Archive

Posts Tagged ‘humas’

PERAN HUMAS SEBAGAI AKTOR PEMBERANTASAN KORUPSI

Tulisan ini bisa dibaca juga di: https://m.timesindonesia.co.id/read/165948/20180118/145319/peran-humas-sebagai-aktor-pemberantasan-korupsi-di-ptn/

Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

 

 

Baru-baru ini, seperti diberitakan Times Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi & Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis. Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011.

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi). Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit. Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik. Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176.

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat lebih memprihatinkan, korupsi sudah menyerang dunia pendidikan tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan level pengetahuan.

Menristekdikti, pada tahun 2017, mengungkapkan hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai bangunan mangkrak, kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, melebihi kasus Century. Pernah selama 2003-2013, ICW menemukan korupsi di perguruan tinggi berada pada peringkat kedua untuk semua sektor pendidikan. Kerugiannya pun lebih besar, Rp 10 trilyun.

ICW menemukan 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang sedang diproses penegak hukum selama 2016, kerugian negara Rp 218.804 milyar. Melibatkan sedikitnya 65 pelaku, 32 di antaranya dari sivitas akademik (Rektor/wakil rektor 13 orang, 5 orang dosen, 3 orang dekan, sisanya adalah staf lainnya), sisanya dari pemerintah daerah, dan swasta.

Demokrasi, Korupsi, dan Kehumasan Pemerintah

Membaiknya indeks korupsi Indonesia, membuktikan teori makin demokrasi suatu negara, makin berkurang korupsi. Demokrasi yang terkonsolidasi (tersistem dan terlembaga) dengan baik, menurut Treisman (2000) dan Montinola & Jackman (2002), dapat mengurangi laju korupsi.

Seperti kita rasakan sekarang ini, demokratisasi menawarkan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterbukaan dan partisipasi sangat terkait dengan arus informasi yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, demokrasi menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik karena publik makin kritis. Kekritisan publik ini, yang penulis rasakan, bisa mempengaruhi terjadi tidaknya korupsi. Jadi, meningkatnya aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah.

Karena itu berdasarkan pendekatan komunikasi, yakni ketika demokrasi dimaknai sebagai proses relasi komunikasi pemerintah dan publik serta situasi makin terbukanya akses informasi, maka dapat dikatakan demokrasi Indonesia mulai menuju kualitas yang baik. Banyak bermunculan peraturan yang memungkinkan proses relasi dan akses informasi tersebut makin terbuka, seperti UU kebebasan pers dan UU keterbukaan informasi publik.

Pada titik inilah, Humas di lembaga pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi berada pada posisi strategis. Kualitas praktik Humas pemerintah mestinya bisa semakin meningkat karena sebagai bagian berkembangnya demokratisasi.

Public relations dan program anti-korupsi          

Fungsi Humas pemerintah yang dirumuskan dalam berbagai aturan sebenarnya mengadopsi teori-teori kehumasan di dunia pendidikan. Secara teori, fungsi Humas dibagi menjadi dua, manajerial (manajemen isu dan merancang program terkait isu; fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik internal dan eksternal; fasilitator pemecahan masalah yang dihadapi lembaga); dan teknisi komunikasi. Fungsi itu tampak senada fungsi Humas pemerintah di permenpan-RB no 30/2011, yakni penyedia informasi kebijakan, program, dan kegiatan lembaga agar terjaga reputasi lembaga; Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; Menjadi penghubung lembaga dengan publiknya; Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Peraturan di kementerian lain juga sewarna dengan rumusan permenpan-RB.

Humas perlu menjaga moralitas perilaku lembaga melalui aktivitas komunikasinya agar fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Menjaga moralitas lembaga bisa dilakukan Humas dengan membangun sistem komunikasi yang menjamin terlaksananya prinsip pelayanan publik (UU no 25/2009), yakni pelayanan publik harus profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan.

Prinsip pelayanan publik tersebut indikator moralitas lembaga. Dalam konteks komunikasi, pelayanan publik yang melenceng dari prinsip itu bisa memunculkan ketersumbatan informasi, yang akhirnya menjadi peluang korupsi. Masih banyaknya korupsi di perguruan tinggi maka Humas perguruan tinggi sebagai bagian kehumasan pemerintah mesti mendorong diri untuk menyukseskan program nasional anti-korupsi.

Tetapi, dari riset penulis bersama kolega dosen, ditemukan hanya 37% dari 50 responden Humas yang mengaku sudah pernah mempunyai program yang terkait dengan program anti-korupsi. Itu pun, 71% dari program-program tersebut lebih difokuskan pada publik eksternal.

Penguatan Humas Perguruan Tinggi

Perlu langkah konkret penguatan kehumasan. Humas perguruan tinggi masih jauh dari fungsi idealnya sebagai manajer komunikasi. Penulis melihat terjadi inkonsistensi antara peraturan kehumasan yang sudah mengadopsi fungsi ideal-manajerial kehumasan dengan kondisi empiris di lapangan, yang masih menempatkan humas sebagai fungsi teknis. Kategori yang dinilai Anugerah Humas PTN pun masih menonjolkan fungsi teknisi komunikasi, seperti website, publisitas, dan media sosial.

Dari riset penulis bersama kolega di tim kehumasan dikti, ditemukan bahwa kehumasan PTN mempunyai kendala, yakni (i) Kurangnya kualitas SDM yang menguasai teori dan praktik kehumasan, termasuk kapabilitas komunikasi; (ii) Belum berada pada struktur yang memungkinkan fungsi manajerial, seperti koordinasi tata kelola komunikasi secara menyeluruh sehingga mereduksi wewenang kehumasan. Memang ada Humas yang memiliki akses langsung dengan pengambil kebijakan meski tidak berada pada struktur yang tinggi, tetapi, akses tersebut diperoleh lebih pada kualitas relasi personal dengan pimpinan, yang tentunya bersifat sementara; (iii) Humas dipersepsikan hanya untuk publikasi, relasi dengan media, menyebarkan informasi, beriklan, dan protokoler. Humas pun banyak sebagai journalist in resident; (iv) Humas lebih fokus untuk publik eksternal. Padahal, menurut teori dan peraturan, humas juga ditujukan untuk publik internal; (v) Akibat keempat kendala itu, anggaran kehumasan pun masih terbatas.

Penguatan kehumasan bisa dilakukan dengan menghilangkan keempat kendala itu, yang akan fungsi kehumasan dapat berjalan sesuai bentuk idealnya.

HUMAS PEMERINTAH DI ERA DIGITAL

Saya memberikan materi tentang humas pemerintah di era digital, bersama Menteri Kominfo RI dan Juru Bicara Presiden pada 24 Mei 2017. Silakan baca di laman ini:

https://prasetya.ub.ac.id/berita/Dosen-UB-Menkominfo-dan-Jubir-Kepresidenan-Bahas-Humas-Digital-19844-id.html

atau:

Dosen-UB-Menkominfo-dan-Jubir-Kepresidenen-Bahas-Humas-Digital-19844-id

 

PENGUATAN HUMAS PTN DAN KOPERTIS

Pelayanan publik, seperti termaktub di UU no 25/2009, adalah tugas pokok institusi penyelenggara negara, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi & Riset Teknologi, PTN dan Kopertis. Guna memastikan layanan publik dapat terealisasi, maka mutlak harus memenuhi prinsip-prinsip atau azas-azas pelayanan yang termaktub di UU No 25 Tahun 2009, yaitu berupa profesionalitas  penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan. Karena itu, keterlayanan sekaligus aksesibilitas informasi yang ramah akses, adalah sebuah keniscayaan dalam arsitektur akuntabilitas institusi pemerintah.

Pentingnya fungsi keterlayanan informasi sejatinya telah diatur dalam UU no14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak warga negara (sebagai individu atau institusi) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Informasi publik harus dipandang sebagai muatan informasi yang dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik.

Dengan demikian, informasi adalah nutrisi yang diperlukan untuk membangun fungsi kerja yang efektif antara Ditjen Dikti dan pemangku kepentingan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pengelola kehumasan (baik di Kemen Dikti maupun di Perguruan Tinggi) adalah sarana mengalirnya informasi tersebut. Secara berkala, perlu evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan aliran informasi tersebut. Melalui evaluasi, dapat diketahui hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu aliran informasi sehingga dapat langsung diberikan solusi agar layanan informasi tetap berjalan efektif dan efisien.

Sekretariat Direktorat Jenderal Dikti pada Juni 2014 telah membentuk Tim Kehumasan untuk melaksanakan program kegiatan evaluasi dan analisis terhadap tata kelola komunikasi dan informasi. Ketua Tim ini adalah Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UB, yaitu Rachmat Kriyantono, Ph.D dan beranggotakan Anang Sujoko, D.COMM (Jurusan Komunikasi FISIP UB), Dr. Wisnu Widjanarko (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Ani Purwanti (Universitas Diponegoro), Tito Prioandono, M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia), dan Holy Rafika, M.A (Universitas Gajah Mada). Tim ini melakukan evaluasi dan analisis tata kelola informasi di internal Ditjen Dikti, di beberapa perguruan tinggi negeri, dan juga mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan pengelola kehumasan, terhadap sistem layanan informasi Ditjen Dikti.

Dari kegiatan ini, Tim berhasil memotret dan memetakan masalah kehumasan PTN & Kopertis, yaitu: Diseminasi Informasi bersifat satu arah; Pesan kurang menarik; Penggunaan media fokus pada iklan media; Keterlibatan publik rendah; Struktur kelembagaan humas tidak strategis; dan Peran humas lebih bersifat teknis. Seharusnya, Humas harus menerapkan paradigma baru, yaitu: Manajemen hubungan public; Pesan bersifat multimedia dan  pengemasan pesan menarik; Optimalisasi sosial media; Peningkatan keterlibatan publik; Humas bersifat strategis manajerial; Struktur kelembagaan  di pimpinan puncak organisasi.

Karena itu, Tim membuat rekomendasi kepada Kemendikti ristek untuk:

  • Perlu upaya menguatkan fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik di lingkungan Kemendikti-ristek dan Perguruan Tinggi Negeri & Kopertis
  • Upaya penguatan tersebut (rekomendasi no 1) perlu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset & Teknologi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
  • Perlu sosialisasi peraturan menteri tersebut agar dapat dilaksanakan pada Kementerian dan setiap perguruan tinggi dan kopertis

Penguatan kehumasan dapat dilakukan dengan strategi:

  1. - Sosialisasi kepada pimpinan perguruan tinggi dan kopertis untuk membangun pemahaman tentang pentingnya fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik.
  2. Penguatan SDM kehumasan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal, seperti pelatihan-pelatihan bersertifikasi kehumasan dan pelatihan pelayanan publik.
  3. Terkait dengan strategi no 2 di atas, perlu standar yang jelas tentang jenjang karir pranata humas
  4. Penguatan struktur kehumasan agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi komunikasi dalam berbagai elemen lembaga dan aksesibilitas pada pimpinan lembaga. Struktur disesuaikan dengan karakteristik lembaga masing-masing (PTN BH, BLU, Penegerian, Satker)
  5. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berdasarkan psl 13 UU KIP 2008, ada beberapa alternatif:

-       Menjadi bagian tidak terpisahkan dengan fungsi kehumasan (Ex Officio pada pejabat Humas) karena Humas adalah pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

-       PPID adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor dan dalam pelaksanaan dibantu oleh humas.

  1. Perlu dibangun struktur yang menjaga kualitas komunikasi antara KemenDikti-Ristek dan stakeholder dapat berjalan baik

Rekomendasi Tim ini dipaparkan pada Rakor Kehumasan PTN & Kopertis di Kantor Kemendikti ristek pada 1-3 Desember 2014 yang menghadirkan para wakil rektor III/Pembantu Direktur III serta para kepala humas PTN dan Kopertis.

 

PUBLIC RELATIONS: HUBUNGAN PAKAIAN & OTAK

APA HUBUNGAN PAKAIAN DAN OTAK? Perspektif Public Relations,Budaya, dan Agama Islam

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, UB Malang

Download PDF: APA HUBUNGAN PAKAIAN DAN OTAK

 

Pernah mahasiswa saya mengeluh, “kuliah kok aneh-aneh, mesti pakai baju rapi dan bersepatu, nggak boleh pakai yang mini dan ketat”. Lalu dia menambahkan, “apa hubungannya dengan kepandaian seseorang?; apa ada hubungan antara baju rapi, mini, ketat dengan otak?” Hal ini membuat saya teringat waktu saat saya masih kuliah S1. Di kampus tertempel gambar “sandal dicoret” di pintu depan fakultas. Beberapa dosen melarang mahasiswa yang menggunakan kaos oblong (tidak berkerah) dan mahasiswa yang memakai sandal untuk masuk ruang kuliah. Sempat beberapa kali mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang aturan itu. Tapi, “kuasa dosen” seakan-akan menjadi representasi “kuasa Tuhan” di kelas. Dalam realita, banyak mahasiswa yang menuruti aturan itu –memakai kemeja atau kaos berkerah dan bersepatu. Meski pun terkadang masih jauh untuk dibilang rapi (definisi rapi pun bersifat relatif), memang pakai sepatu, tapi bagian belakangnya diinjak tumit, memakai kemeja dimasukkan di celana jean yang bolong dan lainnya.

Di tulisan ini, saya berusaha memahami sikap dosen atau pun mahasiswa. Mahasiswa merasa punya a right to chose (maklum anak muda), tapi dosen, seperti yang saya sebutkan, punya “kuasa dosen”, yaitu “wakil masyarakat” mendiseminasikan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya, kedua hal ini bisa sejalan. Perkuliahan adalah proses transfer ilmu, yang bisa berjalan baik bila kedua pihak terjadi komunikasi dua arah dan terjadi kontak yang seimbang dalam konteks transfer ilmu. Situasi ini dimungkinkan bila si dosen menyampaikan alasan-alsan di balik aturan-aturan yang dilakukannya secara logis akademik, bukan karena ego “kuasa dosen”. Terjadilah dialog yang resiprokal.

Kembali kepada keluhan mahasiswa saya di atas, saya ingin menyampaikan tiga perspektif untuk mencoba memahami aturan itu. Perspektif ini saya mulai dengan menjawab pertanyaan si mahasiswa: “apakah ada hubungan antara baju rapi, mini, ketat dengan otak?” Jawaban saya: “Tidak ada hubungannya”, karena itu “jangan dihubung-hubungkan.” Dari perspektif budaya, Saya melihat bahwa hal ini terjadi lebih karena cultural contextual. Faktor budaya kita. Di budaya barat, Australia misalnya, lebih “santai, easy-going”. Mahasiswa dan bahkan dosen, apalagi di musim panas, boleh-boleh saja pakai kaos oblong, celana pendek dan bersandal. Pertanyaannya, apakah perlu budaya kita dihilangkan? Klo perlu, sudah siapkah sikap mental masyarakat kita? Apa urgensinya dihilangkan? Apakah budaya kita bersifat negatif? Budaya muncul dan dipertahankan karena dianggap sesuai untuk dapat memudahkan kehidupan. Lha, di sini terjadi cultural lag, terjadi perbedaan referensi budaya antara mahasiswa dan dosen. Dosen dengan referensi budaya mainstream di masyarakat, sedangkan mahasiswa dengan referensi budaya alternatif (bisa bersumber dari mana pun, misalnya dari budaya barat)

Budaya, jelas, memengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk penjelasan dan aplikasi teoritis. Dalam perspektif teoritis, budaya masyarakat kita masih cenderung menganggap penampilan fisik sebagai hal yang penting. Budaya Jawa, misalnya, bilang “ajine rogo soko busono” (badan dihargai karena baju yang dikenakan). Juga perlu diingat, budaya mencakup sekaligus merepresentasikan belief values, moral values masyarakat yang keduanya tercermin dalam bentuk nyata, yaitu agama. Karena itu, bicara budaya sangat terkait dengan agama. Di tulisan ini, ada beberapa perspektif yang saya tawarkan,:

1.      Komunikasi bersifat kontekstual. Artinya, perilaku komunikasi sangat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi waktu, fisik, sosiologis, dan psikologi. Berpakaian adalah berkomunikasi. Pakaian adalah seperangkat symbol yang mengandung makna bagi orang lain. Misalnya, dimensi waktu: pakaian musim panas tentu beda dengan musim dingin; dimensi fisik: pakaian di ruang kuliah tentu berbeda dengan di tempat tidur; dimensi sosiologis: berpakaian di depan bos (apalagi sedang wawancara pekerjaan) tentu berbeda dengan di depan teman sekampung; dimensi psikologis: berpakaian di saat melayat tentu berbeda saat pesta ulang tahun. Makna symbol tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis2 dimensinya. Berpakaian hitam-hitam saat melayat disimbolkan turut berduka. Tapi, apa makna dari symbol pakaian merah-merah menyala? Tentu beda.

2.       We can’t not communicate. Apa pun yang kita lakukan, kita kenakan, kita omongkan, kita tidak lakukan, kita diam, bahkan ketika tidur pun berpotensi menimbulkan makna bagi orang lain, sengaja atau tidak kita sengaja, disadari atau tidak kita sadari. Kita adalah makhluk bersimbol. Bahkan ada yang menyebut hewan bersimbol (animal symbolicum), karena Simbol lah yang membedakan kita dengan hewan. Simbol dibentuk dan dimaknai oleh pikiran. Dalam perspekstif ini, mahasiswa yang berpakaian rapi mengandung makna berbeda dengan yang berpakain seadanya (kaos oblong). Secara umum, budaya kita menganggap pakaian rapi sebagai symbol “kesungguhan diri, menghormati orang lain bahkan juga status sosial”.

3.       You are PR on your self. Everybody is a PR. Dalam perspektif Public Relations (PR), dikenal dua macam pendekatan: PR sebagai metode dan PR sebagai teknik komunikasi. PR sebagai metode berarti kegiatan mengkomunikasikan perusahaan/individu dilakukan secara terorganisasi dan terstruktur. Sedangkan PR sebagai teknik komunikasi, berarti kegiatan mengomunikasikan perusahaan/individu dilakukan oleh individu-individu di dalam perusahaan/individu-individu itu sendiri. Jadi, setiap orang adalah PR bagi dirinya sendiri. Orang berpakaian rapi mem-PR-kan bahwa dia “sungguh-sungguh, mempunyai konsep diri yang positif dan menghargai orang”. Siapa diri anda, di-PR-kan dari simbol cara berpakaian anda. Dalam konteks organisasi, PR adalah living presentation bagi organisasi. PR juga menjadi orang yang bertanggung jawab menjaga good morals and manners dalam suatu organisasi. Karena itu, PR harus menjadi teladan dalam berbagai aspek, seperti kinerja, perilaku, termasuk dalam cara menghargai dan menempatkan diri.

4.       Teori Hallo Effect. Teori komunikasi ini (berasal dari rumpun psikologi) berasumsi bahwa orang cenderung melihat perilaku orang lain berdasarkan simbol-simbol tertentu yang melekat pada orang lain tersebut. Ada semacam primary effect of behavior. Contoh: di sebuah masjid, seseorang kehilangan sandal. Di situ ada dua orang, yang satu memakai jas, berdasi dan bersepatu, yang lainnya berpakaian lusuh tak bersepatu. Mana kira-kira yang dituduh?

5.  Ajaran Agama Islam jelas mewajibkan umatnya untuk menjaga, menghargai atau menghormati diri sendiri, keluarga dan orang lain melalui cara berperilaku dan berpakaian. Laki-laki dan perempuan mempunyai auratnya masing-masing. Selain berfungsi menjaga & menghargai diri, aurat juga berfungsi sosial untuk menjaga keteraturan sosial, misalnya, mencegah kejahatan seksualitas. Artinya, melindungi manusia dari insting hewani manusia itu sendiri. Ingat, manusia adalah “animal symbolicum” atau “social animal”. Hanya dengan “bersimbol”, manusia bisa beda dengan hewan. Agama dan budaya adalah simbol-simbol yang diciptakan untuk menjaga sifat kemanusiaan kita sendiri (ingat surat At Tin: “Manusia diciptakan sebaik-baiknya penciptaan, tapi, akan bisa menjadi serendah-rendahnya penciptaan jika dia tidak mematuhi ajaran Tuhannya –atau bisa saya katakan: jika manusia itu tidak mematuhi simbol-simbol yang diciptakan Tuhannya). 

Masyarakat kita adalah masyarakat agamis. Patut disyukuri. Artinya, kita punya simbol yang bisa mengatur insting kehewanan itu. Agama itu kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan dalam bentuk budaya, salah satunya untuk memudahkan aplikasinya. Budaya adalah kharakter bangsa. Mainstream budaya kita tidak bisa lepas dari nilai agama. Selama budaya itu dianggap baik dan membantu memudahkan kehidupan, maka nilai-nilai budaya itu masih dipertahankan. Jadi, pertanyaannya: “Apakah nilai-nilai budaya kita itu perlu diubah? Penting nggak diubah? Siapkah masyarakat kita akan perubahan itu? Apakah budaya itu bertentangan dengan sistem nilai dan belief kita?” Jadi, mainstream budaya kita adalah “ajine rogo soko busono” maka mahasiswa mesti berpakaian rapi. rapi diartikan dg kemeja, kaos berkerah dan bersepatu.

Tentu, perkembangan teknologi komunikasi membuat munculnya fenomena deteritorialisasi budaya. Eskalasi interaksi antarbudaya semakin meninggi. Tidak ada lagi batasan budaya. Budaya Amerika atau western tidak hanya ada di Amerika, budaya K-Pop pun bukan hanya ada di Korea. Kita bisa menemukan cara berpakaian ala Amerika di Surabaya, Jakarta atau Malang dan yang melakukan pun bukan Michael, Hillary atau Pamela, tapi Wartini, Sulastri atau Sujiono, orang Jawa. Pertanyaannya, apakah adopsi budaya ini sesuai dengan nilai-nilai luhur dan agama kita?

Perlu dipikirkan bahwa memakai kemeja, kaos berkerah dan bersepatu itu gampang kok. Rapi tidak harus mewah bukan?  Apa untungnya pakai baju mini dan ketat? Apa enaknya jika aurat kita terlihat orang lain

SERIAL CRISIS MANAGEMENT: ISU

Tulisan ini adalah materi perkuliahan mata kuliah Management Isu di Jurusan Komunikasi Univ Brawijaya. Berisi bahasan tentang isu: definisinya, jenisnya, tahapannya, dan mengapa terjadi. Termasuk bagaimana posisi public relations terkait isu. Happy Studying.

PDF bisa didownload di file ini: MATERI 1 – ISSUE

Penjelasan lain tentang isu dan keterkaitannya dengan fungsi public relations (humas) dapat dibaca di buku saya “Public Relations & Crisis Management: Pendekatan Critical PR, Etnografi Kritis & Kualitatif, 2012, Prenada Media Jakarta