Archive

Posts Tagged ‘media massa’

The Excellence & News Objectivity Models as the Models for Harmonious Relationship between  Public Relations Officers & Journalists

Please read my article about perception of public relations & media practitioners toward each profession (Silahkan baca artikel saya tentang persepsi PR & praktisi media tentang masing2 profesi), di sini:

Journal Rachmat in JMMC

MAHASISWA & PERMASALAHAN SAAT SKRIPSI

Berikut tawaran saya terkait permasalahan yg sering terjadi saat mahasiswa skripsi. Tulisan ini juga ada di buku saya “Teknik Praktis Riset Komunikasi, 2014, Prenada Jakarta.

Silahkan baca di sini:

Permasalahan dan Solusi Peminatan Kajian dan Tema Penelitian

ETIKA PERS: KEBEBASAN & KEBABLASAN

Kebebasan & Kebablasan Pers

Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Ilmu Komunikasi Univ Brawijaya Malang

 

Masalah utama komunikasi media massa adalah bagaimana mengatasi persoalan yang muncul berkaitan dengan tarik menarik antara kebebasan dan etik. Sering kita jumpai, seseorang menuntut pemberitaan pers karena dianggap melanggar privasinya. Namun pers berkilah bahwa ini merupakan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi untuk memenuhi fungsi: “public right to know”.

         Dulu saat rezim Orde Baru (1967-1998), kehidupan pers dikekang, pers harus tunduk pada sistem politik dengan sangat ketat. Bila tidak maka Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut/dibreidel. Kondisi ini berubah sejak zaman reformasi (1998), dan puncaknya dengan diciptakan lagi UU No 40/1999 tentang pers, yang telah menjamin kemerdekaan pers. Salah satu aturan dalam UU ini adalah pers bebas dari pembreidelan dan  jaminan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara.

          Namun ada hal yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan pers itu. Pertama, apakah pers kita benar-benar bebas atau merdeka? Kedua, sampai sejauh mana kebebasan atau kemerdekaan pers itu dilaksanakan oleh pers, ini berkaitan dengan cara pers mengartikan kebebasan.

            Yang pertama. Sekalipun konstitusi telah menjamin kemerdekaan pers, ternyata tidak dengan sendirinya kebebasan atau kemerdekaan pers itu bebas dari distorsi. Ada beberapa distorsi yang bisa datang dari berbagai pihak :

·           Distorsi berupa peraturan perundang-undangan. Terbukti selama Orde Baru pers tidak bisa berkutik dari sikap represif penguasa melalui Permenpen 01/1984 yang berisi pembreidelan.

·           Distorsi dari birokrasi melalui campur tangan terhadap policy pemberitaan. Misalnya “Budaya Telpon”: meminta kepada redaktur untuk tidak memberikan sesuatu.

·           Distorsi berupa pemaksaan kehendak secara fisik, main hakim sendiri, perusakan dan teror, pengusiran dan perampasan kamera bahkan pembunuhan terhadap wartawan.

·           Distorsi dari perusahaan pers (institusi bisnis). Contoh : beberapa tahun yang lalu terjadi peristiwa keracunan mie-instant yang menghebohkan masyarakat, tapi pemilik media meminta redaksi untuk tidak menyiarkannya karena yang terkontaminasi adalah produk pabrik miliknya.

·           Distorsi dari perilaku pers atau wartawan sendiri. Distorsi ini terjadi karena wartawan tidak menaati kode etik jurnalistik.

Dengan demikian beberapa distorsi di atas selain menyebabkan pengekangan terhadap pers juga bisa menyebabkan pers hidup tanpa aturan main (kebablasan). Jadi, kemerdekaan atau kebebasan pers memerlukan tiga alat utama yaitu kode etik, hukum, dan profesionalisme insan pers. Ketiganya inilah yang akan membuat pers berjalan sesuai hakikat kebebasan yang dimilikinya. Perlu diingat bahwa kebebesan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh pers pada hakikatnya merupakan milik masyarakat yang direpresentasikan kepada pers sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemerdakaan pers berasal dari kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, dengan sendirinya rakyat memiliki hak-hak publik, salah satunya mendapat informasi yang benar dan berkomunikasi. Masyarakat lalu memberikan amanat kepada pers. Untuk melaksanakan hak publik itu dengan baik, mutlak diperlukan pers yang merdeka.

     Kedua, sejauh mana kebebasan pers itu dilaksanakan oleh pers? Ketika awal-awal berlakunya kebebasan pers, yang terjadi adalah munculnya “euphoria kebebasan”, yaitu kegembiraan yang berlebihan dari kalangan pers sehingga tidak sedikit yang kebablasan. Pers menjadi kekuatan super di masyarakat, apapun peristiwa yang terjadi bebas diberitakan, tanpa ada ketakutan dibreidel. Di sana-sini muncul fenomena “jurnalisme anarki”, “jurnalisme pelintir”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme penghujatan”, “jurnalisme porno”, dan lainnya. Jelas hal ini tidak boleh diteruskan berkepanjangan. Jangan sampai kemerdekaan atau kebebasan pers itu menyebabkan berkurangnya kemerdekaan atau kebebasan pihak lain. Misalnya, pers juga harus memperhatikan privasi seseorang.

     Di sinilah pentingnya keberadaan kode etik jurnalistik, yang merupakan sehimpunan suruhan dan larangan yang mengatur bagaimana wartawan Indonesia harus berperilaku, selama ia ingin tetap dianggap sesama wartawan Indonesia sebagai wartawan yang baik. Saat ini banyak bermuculan kode etik yang dibuat oleh beberapa organisasi kewartawanan.