Archive

Posts Tagged ‘kopertis’

PENGUATAN HUMAS PTN DAN KOPERTIS

Pelayanan publik, seperti termaktub di UU no 25/2009, adalah tugas pokok institusi penyelenggara negara, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi & Riset Teknologi, PTN dan Kopertis. Guna memastikan layanan publik dapat terealisasi, maka mutlak harus memenuhi prinsip-prinsip atau azas-azas pelayanan yang termaktub di UU No 25 Tahun 2009, yaitu berupa profesionalitas  penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan. Karena itu, keterlayanan sekaligus aksesibilitas informasi yang ramah akses, adalah sebuah keniscayaan dalam arsitektur akuntabilitas institusi pemerintah.

Pentingnya fungsi keterlayanan informasi sejatinya telah diatur dalam UU no14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak warga negara (sebagai individu atau institusi) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Informasi publik harus dipandang sebagai muatan informasi yang dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik.

Dengan demikian, informasi adalah nutrisi yang diperlukan untuk membangun fungsi kerja yang efektif antara Ditjen Dikti dan pemangku kepentingan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pengelola kehumasan (baik di Kemen Dikti maupun di Perguruan Tinggi) adalah sarana mengalirnya informasi tersebut. Secara berkala, perlu evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan aliran informasi tersebut. Melalui evaluasi, dapat diketahui hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu aliran informasi sehingga dapat langsung diberikan solusi agar layanan informasi tetap berjalan efektif dan efisien.

Sekretariat Direktorat Jenderal Dikti pada Juni 2014 telah membentuk Tim Kehumasan untuk melaksanakan program kegiatan evaluasi dan analisis terhadap tata kelola komunikasi dan informasi. Ketua Tim ini adalah Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UB, yaitu Rachmat Kriyantono, Ph.D dan beranggotakan Anang Sujoko, D.COMM (Jurusan Komunikasi FISIP UB), Dr. Wisnu Widjanarko (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Ani Purwanti (Universitas Diponegoro), Tito Prioandono, M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia), dan Holy Rafika, M.A (Universitas Gajah Mada). Tim ini melakukan evaluasi dan analisis tata kelola informasi di internal Ditjen Dikti, di beberapa perguruan tinggi negeri, dan juga mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan pengelola kehumasan, terhadap sistem layanan informasi Ditjen Dikti.

Dari kegiatan ini, Tim berhasil memotret dan memetakan masalah kehumasan PTN & Kopertis, yaitu: Diseminasi Informasi bersifat satu arah; Pesan kurang menarik; Penggunaan media fokus pada iklan media; Keterlibatan publik rendah; Struktur kelembagaan humas tidak strategis; dan Peran humas lebih bersifat teknis. Seharusnya, Humas harus menerapkan paradigma baru, yaitu: Manajemen hubungan public; Pesan bersifat multimedia dan  pengemasan pesan menarik; Optimalisasi sosial media; Peningkatan keterlibatan publik; Humas bersifat strategis manajerial; Struktur kelembagaan  di pimpinan puncak organisasi.

Karena itu, Tim membuat rekomendasi kepada Kemendikti ristek untuk:

  • Perlu upaya menguatkan fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik di lingkungan Kemendikti-ristek dan Perguruan Tinggi Negeri & Kopertis
  • Upaya penguatan tersebut (rekomendasi no 1) perlu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset & Teknologi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
  • Perlu sosialisasi peraturan menteri tersebut agar dapat dilaksanakan pada Kementerian dan setiap perguruan tinggi dan kopertis

Penguatan kehumasan dapat dilakukan dengan strategi:

  1. - Sosialisasi kepada pimpinan perguruan tinggi dan kopertis untuk membangun pemahaman tentang pentingnya fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik.
  2. Penguatan SDM kehumasan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal, seperti pelatihan-pelatihan bersertifikasi kehumasan dan pelatihan pelayanan publik.
  3. Terkait dengan strategi no 2 di atas, perlu standar yang jelas tentang jenjang karir pranata humas
  4. Penguatan struktur kehumasan agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi komunikasi dalam berbagai elemen lembaga dan aksesibilitas pada pimpinan lembaga. Struktur disesuaikan dengan karakteristik lembaga masing-masing (PTN BH, BLU, Penegerian, Satker)
  5. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berdasarkan psl 13 UU KIP 2008, ada beberapa alternatif:

-       Menjadi bagian tidak terpisahkan dengan fungsi kehumasan (Ex Officio pada pejabat Humas) karena Humas adalah pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

-       PPID adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor dan dalam pelaksanaan dibantu oleh humas.

  1. Perlu dibangun struktur yang menjaga kualitas komunikasi antara KemenDikti-Ristek dan stakeholder dapat berjalan baik

Rekomendasi Tim ini dipaparkan pada Rakor Kehumasan PTN & Kopertis di Kantor Kemendikti ristek pada 1-3 Desember 2014 yang menghadirkan para wakil rektor III/Pembantu Direktur III serta para kepala humas PTN dan Kopertis.