Archive

Posts Tagged ‘informasi’

KOMUNIKASI EFEKTIF

PUBLIC RELATIONS: INFORMASI LAWAN DENGAN INFORMASI

Informasi dilawan dengan informasi

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

 Download PDF: Informasi dilawan dengan informasi

            Beberapa kali penulis jumpai kasus sengketa antara Humas dengan media, berkaitan dengan pemberitaan media. Kasus yang menyangkut isi pemberitaan media biasa disebut delik pers. Dalam beberapa kasus, seringkali pihak Humas lembaga publik memilih untuk menempuh jalur hukum (mensomasi) dengan tuntutan atas pencemaran nama baik. Selain kasus Prita, ada contoh menarik yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu kasus meninggalnya siswa STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri).

            Kasus ini bermula saat stasiun televisi SCTV memberitakan peristiwa terbunuhnya seorang siswa (praja) Sekolah Tinggi  Pemerintahan Dalam  Negeri (STPDN). Peristiwa ini bermula dari acara orientasi siswa baru yang biasa dilakukan senior kepada juniornya. Namun dinilai kebablasan sehingga membuat si junior meninggal dunia (dipukuli, dikeroyok). Atas ditayangkannya peristiwa itu, Humas STPDN keberatan dan melayangkan somasi kepada SCTV.

   Ini adalah contoh manajemen krisis yang tidak tepat. Menurut penulis langkah mensomasi media tersebut tidak tepat. Hal ini akan memperburuk persoalan, apalagi berita tersebut dilengkapi tayangan audio-visual sehingga jelas faktanya. Efek tayangan itu adalah opini publik sudah terbentuk. Dengan mengajukan somasi berarti Humas dapat dianggap: a) Berkelit, tidak jujur dan tidak terbuka mengakui fakta sebenarnya. Ini bisa dikarenakan Humas lebih berdiri di pihak pimpinan lembaga; b) Berkonfrontasi langsung vis a vis dengan media. Ini fatal, karena SCTV tentu tidak sendirian. Ia akan didukung oleh jurnalis lainnya. Humas dianggap tidak menghormati tugas profesi jurnalis dan melanggar kebebasan pers; c) Mengalihkan persoalan. Seharusnya Humas menyelesaikan persoalan pokok yaitu adanya siswa yang terbunuh. Konfrontasi dengan media berarti mencari masalah baru.

            Seharusnya yang dilakukan Humas adalah mengakui bahwa ada siswa yang meninggal dunia, meski mengenai penyebabnya Humas dapat mengatakan “belum dapat menyampaikan sekarang karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut, nanti anda pasti memperoleh informasi detailnya”. Jika tayangan berita SCTV itu tidak benar, maka Humas dapat mengklarifikasinya. Caranya, dengan menggelar konperensi pers atau membuat letters of denial (surat klarifikasi) kepada media, Humas dapat menggunakan hak jawab di media atau jika tidak puas bisa mengadukan kepada Dewan Pers.

            Langkah-langkah di atassudah diatur secara detail dalam UU no 40/1999 tentang Pers pasal 5 dan 15. Pasal 5 mengatur bahwa media wajib memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak yg tidak puas atas pemberitaan. Hak jawab adalah hak untuk memberikan informasi untuk menjelaskan atau menyanggah berita yang dianggap tidak benar yang dimuat media. Pasal 15 mengatur tentang penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pemberitaan yang dimediasi oleh Dewan Pers. Prinsipnya, “lawanlah informasi dengan informasi pula.” Tentu, pihak media pun mesti juga legawa jika memang bersalah. Media mesti memberikan porsi yang cukup saat memuat hak jawab/hak koreksi, yaitu di kolom atau halaman yang sama saat memuat pemberitaan yang dianggap tidak benar. Bila perlu, media dengan jantan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang telah dilakukannya. Diharapkan akan muncul win win solution di antara kedua pihak..

            Kasus di atas sering terjadi dalam konteks hubungan Humasdan media. Kasus tersebut bisa berdampak buruk terhadap kualitas hubungan. Seperti disampaikan terdahulu, meski saling membutuhkan namun tetap ada perbedaan kepentingan antara humas dan media yang membuat terkadang bermusuhan. Media terkadang tidak percaya dan merasa ditipu oleh Humas atau terkadang Humas jengkel dengan cara media mencari dan menulis berita.

            Namun apa pun alasannya, Humas tetap dituntut membangun relasi kondusif dengan media demi citra perusahaan. Meski dalam realitasnya –seperti kasus STPDN di atas- pimpinan dan manajemen dan bahkan jurnalis tidak memahami peran Humas sebagai penghubung dalam membangun dan menjaga hubungan media. Bagi perusahaan, hubungan media haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan yang mengerti profesi wartawan (memudahkan dan melayani pekerjaan wartawan), akan memetik manfaatnya bukan hanya sekarang tapi juga dalam jangka panjang.

 

(Anda juga bisa membaca deskripsi detail tentang media relations di buku saya: Public Relations Writing: Teknik Produksi Media PR dan Publisitas Korporat, Edisi 2 cet 3, Prenada Media Jakarta, 2012)