Archive

Author Archive

Konsep “Berpikir” dalam perspektif Agama dan Ilmu

Agama telah mengajarkan manusia untuk berpikir, menggunakan akal pikirannya. Islam misalnya, sdh mengajarkan manusia berpikir, bahkan jd ayat pertama, iqra. Beberapa ayat lain pun Allah menyuruh manusia unt memahami, berpikir, menggunakan akalnya, agar bs paham KuasaNya. Contoh: terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.” (Al-Jasiyah, 45:3-5); Nah batasan berpikir dlm Islam: (1)  cara berpikir at cara iqra’ nya hrs bismirobbikalladzi khalaq, hrs sesuai fitrah Tuhan yg suci. Fitrah Tuhan itu terkandung pd semua ayat Quran, termasuk ayat ttg berpikir itu sendiri. Fitrah Tuhan yg suci ini adalah Haq…bukan fiksi. Manusia sbg makhluk berpikir adalah fitrah Tuhan. Agar fitrah ini berjalan baik mk manusia jg diberi fitrah lain, yakni makhluk beragama (homo religious). Hanya dg inilah maka iqra bismirobbikalladzi khalaq dpt dilakukan….. Jd, yg seharusnya adalah bukan aku berpikir maka aku ada” (kata Rene Descartes), tapi, “aku berpikir yg bismirobbi mk aku ada”…. Bahkan mengacu QS 2:30-34 bs jg “aku ada mk aku berpikir/iqra”, kedua pernyataan dari saya ini berdasar kenyataan bahwa innate idea, yg dibawa-besarkan Descartes, sebenarnya ide2 pemberian Tuhan, bukan tiba2 ada. Tuhan memberi meski hanya sedikit (QS 17), shg rasionalitas manusia tetap hrs di bawah rasionalitas ketuhanan. (2). Manusia hanya bisa berpikir ttg makhluk Allah, tdk bs berpikir ttg dzat Allah ((QS 3:190-191). Allah tidak memerintahkan manusia berpikir tentang dzat dirinya. Hal ini bisa dimaklumi karena (i) Allah adalah sang pencipta segalanya (khaliq), yang berbeda dengan segala sesuatu dan tidak ada yang serupa dengan Dia. Tidak ada satu konsep pun yang bisa digunakan rasio manusia untuk bisa menggambarkan dzat Allah ini. Manusia hanya diberikan penjelasan tentang dzat Allah, antara lain di QS 112:1-4 (Allah itu Esa, tempat meminta, tidak beranak dan diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia); (ii) Sebagai makhluk, manusia tidak akan mampu berpikir tentang sang penciptanya karena jangkauan pikiran manusia terbatas. Segala upaya menggambarkan dzat Allah akan jatuh pada penjelasan spekulatif yang tidak jelas dan bisa menyesatkan. Pemikiran tokoh rasionalisme Spinoza yang meyakini bahwa “God exists only philosophically” (Calhoun, 2002 dikutip di Endraswara, 2012, h.59), yang bermakna hanya akal pikiran kita yang dapat menjangkau keberadaan-Nya, telah menjauhkan diri kita untuk mengamati secara langsung alam semesta sebagai sarana menemukan keagungan-Nya. “Berpikir” juga diajarkan dalam kitab suci yang lain. Al-kitab misalnya, mengajarkan di Lukas 12:54.

Jadi, kitab suci itu riil dan empiris, bukan fiksi atau fiktif. Tetapi, konsep empiris ini berbeda dg empirisme filsafat Barat. Jika cara berpikir versi Islam di atas (no 1 dan 2) ini kita lakukan maka kita semakin dekat kpd Nya. Agama dan ilmu adalah kesatuan, tdk boleh dipisah krn keduanya fitrah manusia. Wallahu a’lam bisshowab. CakRK.

Tunggu terbitnya buku saya Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat, etika & perspektif Islam.

Ilmuwan Indonesia ilmuwan agamis

Oleh: Rachmat Kriyantono, PhD

Di tulisan ini, saya sampaikan tentang pentingnya pemahaman tentang keterkaitan ilmu dan agama. Hanya saja, saya sampaikan secara khusus dalam perspektif Islam, agama yang saya lebih memahaminya daripada agama yang lain. Bagi yang ingin mengaji dari perspektif agama selain Islam, silakan mempelajarinya sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi, intinya, saya ingin sampaikan bahwa agama adalah basis teoritis atau grand theory segala ilmu yang dipelajari manusia.

Islam memiliki bnyk filsuf/ilmuwan yg memadukan akal, tasawuf dan nilai2 agama, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, ar-Razi, al-Kindi, ibnu Rusyd, al-Gozali, dll. Tdk sedikit yg dijadikan panutan bangsa Eropa. Bahkan, pemikiran ibnu Sina dan ibnu Rusyd, menurut Amstrong (2006), telah mendorong munculnya Renaissance di Eropa. Ibnu Sina pun dsb Avecena dan ibnu Rusyd dsb Averose. Ibnu Sina adalah penemu sistem peredaran darah sebelum dunia meng-klaim sbg temuan William Harvey (as-Sirjani, 2011). Sebelum Durkheim menemukan social cohessive, ibnu Khaldun menemukan Assabieh. Konsep assabieh ini yg sesuai ajaran Nabi SAW bahwa adin al mu’malah, agama adalah interaksi. Mestinya Khaldun dsb bpk sosiologi, bukan Durkheim (Ritzer & Godman, 2009). Semua Pemikir Islam tsb telah aplikasikan perintah Qur’an: “iqra bismirobbikalladzi khalaq” (bacalah/pelajarilah dg tetap atas nama Tuhanmu).
Pemikir muslim tsb yg mesti dijunjung dan dijadikan panutan muslim. Bukan menjunjung org yg memisahkan rasionalitasnya dg radionalitas Tuhan. Ilmu adalah agamis dan agama adalah ilmiah. Yg terjadi malah membela mati-matian filsuf yg pemikirannya acap kali menjauh dari prinsip ketuhanan, sekuler, yg bahkan berucap kitab suci adalah fiksi, serta sering bersikap solipsistik (kecongkaan intelektual, menganggap lbh pintar dr yg lain). Tdk sedikit yg memperlakukannya bagai ulama agama yg ucapannya diamini dg takbir. Apakah hanya krn ucapannya mendukung kepentingan politikmu?

Benar kata ibnu Rusyd: “agama bs membuat kejelekan menjadi “kebaikan”. Itu hanya terjadi, jika agama yg suci dijadikan pembungkus kepentingan duniawi. Mari, kita panuti ilmuwan yg “bismirobbikalladzi khalaq” dlm ber-“iqra” menghasilkan ilmu. Krn kata Nabi SAW: “tiada berilmu org yg tdk bermoral/ber-adab”, dan dasar segala moral adalah moral ketuhanan. “Ilmu berawal dari adab yg membawa pd amal” (Kamaludin, 2015). CakRK.

Baca jg di buku saya: Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat dan Etika ilmu serta Perspektif Islam.

CONTOH LATAR BELAKANG MASALAH

PANCASILA ADALAH TEORI Multikulturalisme INDONESIA

Variasi Penelitian komunikasi

Saya sampaikan materi variasi penelitian komunikasi yg saya ambil dari Buku Teknik Riset Praktis Komunikasi. Jakarta: Prenada.

VARIASI RISET KOMUNIKASI

AUDIT KOMUNIKASI

PARADIGMA PENELITIAN

Materi disampaikan di acara kuliah bersama metodologi penelitian komunikasi untuk mahasiswa jurusan komunikasi angkatan 2017.

PARADIGMA PENELITIAN

MIXED METHODS

Categories: Uncategorized Tags:

DOMINASI BARAT DALAM KAJIAN ILMU KOMUNIKASI (SALAH KITA?)

Dunia barat saat ini menjadi pusat episentrum kajian komunikasi yang berdampak pada penggunaan kacamata tunggal dalam memahami fenomena komunikasi di Indonesia, bahkan juga negara-negara di Asia lainnya. Teori-teori Barat sebenarnya belum tentu dapat sesuai dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia atau Asia. “There was a tendency to extrapolate theoretically from such relatively unrepresentative nations as Britain and the United States.” (Wang, 2011, h.1). Saat ini, masih menurut Wang (2011), masih banyak akademisi menggunakan pendekatan universalist, yakni menganggap pandangan-pandangan Amerika dan Eropa masih diterima secara taken for granted.

Dominasi perspektif barat ini disebabkan:

  1. Ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme. Imperialisme ini memengaruhi pola pikir dan budaya yang tidak kondusif terhadap upaya pengembangan ilmu. Misalnya, kebebasan berpendapat yang sangat penting bagi kajian ilmiah dikekang selama ratusan tahun oleh imperialis;
  2.  Sistem politik kekuasaan otoriter yang juga membelenggu kebebasan akademik sampai era orde baru. Demi tujuan pelanggengan kekuasaan, penguasa membatasi pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu stabilitas negara (baca: stabilitas kekuasaan). “stabilitas negara” bisa hanya sebatas jargon menutupi motif pelanggengan kekuasaan;
  3.  Penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa Inggris oleh negara barat sebagai alat vital diseminasi kajian keilmuan. Ilmu komunikasi berkembang di negara barat, kemudian kerena mereka juga menguasai teknologi maka lebih memudahkan penyebaran ilmu ini ke negara lain. Negara barat lebih mudah menanamkan ideologi mereka melalui teknologi komunikasi yang mereka kuasai;
  4. Banyaknya sarjana Indonesia yang melanjutkan studi ke negara barat, seperti Australia, Amerika, Inggris atau Jerman sehingga membuat penggunaan perspektif negara barat makin besar. Hal ini, mengadopsi pernyataan Alwi Dahlan, membuat kita beranggapan bahwa ilmu komunikasi itu dilahirkan oleh pakar dari ilmuwan Barat.
  5. Kondisi yang disebut pada poin d di atas diperkuat dengan budaya akademik yang belum bangkit untuk berkembang, seperti belum banyaknya publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional sehingga sulitnya ditemukan referensi khas Indonesia. Termasuk belum tingginya rasa bangga terhadap karya anak bangsa di antara ilmuwan sendiri.
  6. Orientasi pasar lebih perspektif barat dan kurangnya kreativitas mengelola pesan yang berbasis kearifan lokal terkait budaya populer. Misalnya, produk budaya populer di televisi kita.
  7. Sistem birokrasi yang tidak berpihak, khususnya penyediaan infrastruktur sistem. Misalnya, lebih mudah dan murah mengedit atau mendubbing iklan visual dari luar negeri daripada memproduksi di dalam negeri.
  8. Ada upaya Barat untuk mengerdilkan kemampuan pemikiran Asia, termasuk Indonesia. Pemikiran filsafat, seperti Serat Jaka Lodang dan Serat Kalatida karya Ronggowarsito, Serat Joyoboyo, pemikiran Soekarno hingga karya arsitektur candi Borobudur, tidak dianggap karya pemikiran besar bangsa Indonesia, melainkan dianggap mitos, ramalan, klenik, dan hanya karya puisi atau langgam.
  9. Pingin baca lengkap? Tunggu penerbitan Buku saya: “Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat, Etika & Perspektif Islam”, InsyaaAllah terbit Agustus 2018.

PERAN HUMAS SEBAGAI AKTOR PEMBERANTASAN KORUPSI

Tulisan ini bisa dibaca juga di: https://m.timesindonesia.co.id/read/165948/20180118/145319/peran-humas-sebagai-aktor-pemberantasan-korupsi-di-ptn/

Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

 

 

Baru-baru ini, seperti diberitakan Times Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi & Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis. Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011.

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi). Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit. Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik. Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176.

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat lebih memprihatinkan, korupsi sudah menyerang dunia pendidikan tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan level pengetahuan.

Menristekdikti, pada tahun 2017, mengungkapkan hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai bangunan mangkrak, kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, melebihi kasus Century. Pernah selama 2003-2013, ICW menemukan korupsi di perguruan tinggi berada pada peringkat kedua untuk semua sektor pendidikan. Kerugiannya pun lebih besar, Rp 10 trilyun.

ICW menemukan 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang sedang diproses penegak hukum selama 2016, kerugian negara Rp 218.804 milyar. Melibatkan sedikitnya 65 pelaku, 32 di antaranya dari sivitas akademik (Rektor/wakil rektor 13 orang, 5 orang dosen, 3 orang dekan, sisanya adalah staf lainnya), sisanya dari pemerintah daerah, dan swasta.

Demokrasi, Korupsi, dan Kehumasan Pemerintah

Membaiknya indeks korupsi Indonesia, membuktikan teori makin demokrasi suatu negara, makin berkurang korupsi. Demokrasi yang terkonsolidasi (tersistem dan terlembaga) dengan baik, menurut Treisman (2000) dan Montinola & Jackman (2002), dapat mengurangi laju korupsi.

Seperti kita rasakan sekarang ini, demokratisasi menawarkan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterbukaan dan partisipasi sangat terkait dengan arus informasi yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, demokrasi menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik karena publik makin kritis. Kekritisan publik ini, yang penulis rasakan, bisa mempengaruhi terjadi tidaknya korupsi. Jadi, meningkatnya aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah.

Karena itu berdasarkan pendekatan komunikasi, yakni ketika demokrasi dimaknai sebagai proses relasi komunikasi pemerintah dan publik serta situasi makin terbukanya akses informasi, maka dapat dikatakan demokrasi Indonesia mulai menuju kualitas yang baik. Banyak bermunculan peraturan yang memungkinkan proses relasi dan akses informasi tersebut makin terbuka, seperti UU kebebasan pers dan UU keterbukaan informasi publik.

Pada titik inilah, Humas di lembaga pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi berada pada posisi strategis. Kualitas praktik Humas pemerintah mestinya bisa semakin meningkat karena sebagai bagian berkembangnya demokratisasi.

Public relations dan program anti-korupsi          

Fungsi Humas pemerintah yang dirumuskan dalam berbagai aturan sebenarnya mengadopsi teori-teori kehumasan di dunia pendidikan. Secara teori, fungsi Humas dibagi menjadi dua, manajerial (manajemen isu dan merancang program terkait isu; fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik internal dan eksternal; fasilitator pemecahan masalah yang dihadapi lembaga); dan teknisi komunikasi. Fungsi itu tampak senada fungsi Humas pemerintah di permenpan-RB no 30/2011, yakni penyedia informasi kebijakan, program, dan kegiatan lembaga agar terjaga reputasi lembaga; Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; Menjadi penghubung lembaga dengan publiknya; Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Peraturan di kementerian lain juga sewarna dengan rumusan permenpan-RB.

Humas perlu menjaga moralitas perilaku lembaga melalui aktivitas komunikasinya agar fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Menjaga moralitas lembaga bisa dilakukan Humas dengan membangun sistem komunikasi yang menjamin terlaksananya prinsip pelayanan publik (UU no 25/2009), yakni pelayanan publik harus profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan.

Prinsip pelayanan publik tersebut indikator moralitas lembaga. Dalam konteks komunikasi, pelayanan publik yang melenceng dari prinsip itu bisa memunculkan ketersumbatan informasi, yang akhirnya menjadi peluang korupsi. Masih banyaknya korupsi di perguruan tinggi maka Humas perguruan tinggi sebagai bagian kehumasan pemerintah mesti mendorong diri untuk menyukseskan program nasional anti-korupsi.

Tetapi, dari riset penulis bersama kolega dosen, ditemukan hanya 37% dari 50 responden Humas yang mengaku sudah pernah mempunyai program yang terkait dengan program anti-korupsi. Itu pun, 71% dari program-program tersebut lebih difokuskan pada publik eksternal.

Penguatan Humas Perguruan Tinggi

Perlu langkah konkret penguatan kehumasan. Humas perguruan tinggi masih jauh dari fungsi idealnya sebagai manajer komunikasi. Penulis melihat terjadi inkonsistensi antara peraturan kehumasan yang sudah mengadopsi fungsi ideal-manajerial kehumasan dengan kondisi empiris di lapangan, yang masih menempatkan humas sebagai fungsi teknis. Kategori yang dinilai Anugerah Humas PTN pun masih menonjolkan fungsi teknisi komunikasi, seperti website, publisitas, dan media sosial.

Dari riset penulis bersama kolega di tim kehumasan dikti, ditemukan bahwa kehumasan PTN mempunyai kendala, yakni (i) Kurangnya kualitas SDM yang menguasai teori dan praktik kehumasan, termasuk kapabilitas komunikasi; (ii) Belum berada pada struktur yang memungkinkan fungsi manajerial, seperti koordinasi tata kelola komunikasi secara menyeluruh sehingga mereduksi wewenang kehumasan. Memang ada Humas yang memiliki akses langsung dengan pengambil kebijakan meski tidak berada pada struktur yang tinggi, tetapi, akses tersebut diperoleh lebih pada kualitas relasi personal dengan pimpinan, yang tentunya bersifat sementara; (iii) Humas dipersepsikan hanya untuk publikasi, relasi dengan media, menyebarkan informasi, beriklan, dan protokoler. Humas pun banyak sebagai journalist in resident; (iv) Humas lebih fokus untuk publik eksternal. Padahal, menurut teori dan peraturan, humas juga ditujukan untuk publik internal; (v) Akibat keempat kendala itu, anggaran kehumasan pun masih terbatas.

Penguatan kehumasan bisa dilakukan dengan menghilangkan keempat kendala itu, yang akan fungsi kehumasan dapat berjalan sesuai bentuk idealnya.