Archive

Archive for the ‘Serial Publics Relations’ Category

PUBLIC RELATIONS IN CRISIS: TWO KEY FACTORS

This is my paper published in International of Communication, Business, and Management Conference 2015. Please download the paper:

Rachmat UB Malang For Makassar

PUBLIC RELATIONS, COMMUNICATION MANAGEMENT & CORPORATE COMMUNICATION: SAMA ATAU TIDAK?

Saya ingin menyampaikan posisi Public Relations di antara berbagai istilah, seperti communication management, corporate communication. Silahkan baca di sini: Public relations dan Berbagai Istilah

Buku baru saya “Public Relations, Issue & Crisis Management”

dari hasil penelusuran di Google, Riset Critical ethnography on Crisis Management belum dipublikasikan orang. Tulisan ini menjadi yang pertama membahas etnografi kritis dalam crisis management.

Untitled-1

 

PREFACE (KATA PENGANTAR)

By Prof. Rachma Ida, Dra., M.Comms., Ph.D

This book demonstrates original idea to research crisis mana-gement and the responses of the local community using a critical ethnography approach in Indonesian context. There have been not many studies done in the field area of, citing the author’s statement in this book “Public relations issues and crisis management,” applied this methods. The research in this book is not only interested in exa-mining the crisis management of the company, the government of Indonesia and the reaction of the community, particularly the victims, but it is also successfully engaged with the issues of socio-cultural changes and the political economy interest played within the context of the so-called “Lapindo” disaster.

The research in this book also provides the amount of primary materials and interview excerpts with the victims and other relevant sources that have been involved with the incident and those who pay their concern to the mudflow problems. Some historical developments of the mudflow incident and pictures included in the research give a sense of how terrible the incident has turned out and how bad the physical and socio-cultural impacts for the communities surrounding the area and the society at large. These elements marks the distinctive or characteristic the research in this book.

The methodological approach attempted by the author is appreciated, as it is not easy to get involved in such community, doing interviews and gather information from the victims who live in a temporary residential, some of them even live with appaling condition, and inviting them to participate in the focus group discussion. Eventhough some aspects – the setting of focus group discussion, how the condition of the victims at the time of discussion and other concerning matters regarding emotions and psychological situation- need to be more explaned. Somehow the research allows the reader to gain an understanding of the unkind victims’ reactions and what sort of critical opinion the victims hold. As to my knowledge so far, their voices are marginalised by the mainstream media in Indonesia.

The author has attempted sufficient discussions in some areas such as the political interest between the government and the company, the contradiction of the presidential decrees, the manipulation strategies to mitigate the mudflow disaster attempted by Lapindo company, the various media comments, and wide-ranging criticisms and attitudes held by the victims, both by those who are benefitted from the mudflow tragedy and who are suffered mostly.

In summary, this book significantly adds of the discipline of Communication, particularly the application of critical ethnography in the field area of Public relations and crisis management. The research in this book will also become a potential example for research in the field area studied, since I acknowledge that this methodological approach is rarely attempted by the Communication scholars and researchers in Indonesia.

Prof. Rachma Ida, Dra., M.Comms., Ph.D.

Ketua Program S2 Media & Komunikasi FISIP Universitas Airlangga

Guru Besar Media Komunikasi Budaya Universitas Airlangga Indonesia

Master of Communications Edith Cowan University Western Australia

Doctor of Philosophy in Communication Curtin University Western Australia

PERCEPTION OF PUBLIC RELATIONS FUNCTION OF THE GOVERNMENT INSTITUTION THAT IMPLEMENT BUREAUCRATIC REFORMS

PERCEPTION OF PUBLIC RELATIONS FUNCTION OF THE GOVERNMENT INSTITUTION THAT
IMPLEMENT BUREAUCRATIC REFORMS . (http://www.journalijdr.com/current-issue)

Penulis: Fitria Rizki Wijaya,  Rachmat Kriyantono and  Darsono Wisadirana
School of Communication Science, Faculty of Social and Political Science, Brawijaya University,
Malang-Indonesia

PERCEPTION OF PUBLIC RELATIONS FUNCTION OF THE GOVERNMENT INSTITUTION THAT

A Test o f Five – Factor Model on Different Roles of Government and Private Public Relations Practitioners in Indonesia

This is my article published in  Global Journal. You can  download in https://globaljournals.org/GJHSS_Volume15/E-Journal_GJHSS_%28C%29_Vol_15_Issue_4.pdf. It is about the role of Indonesian practitioners role based on five factors measurement.

Find it also in this PDF:

E-Journal_GJHSS-Global journal_(C)_Vol_15_Issue_4

 

The Excellence & News Objectivity Models as the Models for Harmonious Relationship between  Public Relations Officers & Journalists

Please read my article about perception of public relations & media practitioners toward each profession (Silahkan baca artikel saya tentang persepsi PR & praktisi media tentang masing2 profesi), di sini:

Journal Rachmat in JMMC

Journalist & Public Relations

This is the article published in AJHSS. Please read it in the PDF or download in http://ajhss.org/current%20issue/current%20issue.htm

PDF: Rachmat Journal AJHSS

The Growth of Public Relations Practice & profession

The article talks about the growth of public relations practice. Public relations practice was as old as human activities, however, as a profession, public relations was relative new.  The article  is a part of my book “Teori Public Relations perspektif barat & lokal: aplikasi penelitian & praktis”, Prenada Jakarta, 2014. Please find the PDF here: The growth of public relations practice

 

MANAJEMEN CITRA

Berikut sy sampaikan materi manajemen citra, yang antara lain membahas definisi, konsep2 terkait citra, beda citra, identitas dan reputasi. Silahkan download PDF nya di sini:

MANAJEMEN CITRA baru

PENGUATAN HUMAS PTN DAN KOPERTIS

Pelayanan publik, seperti termaktub di UU no 25/2009, adalah tugas pokok institusi penyelenggara negara, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi & Riset Teknologi, PTN dan Kopertis. Guna memastikan layanan publik dapat terealisasi, maka mutlak harus memenuhi prinsip-prinsip atau azas-azas pelayanan yang termaktub di UU No 25 Tahun 2009, yaitu berupa profesionalitas  penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan. Karena itu, keterlayanan sekaligus aksesibilitas informasi yang ramah akses, adalah sebuah keniscayaan dalam arsitektur akuntabilitas institusi pemerintah.

Pentingnya fungsi keterlayanan informasi sejatinya telah diatur dalam UU no14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggara pelayanan publik harus dapat menjamin hak warga negara (sebagai individu atau institusi) untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Informasi publik harus dipandang sebagai muatan informasi yang dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik.

Dengan demikian, informasi adalah nutrisi yang diperlukan untuk membangun fungsi kerja yang efektif antara Ditjen Dikti dan pemangku kepentingan, dan komunikasi yang dilakukan oleh pengelola kehumasan (baik di Kemen Dikti maupun di Perguruan Tinggi) adalah sarana mengalirnya informasi tersebut. Secara berkala, perlu evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan aliran informasi tersebut. Melalui evaluasi, dapat diketahui hambatan-hambatan yang berpotensi mengganggu aliran informasi sehingga dapat langsung diberikan solusi agar layanan informasi tetap berjalan efektif dan efisien.

Sekretariat Direktorat Jenderal Dikti pada Juni 2014 telah membentuk Tim Kehumasan untuk melaksanakan program kegiatan evaluasi dan analisis terhadap tata kelola komunikasi dan informasi. Ketua Tim ini adalah Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UB, yaitu Rachmat Kriyantono, Ph.D dan beranggotakan Anang Sujoko, D.COMM (Jurusan Komunikasi FISIP UB), Dr. Wisnu Widjanarko (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Ani Purwanti (Universitas Diponegoro), Tito Prioandono, M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia), dan Holy Rafika, M.A (Universitas Gajah Mada). Tim ini melakukan evaluasi dan analisis tata kelola informasi di internal Ditjen Dikti, di beberapa perguruan tinggi negeri, dan juga mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan, seperti dosen, mahasiswa, dan pengelola kehumasan, terhadap sistem layanan informasi Ditjen Dikti.

Dari kegiatan ini, Tim berhasil memotret dan memetakan masalah kehumasan PTN & Kopertis, yaitu: Diseminasi Informasi bersifat satu arah; Pesan kurang menarik; Penggunaan media fokus pada iklan media; Keterlibatan publik rendah; Struktur kelembagaan humas tidak strategis; dan Peran humas lebih bersifat teknis. Seharusnya, Humas harus menerapkan paradigma baru, yaitu: Manajemen hubungan public; Pesan bersifat multimedia dan  pengemasan pesan menarik; Optimalisasi sosial media; Peningkatan keterlibatan publik; Humas bersifat strategis manajerial; Struktur kelembagaan  di pimpinan puncak organisasi.

Karena itu, Tim membuat rekomendasi kepada Kemendikti ristek untuk:

  • Perlu upaya menguatkan fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik di lingkungan Kemendikti-ristek dan Perguruan Tinggi Negeri & Kopertis
  • Upaya penguatan tersebut (rekomendasi no 1) perlu diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset & Teknologi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
  • Perlu sosialisasi peraturan menteri tersebut agar dapat dilaksanakan pada Kementerian dan setiap perguruan tinggi dan kopertis

Penguatan kehumasan dapat dilakukan dengan strategi:

  1. - Sosialisasi kepada pimpinan perguruan tinggi dan kopertis untuk membangun pemahaman tentang pentingnya fungsi kehumasan dan tata kelola komunikasi publik.
  2. Penguatan SDM kehumasan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan optimal, seperti pelatihan-pelatihan bersertifikasi kehumasan dan pelatihan pelayanan publik.
  3. Terkait dengan strategi no 2 di atas, perlu standar yang jelas tentang jenjang karir pranata humas
  4. Penguatan struktur kehumasan agar dapat melaksanakan fungsi koordinasi komunikasi dalam berbagai elemen lembaga dan aksesibilitas pada pimpinan lembaga. Struktur disesuaikan dengan karakteristik lembaga masing-masing (PTN BH, BLU, Penegerian, Satker)
  5. Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berdasarkan psl 13 UU KIP 2008, ada beberapa alternatif:

-       Menjadi bagian tidak terpisahkan dengan fungsi kehumasan (Ex Officio pada pejabat Humas) karena Humas adalah pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.

-       PPID adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor dan dalam pelaksanaan dibantu oleh humas.

  1. Perlu dibangun struktur yang menjaga kualitas komunikasi antara KemenDikti-Ristek dan stakeholder dapat berjalan baik

Rekomendasi Tim ini dipaparkan pada Rakor Kehumasan PTN & Kopertis di Kantor Kemendikti ristek pada 1-3 Desember 2014 yang menghadirkan para wakil rektor III/Pembantu Direktur III serta para kepala humas PTN dan Kopertis.