan hasil kajian yang dilakukan akademisi komunikasi dari Unpad, Prof Jalaluddin Rakhmat (dikutip di Malik, 1997:114-115) tentang prinsip komunikasi dalam perspektif Islam (Al Qur’an). Dalam tulisan ini, prinsip tersebut saya tawarkan untuk menguatkan prinsip komunikasi penyiaran yang ada dalam kedua UU di atas, yaitu:

(1)Qaulan sadidan, yaitu prinsip kejujuran untuk mengatakan kebenaran sesuai fakta, akurasi, objektif, dan tidak manipulatif yang membohongi khalayak (Q.S. 4:9;33;70).

(2)Qaulan balighan, yaitu prinsip kesesuaian pesan dengan kebutuhan khalayak dan dapat menyentuh kalbu/berbekas pada jiwa untuk mendekatkan diri kepadaNya (Q.S. 4:63).

(3) Qaulan maysuran, yaitu menyajikan tayangan-tayangan yang sesuai/pantas dengan aqidah Islam (Q.S.17:28).

(4)Qaulan layyinan, yaitu prinsip berkata-kata yang lemah lembut, tidak provokatif, tidak menjatuhkan martabat orang lain (Q.S.20:44).

(5)Qaulan kariman, yaitu prinsip menjalin relasi yang baik dan membangun tata krama (Q.S. 17:23).

(6)  Qaulan ma’rufan, yaitu prinsip mensosialisasikan dan mengajak kepada kebaikan (Q.S. 4:5).

PUBLIC RELATIONS: BAD NEWS is GOOD NEWS, BAD NEWS is BAD PR

Artikel ini membahas relasi PR dan media/pers. Ada persepsi bahwa media cenderung lebih mudah memberitakan isu-isu negatif tentang perusahaan/organisasi. Menurut saya, terlebih dulu PR instropeksi bahwa banyaknya berita negatif itu juga disebabkan PR belum bisa melakukan fungsinya dengan baik…. sehingga bad news is also indicator of bad PR . Semoga bermanfaat!

                                                                  BAD NEWS IS GOOD NEWS

BAD NEWS IS BAD PUBLIC RELATIONS

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Komunikasi UB Malang

    Media berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi tentang perusahaan kepada khalayak. Public relations harus memandang media sebagai mitra kerja yang saling mendukung, media adalah patner kerja Public relations. Public relations bertanggung jawab menyampaikan dan menerima informasi dari khalayak sedangkan media bertanggung jawab menjalankan hak publik untuk memperoleh informasi. 

     Namun tidak bisa dipungkiri, dalam realita praktik Public relations masih muncul perbedaan mendasar   antara Public relations dan media. Perbedaan ini terjadi karena Public relations dianggap representasi perusahaan dan media adalah representasi khalayak. Sebagai representasi perusahaan, tentu Public relations berupaya meningkatkan citra positif melalui media. Sebagai representasi khalayak, media berupaya kritis terhadap informasi yang disampaikan Public relations.

       Wujud nyata dari perbedaan ini tampak pada prinsip yang diakui oleh para praktisi Public relations, yaitu: “Bad news is good news”. Artinya peristiwa yang buruk atau negatif tentang perusahaan cenderung ”disukai” pers. Tanpa diundang atau disuruh, pers dengan cepat dapat “mencium” peristiwa itu dan dengan senang hati memberitakannya. Bahkan bisa jadi peristiwa yang semula berskala kecil menjadi besar.

      Tugas berat Public relations adalah menjaga agar jangan sampai muncul informasi negatif tentang perusahaan yang dimuat media. Sekali informasi negatif muncul di media, maka opini publik bisa terbentuk dengan cepat. Dampaknya citra perusahaan akan jatuh. Keberhasilan Public relations dalam mencegah munculnya informasi negatif ini bisa dijadikan indikator keberhasilan kerja seorang Public relations. Seperti prinsip: “Bad news is bad public relations” (berita buruk adalah Public relations yang buruk). 

      Mengapa “berita buruk tentang perusahaan dianggap Public relations yang buruk?”. Terlepas dari sifat media yang disebut di atas yang cenderung berbeda dengan Public relations, sebenarnyap Public relations bisa mengurangi munculnya berita-berita yang negatif. Berita-berita negatif dipandang dari pendekatan Public relations dimungkinkan terjadi karena: Tersumbatnya saluran komunikasi antara perusahaan dengan karyawan, dengan konsumen, dan lainnya termasuk dengan media;   PR gagal memposisikan sebagai “dominat-coalition”, baik di level top-management atau pun di level grass-roots;  Hubungan media yang kurang baik, akses media untuk memperoleh informasi terbatasi atau media tidak puas terhadap informasi yang disampaikan perusahaan.

 (Penjelasan lebih detail disertai contoh-contoh tentang relasi PR dan media, silahkan baca di buku saya “Public Relations Writing: Proses Produksi Media PR dan Publisitas Media, edisi 2. cet. ketiga, Prenada Media Group Jakarta, 2012).

PDF bisa didownload di sini:  BAD NEWS IS BAD PUBLIC RELATIONS