Archive

Archive for the ‘Etika Filsafat Komunikasi’ Category

KODE ETIK AKADEMIK UB

Berikut saya sampaikan kode etik akademik UB Malang. Semoga membuat perilaku kita lebih baik dalam menghargai dan menghormati orang lain. Silahkan download di sini:

Etika Akademik UB Etika3 Etika4 Etika5 Etika6 Etika7

MULTIKULTURALISME

Kajian Filsafati Ilmu Komunikasi

Ini materi Etika & Filsafat Ilmu Komunikasi dari saya yg membahas beberapa isu penting kajian Ilmu Komunikasi terkai ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Jadi, kajian2 komunikasi secara garis besar berkutat pada isu-isu tersebut. Silahkan download PDF-nya:

Kajian Filsafati pada Ilmu Komunikasi

OBJEK FORMAL ILMU KOMUNIKASI

Apa itu objek formal Ilmu Komunikasi yg membedakan dg ilmu-ilmu sosial lainnya? Ini yg dikupas di materi ini. Silahkan download di PDF ini:

OBJEK ILMU KOMUNIKASI

PENGANTAR FILSAFAT ILMU KOMUNIKASI

September 17th, 2014 No comments

Berikut materi saya tentang pengantar filsafat ilmu komunikasi. Isinya membahas definisi filsafat, alasan perlunya berfilsafat, cara-cara dan gaya berfilsafat, dan posisi filsafat terhadap ilmu. Silahkan download di:

FILSAFAT ILMU KOMUNIKASI unt mhs

ILMU DAN PENGETAHUAN

Ini adalah materi saya untuk etika & filsafat komunikasi. Silahkan download PDF-nya berikut:

 ILMU PENGETAHUAN

MANUSIA ADALAH MAKHLUK BERSIMBOL

Tulisan ini adala materi dasar komunikasi, yg membahas secara filsafat hakikat manusia jika dibandingkan dengan hewan. pada dasarnya, manusia adalah hewan yang dikaruniai kemampuan memproduksi dan menggunakan simbol (animal symbolicum).

Secara lengkap bisa download PDF berikut ini:

Manusia adalah Makhluk Bersimbol

ETIKA PERS: KEBEBASAN & KEBABLASAN

Kebebasan & Kebablasan Pers

Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Ilmu Komunikasi Univ Brawijaya Malang

 

Masalah utama komunikasi media massa adalah bagaimana mengatasi persoalan yang muncul berkaitan dengan tarik menarik antara kebebasan dan etik. Sering kita jumpai, seseorang menuntut pemberitaan pers karena dianggap melanggar privasinya. Namun pers berkilah bahwa ini merupakan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi untuk memenuhi fungsi: “public right to know”.

         Dulu saat rezim Orde Baru (1967-1998), kehidupan pers dikekang, pers harus tunduk pada sistem politik dengan sangat ketat. Bila tidak maka Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP) dicabut/dibreidel. Kondisi ini berubah sejak zaman reformasi (1998), dan puncaknya dengan diciptakan lagi UU No 40/1999 tentang pers, yang telah menjamin kemerdekaan pers. Salah satu aturan dalam UU ini adalah pers bebas dari pembreidelan dan  jaminan bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara.

          Namun ada hal yang perlu saya sampaikan di sini berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan pers itu. Pertama, apakah pers kita benar-benar bebas atau merdeka? Kedua, sampai sejauh mana kebebasan atau kemerdekaan pers itu dilaksanakan oleh pers, ini berkaitan dengan cara pers mengartikan kebebasan.

            Yang pertama. Sekalipun konstitusi telah menjamin kemerdekaan pers, ternyata tidak dengan sendirinya kebebasan atau kemerdekaan pers itu bebas dari distorsi. Ada beberapa distorsi yang bisa datang dari berbagai pihak :

·           Distorsi berupa peraturan perundang-undangan. Terbukti selama Orde Baru pers tidak bisa berkutik dari sikap represif penguasa melalui Permenpen 01/1984 yang berisi pembreidelan.

·           Distorsi dari birokrasi melalui campur tangan terhadap policy pemberitaan. Misalnya “Budaya Telpon”: meminta kepada redaktur untuk tidak memberikan sesuatu.

·           Distorsi berupa pemaksaan kehendak secara fisik, main hakim sendiri, perusakan dan teror, pengusiran dan perampasan kamera bahkan pembunuhan terhadap wartawan.

·           Distorsi dari perusahaan pers (institusi bisnis). Contoh : beberapa tahun yang lalu terjadi peristiwa keracunan mie-instant yang menghebohkan masyarakat, tapi pemilik media meminta redaksi untuk tidak menyiarkannya karena yang terkontaminasi adalah produk pabrik miliknya.

·           Distorsi dari perilaku pers atau wartawan sendiri. Distorsi ini terjadi karena wartawan tidak menaati kode etik jurnalistik.

Dengan demikian beberapa distorsi di atas selain menyebabkan pengekangan terhadap pers juga bisa menyebabkan pers hidup tanpa aturan main (kebablasan). Jadi, kemerdekaan atau kebebasan pers memerlukan tiga alat utama yaitu kode etik, hukum, dan profesionalisme insan pers. Ketiganya inilah yang akan membuat pers berjalan sesuai hakikat kebebasan yang dimilikinya. Perlu diingat bahwa kebebesan atau kemerdekaan yang dimiliki oleh pers pada hakikatnya merupakan milik masyarakat yang direpresentasikan kepada pers sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemerdakaan pers berasal dari kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan, dengan sendirinya rakyat memiliki hak-hak publik, salah satunya mendapat informasi yang benar dan berkomunikasi. Masyarakat lalu memberikan amanat kepada pers. Untuk melaksanakan hak publik itu dengan baik, mutlak diperlukan pers yang merdeka.

     Kedua, sejauh mana kebebasan pers itu dilaksanakan oleh pers? Ketika awal-awal berlakunya kebebasan pers, yang terjadi adalah munculnya “euphoria kebebasan”, yaitu kegembiraan yang berlebihan dari kalangan pers sehingga tidak sedikit yang kebablasan. Pers menjadi kekuatan super di masyarakat, apapun peristiwa yang terjadi bebas diberitakan, tanpa ada ketakutan dibreidel. Di sana-sini muncul fenomena “jurnalisme anarki”, “jurnalisme pelintir”, “jurnalisme preman”, “jurnalisme penghujatan”, “jurnalisme porno”, dan lainnya. Jelas hal ini tidak boleh diteruskan berkepanjangan. Jangan sampai kemerdekaan atau kebebasan pers itu menyebabkan berkurangnya kemerdekaan atau kebebasan pihak lain. Misalnya, pers juga harus memperhatikan privasi seseorang.

     Di sinilah pentingnya keberadaan kode etik jurnalistik, yang merupakan sehimpunan suruhan dan larangan yang mengatur bagaimana wartawan Indonesia harus berperilaku, selama ia ingin tetap dianggap sesama wartawan Indonesia sebagai wartawan yang baik. Saat ini banyak bermuculan kode etik yang dibuat oleh beberapa organisasi kewartawanan.