Archive

Archive for March, 2014

PR on MEDIA: MENULIS BERITA

Kemampuan menulis berita adalah wajib bagi public relations. silahkan membacanya.

PDF di sini:

MENULIS BERITA

PUBLIC RELATIONS: THE HISTORY

Ini adalah materi terkait sejarah public relations dari beberapa referensi.

PDF download di sini:

The History of Public Relations

GRUP UNTUK MAHASISWA SKRIPSI/TESIS

Untuk Mahasiswa skripsi & Tesis di bawah bimbingan saya, diminta membuat akun di https://www.edmodo.com, sebagai student dan memasukkan code p4av8t atau klo nggak bisa, coba dg wtuu6n. Grup “SKRIPSI” ini akan digunakan sebagai sarana diskusi/tanya jawab terkait skripsi/tesis. Terima Kasih

Categories: Materi Perkuliahan Tags:

DUA PERSPEKTIF PENELITIAN MEDIA

PERSPEKTIF RISET MEDIA MASSA

Oleh: Rachmat Kriyantono

Download PDF:

PERSPEKTIF RISET MEDIA MASSA

Studi-studi tentang media bersumber pada dua perspektif yaitu khalayak media itu bersifat aktif dalam menerima pesan media (men-struktur realitas) dan perspektif  yang menganggap khalayak itu ber-sifat pasif dan mudah dipengaruhi secara langsung oleh media. Pers-pektif pertama menganggap media mempunyai pengaruh terbatas (limited effect) sedangkan perspektif kedua menganggap media mem-punyai pengaruh yang besar (powerful effect) serta tak terbatas (un-limited effect) terhadap perilaku khalayak.

 

Khalayak merupakan masyarakat yang menggunakan media massa sebagai sumber pemenuhan kebutuhan bermedianya. Dennis McQuail (2010) memberikan pengertian mengenai khalayak sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, pemirsa ber-bagai media atau komponen isinya. Sementara Littlejohn (1996) mengatakan bahwa khalayak merupakan jumlah populasi yang ada karena adanya media.

 

Dari dua literatur di atas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar ada dua tipe khalayak (audience), yaitu general public audience dan specialized audience. General public audience merupakan khalayak yang sangat luas, misalnya penonton televisi.  Sedangkan specialized audience dibentuk dari beberapa macam kepentingan bersama dari anggotanya sehingga homogen. Anggota specialized audience heterogen dalam umur, tingkat pendidikan, income, gaya hidup, dan sebagainya, tetapi mereka homogen dalam ketertarikan terhadap suatu bidang.

 

Teori-teori yang menganut perspektif khalayak aktif menganggap khalayak sebagai “a differentiated set of small groups or communities”. Teori-teori tersebut antara lain uses & gratification, dependency, two-step flow, kategori dan penggolongan sosialnya DeFleur dan diffusi-inovasi. Khalayak dipandang sebagai anggota-anggota kelompok yang berbeda karakteristiknya serta dimungkinkan dipengaruhi oleh rekan- rekannya.  Bahwa  dalam  menerima  terpaan  pesan,  khalayak tidak-lah berdiri sendiri. Ada  faktor-faktor lain  di luar dirinya (misalnya reference group) yang sangat menentukan bagaimana dirinya meng-interpretasi dan mengelola terpaan pesan tersebut. Khalayak pada dasarnya memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Mereka bisa meng-ganti saluran yang sesuai dengan keinginannya setiap saat. Mereka bisa membaca atau tidak membaca suatu berita di koran. Khalayak bukanlah penerima yang pasif. Mereka terdiri dari individu-individu yang menuntut sesuatu dari komunikator dan menyeleksi pesan-pesan yang disukai dan berguna baginya. Sifat khalayak adalah heterogen, beraneka dalam berbagai hal, meliputi tempat tinggal, usia, jenis kelamin, ekonomi, dan sebagainya; pribadi, sesuatu pesan dapat diterima kalau sifatnya pribadi atau personal sesuai dengan situasi dimana audience itu berada; aktif, aktif ikut serta dalam kegiatan komunikasi. Misalnya dengan bertanya tentang kebenaran informasi penyiar radio; selektif, dapat memilih program media sesukanya. Jika suatu pesan diyakini sesuai dengan yang diinginkan, maka perilaku individu dalam mengonsumsi media dapat menimbulkan peng-ulangan. Teori Behaviorisme “Law of Effect”. menyebutkan bahwa perilaku yang tidak mendatangkan kesenangan tidak akan diulang.

 

Perspektif khalayak pasif berangkat dari pandangan bahwa khalayak sebagai “undifferentiated mass” yang bersifat homogen. Dengan kata lain bahwa khalayak dipandang sebagai sebuah populasi yang luas atau besar yang dibentuk oleh media. Media memiliki kekuatan luar biasa dalam mengendalikan khalayak (konsep powerfull effect of media). Pesan media yang sama diasumsikan akan menim-bulkan efek yang sama bagi khalayak. Teori-teori yang masuk dalam perspektif ini bisa disebutkan antara lain Bullet Theory, Agenda Setting, Spiral of Silence, Cultivation Theory, dan Functional Theory.

 

Tentang cara/teknik melakukan penelitian, baca buku saya: Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai contoh riset public relations, media & komunikasi pemasaran, 2012, cet 6, Prenada Jakarta 

PUBLIC RELATIONS SIMETRIS DAN OBJEKTIVITAS BERITA

Public Relations Humas Simetris & Objektivitas Pemberitaan

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

PDF DIDOWNLOAD DI SINI: Humas Simetris & Objektivitas Berita

 

            Di era keterbukaan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi ini, baik media maupun humas perlu melakukan refleksi tentang prinsip keprofesionalitasan diri. Humas lembaga publik, mulai Kementrian Komunikasi dan Informasi hingga biro Humas di lembaga pemerintahan di daerah, seharusnya meninggalkan model komunikasi satu arah (asimetris) dan berubah ke model dua arah timbal balik (simetris). Model terakhir ini merupakan model komunikasi ekselen (dikenal sebagai Excellence Public Relations) yang digagas oleh James Grunig, dkk. setelah melakukan riset terhadap 321 perusahaan di Inggris, Amerika dan Kanada selama 15 tahun (Grunig, Dozier, dkk, 2008).

Model ini berisi deskripsi tentang teknik-teknik berkomunikasi antara Humas dengan publiknya berdasarkan dua dimensi, yaitu arah komunikasi dan keseimbangan kepentingan antara kedua pihak. Dimensi arah komunikasi menjelaskan perilaku komunikasi antara lembaga dan publik, apakah monolog satu arah yang bersifat menyebarkan informasi atau dialog dua arah yang bersifat pertukaran informasi. Dimensi keseimbangan kepentingan mencakup seimbang tidaknya kepentingan lembaga dan publik, yaitu posisi tidak seimbang/asymmetric atau posisi seimbang/symmetric antara lembaga dan publiknya.

Menurut Fawkes (2004), Grunig & Hunt (1984), dan Harrison (2009), ini adalah model yang ideal karena mengutamakan dialog secara penuh dengan publiknya serta fokus pada upaya membangun hubungan dan pemahaman bersama. Dengan kata lain, organisasi menganggap publik bukan sebatas ‘penerima’ yang pasif tapi publik juga dapat berubah peran sebagai ‘sumber’. Di sini terjadi pertukaran peran (sebagai sumber dan penerima) secara dialogis antara organisasi dan publik.

            Model komunikasi ekselen ini juga menyaratkan Humas lembaga publik berprinsip “satu kaki di pihak pemerintah, satu kaki di pihak publik termasuk media,” yaitu sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan juga menyuarakan aspirasi publik dan media. Humas berupaya agar ”suara” publik dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Memang, keputusan final tetap ada pada pimpinan, tetapi Humas dapat menyarankan agar pengambilan keputusan tetap melalui proses mendengarkan masukan-masukan dari pihak lain. Model Simetris memungkinkan Humas lembaga publik bekerja berdasar prinsip-prinsip antara lain: a) Keterbukaan informasi, yaitu Humas menyediakan informasi-informasi publik secara terbuka. Misalnya, infomasi tentang pembangunan, keterbukaan ini mencakup informasi tentang kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan. Informasi tentang kegagalan/kekurangan suatu proses pembangunan disampaikan dengan alasan-alasan penyebab dan langkah-langkah yang akan atau sedang dilakukan untuk mengatasinya.

            b) Ekualitas. Prinsip penyebaran informasi yang dilakukan Humas dengan tanpa membedakan latar belakang publik. Strategi komunikasi yang dilakukan bersifat multikultural, yaitu mengembangkan sifat kesederajatan dalam keberagaman publik. c) Berorientasi publik. Artinya, Humas merencanakan program komunikasinya disesuaikan kebutuhan publik. Untuk itu dilakukan riset-riset untuk mengetahui kebutuhan dan harapan publik, dan d) Menyediakan berbagai saluran komunikasi –saluran konvensional maupun online- untuk menjangkau publik yang luas. Di era perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan kondisi masyarakat yang semakin “melek teknologi”, penggunaan saluran-saluran virtual menjadi keniscayaan bagi Humas. Diskusi-diskusi publik di dunia maya dengan menggunakan jejaring sosial membuat suatu isu cepat beredar sehingga menuntut kepekaan Humas untuk meresponnya.

Beberapa media sosial dan networking di internet, seperti blog, Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn, dan yang lainnya telah menjadi alat interaksi, diskusi dan pembentuk opini publik. Media sosial tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik dan mendorong perilaku sosial tertentu. Misalnya, kasus dukungan kepada Prita dalam kasusnya dengan Rumah Sakit (RS) Omni. Prita menulis email kepada temannya yang berisi keluhannya terhadap pelayanan RS Omni. Sayangnya, email tersebut bocor dan RS Omni menuntut Prita atas pencemaran nama baik. Prita pun disidang di pengadilan. Publik memberikan dukungan antara lain lewat facebook yang bisa mendorong perilaku pengumpulan uang koin untuk mendukung Prita. Sebuah media televisi menindaklanjuti kampanye pengumpulan uang tersebut. Mulai dari rakyat kecil hingga pejabat turut mendukung “gerakan peduli Prita” tersebut. Akibatnya, RS Omni bukan hanya berhadapan dengan Prita, tapi juga berhadapan dengan publik dan media massa.

Berdasarkan Model Excellence yang simetris ini, misalnya jika terjadi pemberitaan yang negatif yang dimuat media, praktisi Humas jangan hanya menuduh media tidak objektif. Humas sebaiknya melakukan refleksi apakah mereka telah menyediakan informasi yang memadai dan seimbang sehingga media dapat menulis secara cover both sides. Berita-berita negatif dan tidak seimbang tentang lembaga tempat humas bekerja juga dapat disebabkan oleh faktor di luar media. Pertama, tersumbatnya saluran komunikasi antara lembaga humas dengan publiknya termasuk dengan media. Tersumbatnya saluran komunikasi ini jelas mengakibatkan masalah semakin meruncing dan meluas. Contoh di internal publik (pegawai misalnya). Bila timbul masalah antara lembaga dengan pegawai, Humas dituntut mampu membatasi masalah agar tidak sampai keluar. Masalah diupayakan diselesaikan di internal lembaga. Lembaga diibaratkan sebuah lingkaran. Humas adalah penjaga lingkaran agar masalah-masalah tetap berada di lingkaran dan diselesaikan di dalam lingkaran. Inilah yang disebut konsep “Boundary-Spanning”. Jika masalah belum terselesaikan sudah  muncul keluar, apalagi tercium media, maka ada saluran komunikasi yang tersumbat yang menyebabkan karyawan tidak puas.

Kedua, Humas gagal dalam memosisikan sebagai “dominat-coalition”. Humas seharusnya mempunyai akses dan menjadi bagian dari manajemen (para pengambil keputusan). Dengan posisi itu, Humas dapat menyampaikan masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyarankan informasi apa yang seharusnya disampaikan kepada publik.

Ketiga, tersumbatnya saluran komunikasi dengan media terjadi bila akses media untuk memperoleh informasi terbatasi atau media tidak puas terhadap informasi yang disampaikan Humas. Tidak sedikit Humas beranggapan media kurang mengetahui perusahaan dan segala permasalahan yang muncul dapat dilokalisir, mekipun sudah tersebar ke media. Bila ini terjadi media biasanya mencari sumber informasi lain di luar jalur formal (Humas). Sumber informasi ini sifatnya sulit dikontrol Humas. Apalagi bila media merasa lembaga tertutup, tidak menghargai media atau tidak mau bekerja sama, maka berita-berita negatif sulit dicegah. Kualitas liputan berita media sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan media.

           

Objektivitas Berita

            Di pihak lain, media juga mesti memupuk kesadaran melakukan tugas jurnalistik dengan mengedepankan prinsip ‘pemenuhan amanat masyarakat akan informasi publik’, yang akan mendorong sifat kritis dan objektif beriringan dalam berita yang dibuat. Kemampuan menulis berita dengan prinsip objektivitas berita dari Westerthal (McQuail, 2010) – Faktualitas dan Imparsialitas – akan menghindarkan para pekerja media dari praktik jurnalistik yang menyimpang (jurnalistik katanya, jurnalistik konon), yang muaranya adalah produk informasi yang berkualitas.

            Faktualitas di atas berarti berita harus berdasarkan fakta bukan karangan atau opini wartawan. Fakta dalam berita harus dapat dikonfirmasi ulang atau dicek dengan sumber berita. Tidak mencampuradukkan antara fakta dengan opini pribadi wartawan. Fakta adalah hasil pengamatan dan wawancara si wartawan. Sedangkan opini adalah pendapat yang berisi nilai-nilai pribadi wartawan. Termasuk faktual di sini adalah sifat relevansi dan informatif. Relevansi berarti bahwa media harus mempertimbangkan dampak berita bagi publik. Pentingkah materi berita itu bagi pembaca? Apakah dibutuhkan? Sementara berita dituntut berisi informasi yang jelas dan lengkap mengenai peristiwa yang diberitakan. Jangan malah membuat si pembaca bingung dan tidak jelas. Agar informatif, berita harus komprehensif tetapi fokus (tidak bertele-tele), ringkas (concise), jelas (clarity), mengandung 5W+1H, dan mudah dipahami.

            Imparsialitas, berita mesti tidak berpihak pada golongan tertentu dan tidak sepotong-sepotong dalam memberitakan peristiwa. Ada dua ciri berita yang imparsial. (1) Berita mesti seimbang dalam pemberitaannya (balance), yaitu dengan memberikan proporsi yang seimbang antara berbagai pihak yang diberitakan (cover both sides). Berita harus menceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Jika sumber berita X lebih banyak diberitakan daripada sumber berita Y maka berita itu tidak seimbang; Jika pihak A diberi porsi liputan lebih banyak (misalnya 4 kolom), sedangkan pihak B hanya diberi 1 kolom, maka berita itu tidak seimbang dan cenderung memihak pada A. (2) Berita mesti netral dan tidak sepotong-sepotong. Netral dimaksudkan untuk tidak memihak salah satu pihak dengan memberikan opini-opini pribadi wartawan ditulis berdasarkan konteks peristiwa secara keseluruhan dan tidak dipotong-potong oleh kecenderungan subjektif. Kenetralan ini dapat dilihat dari pilihan kata atau kalimat maupun pilihan sudut pandang (angle) pemberitaan.

            Model objektivitas pemberitaan dari Westerthal ini secara umum dapat mengakomodasi etika dan prinsip-prinsip jurnalistik yang termuat dalam UU Pokok Pers 40/1999 maupun kode etik jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik, misalnya, disebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang dan adil, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga takbersalah”. Dewan Pers sendiri pernah mengadopsi model Objektivitas Westerthal ini saat melakukan riset tentang keobjektivan berita yang ditulis surat kabar di Jawa pada tahun 2004.

            Selain aspek faktualitas dan imparsialitas, penulis menambah dua poin penting untuk berita yang objektif, yaitu aspek narasumber kredibel dan aspek nilai berita. Berita yang baik adalah berita yang menampilkan narasumber atau sumber berita yang terjamin kapabilitasnya dalam memberikan kesaksian atau informasi tentang peristiwa yang diberitakannya. Narasumber yang dipilih haruslah yang memiliki keahlian di bidangnya, keterkaitan dengan peristiwa dan bisa dipercaya.

            Sementara, agar menarik minat khalayak untuk membacanya, maka berita harus mengandung nilai berita (news-values). Bagi seorang Humas, nilai berita ini penting sewaktu membuat press-release yang dikirim ke media. Semakin media menganggap berita yang disampaikan melalui press-release itu menarik (mempunyai nilai jual) maka semakin besar untuk dapat dimuat. Wartawan pun –karena kompetisi ketat- tentu akan selektif dalam membuat berita. Tentu ia ingin beritanya dibaca orang. Karena itu dipilih mana yang dapat menarik perhatian dan penting untuk khalayak.

            Nilai berita biasanya ada pada judul atau kepala berita (headnews). Ini adalah bagian yang pertama kali dibaca orang. Bagaikan etalase toko, jika orang tertarik maka besar kemungkinan orang tersebut untuk masuk ke dalam toko. Demikian berita. Jika judulnya merangsang minat maka orang akan tertarik untuk membaca keseluruhan berita.

MEDIA & MULTIKULTURALISME

Mem-PR-kan Multikultural melalui Penyiaran[1]

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D[2]

 Download PDF: RACHMAT- Multikulturalisme

            Pada April 2012 lalu, UU Penanganan Konflik Sosial (PKS) telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Pada saat pembahasan, UU ini tak luput dari aksi demonstrasi para mahasiswa, khususnya terhadap pasal tentang penghentian konflik, yaitu dengan dimungkinkannya pengerahan TNI –di bawah koordinasi Polri- untuk menghentikan konflik. Para pendemo khawatir akan terjadi ‘aksi kekerasan’ untuk mengatasi kekerasan. Tetapi, tulisan ini tidak fokus membahas tentang hal tersebut.

            Ada pasal lain yang penting saya perhatikan untuk tulisan ini, yaitu tindakan preventif mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat. Seperti kita akui, preventif lebih baik ketimbang kuratif. UU PKS telah menyediakan solusi preventif, seperti mengembangkan sikap menghargai agama, suku bangsa, dan budaya; menghargai perbedaan pendapat dan mengembangkan toleransi, pluralitas, dan budaya anti kekerasan. Tentu saja, saya mengapresiasi solusi preventif di atas, karena dalam perspektif keanekaragaman bangsa ini, UU PKS telah mengakomodasikan nilai-nilai multikultural (keberagaman dalam kesetaraan) –bukan sekedar nilai-nilai pluralitas atau kemajemukan (keberagaman dalam keseragaman).

              Kebetulan saat UU tersebut disahkan, pas momen Hari Kartini. Selama ini, Hari Kartini lebih sebagai ekspresi simbolik karnaval pakaian adat se-nusantara. Ekspresi simbolik ini, memang, menstimuli kesadaran kita akan kekayaan budaya bangsa dan mendorong kita untuk lebih mencintainya, sebagai bukti sifat kemajemukan budaya kita (Cultural pluralistic). Namun, Hari Kartini seyogyanya adalah momen refleksi sejauh mana sifat multikultural terinternalisasi pada segenap elemen bangsa ini.

            Sifat multikultural adalah sifat yang mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Sifat ini tumbuh dari paham multikulturalisme, yaitu cara pandang tentang keberagaman kehidupan yang menekankan penerimaan terhadap realitas perbedaan -agama, budaya, dan worldview- yang terdapat dalam masyarakat. Jika sifat multikultural ini terinternalisasi pada diri individu, maka individu tersebut akan secara terbuka memahami, menghargai serta mengkaji budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan. (Kriyantono, 2012).

            Dalam konteks negara-bangsa, multikulturalisme ini mencakup upaya-upaya menghargai kesetaraan dari pluralitas budaya di masyarakat, kesetaraan dalam perumusan kebijakan untuk penanganan perbedaan budaya, etnis, dan agama, penghargaan akan kesetaraan gender, penegakan hukum, kesempatan pendidikan, berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan minoritas.

Konflik sosial dan multikultural

            Tidak bisa dipungkiri, konflik-konflik sosial yang meledak sejak era reformasi ini adalah efek domino kebijakan politik era Orde Baru. Rejim Orba –demi alasan stabilitas nasional- menerapkan politik ‘seragamisasi’ yang dikomandoi secara sentralistik. Politik ‘seragamisasi’ ini memang masih mengakui sifat pluralitas (kemajemukan) bangsa. Tetapi, kemajemukan ini –mengacu pendapat John Rex (1997)- hanya terjadi pada ruang privat, yaitu ruang bagi setiap orang dan kelompok diberi kebebasan mengekspresikan nilai-nilai maupun cara pandang mereka. Sementara, kesetaraan dan kesempatan dalam berbagai bidang bagi elemen bangsa tidak disediakan oleh negara di ruang publik. Hal ini membuat individu atau kelompok sosial seperti katak dalam tempurung, yang hanya mengenal arti kebebasan di antara mereka sendiri tanpa mengenal hak kebebasan dan perbedaan kelompok lain. Pada akhirnya melahirkan fragmentasi sosial, seperti, misalnya, orang-orang Tionghoa tersekat hanya di dunia bisnis seiring dengan “nasionalisasi” nama yang berbau Tionghoa, perbedaan-perbedaan antara pusat-daerah atau dalam pelayanan publik.

            Kondisi kurangnya kesetaraan dalam ruang-ruang publik ini menjadi salah satu pemantik demokratisasi yang membuat runtuhnya Orba. Demokrasi, di satu sisi,  membuka kran kebebasan yang besar bagi individu untuk menyampaikan gagasan dan keinginannya. Sementara di sisi lain, seperangkat norma di ruang publik –seperti politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan- yang menjamin kesetaraan dan kesempatan yang sama belum sepenuhnya siap. Ditambah belum siapnya masyarakat untuk menjadi masyarakat multikultural (masyarakat yang menghargai kebebasan dan perbedaan kelompok lain), akan mendorong timbulnya konflik-konflik sosial. Dengan kata lain, demokrasi sebenarnya mensyaratkan perspektif multikultural sebagai pondasinya.

 

Multikultural dalam Perspektif Public Relations

            Public relations (PR) secara umum merupakan proses aktivitas manajemen komunikasi untuk menciptakan mutual understanding antara organisasi dan publiknya. Agar tujuan itu dapat dicapai, prinsip kesetaraan dan kesederajatan dalam setiap program komunikasi menjalin relasi publik merupakan pijakan awal. Secara konkret, mengacu pada Kent & Taylor (2002), kesetaraan ini terwujud pada rasa empati (walking in the same shoes) dan mutualitas (semangat kesejajaran & berkolaborasi). Jadi, multikultural merupakan landasan awal proses public relations mencapai kondisi mutual understanding. Di sisi lain, tugas PR jugalah untuk mempromosikan nilai-nilai multikultural dalam masyarakat.

            Media penyiaran memegang peran penting: (1) sebagai organisasi, media memiliki lembaga PR yang membutuhkan prinsip multikultural sebagai landasan fungsionalnya; (2) tayangan media penyiaran seharusnya menjadi alat PR media tersebut untuk mensosialisasikan prinsip multikultural; (3) Dalam konteks lebih luas, penyiaran adalah alat mengedukasi sekaligus mem-PR-kan nilai-nilai multikultural bangsa ini dalam konteks global.

Media dan multikulturalisme

Media sangat berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat multikultural. Media berperan sebagai ruang publik menyediakan pendidikan multikultural ke masyarakat. Media massa mempunyai kemampuan diseminasi informasi secara serentak, repetisi, dan simultan yang membuat media mempunyai kekuatan dalam membentuk opini. Di tengah perkembangan teknologi komunikasi, pesan-pesan media menjadi “virus” yang menjadi menu sarapan di pagi hari dan pengantar tidur di malam hari. Meminjam istilah Elizabeth Noelle Neuman, fenomena ini dikenal dengan “ubiquity”, individu tidak dapat lari dari terpaan media karena gencar dan berulang-ulangnya terpaan media hadir di kehidupan sehari-hari. Informasi-informasi yang disampaikan pun terakumulasi dan mempunyai efek luar biasa dalam transfer pengetahuan. Pengetahuan yang merupakan realitas subjektif hasil konstruksi media ini pada akhirnya mampu “menggoyang” persepsi publik terhadap realitas objektif. Publik pun menganggapnya sebagai sebuah kebenaran yang tersimpan dalam realitas subjektifnya. Realitas baru hasil konstruksi media inilah yang sering menjadi – meminjam istilah dari Walter Lippman- ‘the picture in the head’-nya publik.

Dibanding media lain, televisi sebagai media penyiaran memiliki power kuat untuk membentuk opini dan cara pandang (worldview) masyarakat karena sifatnya yang audio-visual (perpaduan indera dengar dan penglihatan memperbesar internalisasi efek pesan) dan mudah dinikmati (rileks, tidak perlu kemampuan baca tulis). Komunikasi penyiaran seharusnya menjadi agen penyebar multikulturalisme. Menurut saya, hal ini sebenarnya dapat dilakukan dengan cara:

a.    Menyediakan tayangan-tayangan yang mengedepankan nilai-nilai multikultural.

Mengacu pendapat Lawrence J. Saha (1997)- yaitu tayangan yang mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan tentang perbedaan kultural, perbedaan budaya termasuk perbedaan cara pandang. Tayangan-tayangan di atas diharapkan mencerahkan masyarakat kita. Memang, acara televisi merefleksikan kebudayaan suatu masyarakat. Apa yang ditampilkan di televisi, merupakan cermin apa yang terjadi di masyarakat. Jika, rating acara televisi diduduki oleh tayangan-tayangan gosip, mistis, lawak yang penuh stereotype negatif, dan kekerasan, berarti masyarakat kita adalah masyarakat yang doyan membicarakan keburukan orang lain, suka kekerasan, terlena pada hal-hal mistis, dan suka memberi label negatif pada orang lain.

Tetapi, meminjam pendekatan psikoanalisis, media jangan sekedar memanjakan id (instink biologis dan kesenangan) saja tapi mesti bertindak sebagai ego yang menyebarkan prinsip-prinsip super-ego (internalisasi dari norma sosial, agama, budaya). Media jangan hanya ‘memberi’ demi bisnis semata, tapi juga ‘membentuk’ semangat 3E: Edukasi, mendidik masyarakat agar menjadi lebih baik; Empowerment, memberdayakan kelompok marjinal; Enlighten, memberikan pencerahan ide-ide positif, termasuk diseminasi ide multikulturalisme.

b.    Membangun kesadaran pekerja media sebagai agen multikultural.

Tayangan-tayangan yang jauh dari kharakter multikultural (bias multikultural), masih banyak kita jumpai. Mengacu pada Donna Gollnick & Philip Chinn (1983), ada beberapa jenis tayangan tersebut: (1) Lebih menonjolkan budaya mayoritas (istilahnya masih belum menonjolkan diversity of content). Dalam konteks Indonesia, mayoritas berarti Jawa, lebih spesifik adalah Jakarta-sentris, sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan; (2) Terjerumus pada pelabelan negatif suatu kelompok (stereotype) dan cenderung sebagai bahan olok-olokan, seperti orang Batak identik dengan sopir angkot dan degenderisasi; (3) Melakukan fragmentasi atau isolasi peran pada kelompok tertentu, misalnya perempuan lebih digambarkan sebagai pelaku sektor domestik. Selain itu, saya juga mengamati: (4) Olok-mengolok kekurangan fisik juga menjadi menu sehari-hari tayangan media, seperti memperolok wajah, badan yang gemuk, badan yang pendek, atau memperolok dengan meniru perilaku tertentu, seperti kebanci-bancian;

c.    Menjauhkan isi media yang masih mengandung distorsi.

Dalam catatan panjang praktik media di Indonesia, terjadi beberapa distorsi. (1) Distorsi kekuasaan. Distorsi ini berasal dari birokrasi pemerintahan, baik berupa regulasi formal dan perilaku birokrat, sipil atau militer. Distorsi ini terutama sering terjadi pada era Orde Baru. Misalnya, Peraturan Menteri Penerangan no 1/1984 yang mengatur pencabutan SIUPP, padahal UU Pokok Pers waktu itu (no 22/1982) dengan tegas mengatakan “terhadap pers nasional tidak dikenal pembredelan (penghentian penyiaran/penerbitan/peredaran secara paksa)”. Logika nalar mengatakan pencabutan SIUPP ya sama dengan bredel, sama-sama tidak dapat beroperasi lagi. (2) Distorsi pemilik bisnis. Distorsi ini terjadi, jika pemilik modal maupun kekuatan ekonomi lainnya mampu memengaruhi proses produksi informasi. (3) Distorsi masyarakat, yaitu ketika aksi-aksi masyarakat mengancam kebebasan media, seperti aksi anarkis menyerbu kantor-kantor surat kabar karena tidak setuju dengan pemberitaan media tersebut. (4) Distorsi pekerja media, yaitu ketika pekerja media tidak dapat menjaga profesionalitasnya dalam menulis berita, sehingga menghasilkan distorsi informasi.

d.    Tayangan yang menjamin hak-hak bermedia dari publik

            Frekuensi yang digunakan media penyiaran merupakan domain publik sehingga peruntukkannya mesti mempertimbangkan hak, kepentingan, dan kemaslahatan publik. Termasuk di sini adalah hak akan informasi publik, hak membedakan tiga komponen isi penyiaran (berita, opini, dan niaga), serta hak kesetaraan dalam kemajemukan. Tetapi, masih sering ditemui praktik penyiaran yang masih mengancam hak-hak publik tersebut, yang jika meminjam istilah dari Paul Johnson disebut “seven deadly sins” (dikutip di Sendjaya (2001) : Distorsi Informasi (menambah atau mengurangi informasi); Dramatisasi Fakta Palsu (bertujuan membangun suatu citra negatif dan sterotipe); Mengganggu “privacy” (Praktik ini banyak dilakukan dalam kehidupan selebritis dan kaum elit, utamanya yang diduga terlibat dalam suatu skandal); Pembunuhan Karakter (meskipun sebenarnya masih banyak sisi baik dari narasumber, namun yang digambarkan “sisi buruk”nya); Eksploitasi Seks (hanya menjual popularitas dan bombastis); Meracuni Anak-anak; Penyalahgunaan Kekuasaan/abuse of power (pihak redaksional, melalui interpretasi dan ilustrasi faktual subyektif, dapat mengidentifikasikan suatu persoalan sesuai kepentingannya).

e.    Sosialisai Media Literacy pada Masyarakat

Disebut juga melek media, yaitu keterampilan untuk menganalisis isi media. Dalam tataran yang sederhana, melek media adalah keterampilan untuk mencerna tayangan media, mengkritisi, dan memilih untuk tidak mengonsumsi tayangan karena menyadari isi tayangan tersebut memunculkan resiko. Tujuannya agar konsumen media lebih mampu memahami dan tidak mudah meniru adegan yang terdapat dalam tayangan apabila hal tersebut berbahaya (Kriyantono, 2007).

Regulasi Pers dan Penyiaran

Dalam praktik bermedia, sebenarnya, UU Pokok Pers no 40/1999 dan UU Penyiaran no 32/2002 sudah menstimuli sosialisasi multikultural. Dalam UU Pokok Pers no 40/1999: pasal 5: “… memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat; Pasal 6: “menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan.

Sementara UU Penyiaran no 32/2002: Pasal 2: “Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab; Pasal 3: Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia; Pasal 36 tentang isi siaran, antara lain: Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu, Isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

 

Daftar Pustaka:

John Rex, “Multicultural and Plural Societies”, dalam The Ethnicity Reader, Montserrat Guibernau dan John Rex (eds), Great Britain, Polity Press, 1997, hal. 205-228  

Kent, M. L., & Taylor, M. (2002). Toward a dialogic theory of public relations. Public Relations Review, 28, 21-37.

Kriyantono, R. (2012), Etika & Filsafat Ilmu Komunikasi, Malang: UB Press.

Kriyantono, R. (2007), Pemberdayaan Konsumen Televisi melalui Ketrampilan Media Literacy dan Penegakan Regulasi Penyiaran. Jurnal Kommti BPPI Surabaya, vol 10, no 21

Malik, D. J. (1997). Industri televisi dan tantangan etika komunikasi. Di Bercinta dengan televisi. Mulyana, D. (Ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.


[1] Disampaikan saat memberikan Kuliah Tamu di Prodi Komunikasi Islam Jurusan Ushuluddin STAIN Kediri.  Sebagian besar dari paper ini telah ditulis di buku penulis: Etika & Filsafat Ilmu Komunikasi, UB Press, 2012.

[2] Dosen Program Sarjana & Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya Malang. E-mail: rachmat_kr@ub.ac.id

 

KONSEP PENYIARAN ISLAMI

Konsep Penyiaran Islami

Disampaikan lagi oleh Rachmat Kriyantono, Ph.D

       Konsep penyiaran Islami sangat penting disosialisasikan untuk menunjang masyarakat Indonesia yang multikulturalisme. Berikut menyampaikan hasil kajian yang dilakukan akademisi komunikasi dari Unpad, Prof Jalaluddin Rakhmat (dikutip di Malik, 1997:114-115) tentang prinsip komunikasi dalam perspektif Islam (Al Qur’an). Dalam tulisan ini, prinsip tersebut saya tawarkan untuk menguatkan prinsip komunikasi penyiaran yang ada dalam kedua UU di atas, yaitu:

(1)Qaulan sadidan, yaitu prinsip kejujuran untuk mengatakan kebenaran sesuai fakta, akurasi, objektif, dan tidak manipulatif yang membohongi khalayak (Q.S. 4:9;33;70).

(2)Qaulan balighan, yaitu prinsip kesesuaian pesan dengan kebutuhan khalayak dan dapat menyentuh kalbu/berbekas pada jiwa untuk mendekatkan diri kepadaNya (Q.S. 4:63).

(3) Qaulan maysuran, yaitu menyajikan tayangan-tayangan yang sesuai/pantas dengan aqidah Islam (Q.S.17:28).

(4)Qaulan layyinan, yaitu prinsip berkata-kata yang lemah lembut, tidak provokatif, tidak menjatuhkan martabat orang lain (Q.S.20:44).

(5)Qaulan kariman, yaitu prinsip menjalin relasi yang baik dan membangun tata krama (Q.S. 17:23).

(6)  Qaulan ma’rufan, yaitu prinsip mensosialisasikan dan mengajak kepada kebaikan (Q.S. 4:5).

KOMUNIKASI:PONDASI KEHIDUPAN & POSISI PUBLIC RELATIONS

KOMUNIKASI: PONDASI KEHIDUPAN & POSISI PR                              

oleh: Rachmat Kriyantono

Download PDF: KOMUNIKASI & POSISI PR-Rachmat              

Tidak diragukan lagi bahwa komunikasi adalah pondasi utama kehidupan manusia. Melalui kegiatan berkomunikasi, individu-individu saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara universal, manusia di seluruh dunia mempunyai beberapa kebutuhan pokok yang sama[1]. Kebutuhan itu muncul selama manusia itu hidup dan jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi semakin baik. Pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, seksualitas, berkeluarga, buang air besar, bernafas, pakaian, perumahan. Kedua,  kebutuhan akan rasa aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Wujud dari kebutuhan ini antara lain perlindungan dari gangguan keamanan, pekerjaan tetap, adanya tunjangan pensiun, asuransi (asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, harta benda) dan  kondisi pekerjaan yang nyaman[2]. Ketiga, kebutuhan akan penghargaan diri (self-esteem). Setiap individu menginginkan penghargaan dari orang lain atas eksistensi dirinya. Yang termasuk di sini antara lain status, pangkat, gelar, promosi, konsep diri yang positif, hadiah, perasaan dihargai, dan sebagainya. Keempat, kebutuhan aktualisasi dan ekspresi diri, seperti kesempatan melaksanakan pekerjaan kreatif, berkesenian, dan mengaktualisasikan kemampuan di masyarakat. Kelima, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk bergaul dan beraktivitas dengan kelompok sosial, berteman, dicintai sehingga peran sosial seseorang bisa terbentuk dan dihargai.   

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia mesti berinteraksi dengan sesamanya. Muncullah konsep interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antarindividu yang saling memengaruhi. Setiap interaksi mengandung dua elemen, yaitu adanya kontak dan komunikasi. Komunikasi di sini bisa diartikan sebagai proses di mana terjadi aksi dan reaksi antarindividu (bisa perorangan atau kelompok) yang bertemu.[3]

Melalui komunikasi, manusia bukan hanya dapat menyampaikan gagasan dan pikirannya, memeroleh, mengolah, dan saling bertukar informasi tetapi juga dapat melakukan proses pengambilan keputusan dengan baik. Contoh, mungkin Anda membutuhkan mobil baru. Melalui tindakan komunikasi, seperti membaca iklan mobil di surat kabar, bertanya kepada teman atau sales mobil, Anda akan mendapat informasi tentang harga, kelebihan dan kekurangan mobil yang ingin Anda beli. Di rumah, Anda berdiskusi dengan keluarga dan tetangga tentang informasi tersebut. Kemudian Anda mengolahnya dan memutuskan mobil apa yang hendak Anda beli.

Komunikasi pula yang dapat membangun kerja sama dan relasi sosial antarmanusia sehingga memudahkan upaya pemenuhan kebutuhan hidup.  Perhatikan contoh berikut. Produk mobil memerlukan proses yang panjang untuk sampai ke tangan konsumen. Proses yang dilalui antara lain pembelian bahan mentah, proses perakitan di pabrik, pemasaran, penjualan, distribusi hingga transaksi dengan konsumen. Proses tersebut memerlukan peran dan kerja sama beberapa pihak, antara lain pengusaha, karyawan, petani karet (untuk membuat ban), produsen cat, kaca, pembuat jok mobil, agen, konsumen, biro iklan dan media (untuk promosi) hingga polisi untuk pengurusan surat-surat mobil. Begitulah, masih banyak lagi contoh peran komunikasi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. [4]

Dari uraian di atas, ada dua alasan mengapa komunikasi disebut sebagai pondasi kehidupan. Pertama, tindakan komunikasi selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi (we can’t not communicate). Mulai bangun tidur hingga tidur lagi, sejak lahir kita selalu berkomunikasi. Kita berkomunikasi karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia.[5] Dengan berkomunikasi, kita belajar tentang diri dan lingkungan, kita memersuasi orang lain, menghibur diri, dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain[6]. Komunikasi menjadi dasar interaksi sosial dan komunikasi juga dibangun dari interaksi sosial, sehingga komunikasi bagaikan darah dalam kehidupan (blood of life). Coba Anda bayangkan, bagaimana hidup ini tanpa adanya tindakan komunikasi.

Kedua, komunikasi adalah alat membangun kerja sama dan relasi sosial sebagai kunci pokok upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Kerja sama dan relasi sosial lahir melalui tindakan komunikasi yang mengarah pada terciptanya saling kesepahaman (mutual understanding), saling berbagi, saling menghargai, dan saling menguntungkan pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi adalah perekat hubungan (the glue of society).  Komunikasi jangan dipakai sebagai alat menyampaikan informasi yang tidak benar, alat persuasif yang hanya menguntungkan satu pihak atau alat manipulasi demi tercapainya keuntungan sebesar-besarnya meski merugikan orang lain[7]. Dalam konteks ini, posisi Public relations sangatlah penting. Public relations bertugas mengelola sistem komunikasi (communication re-engineering) agar terjalin kerja sama dan relasi yang harmonis dengan publiknya, sehingga citra perusahaan dapat terjaga di mata publiknya. Karenanya, aktivitas Public relations adalah aktivitas komunikasi[8].


[1] Abraham Maslow menelurkan konsep yang sangat terkenal di antara ilmuwan sosial, yaitu Hirarki kebutuhan (Hierarchy of needs).

[2] Tidaklah heran jika masyarakat masih berebut untuk diterima sebagai Pegawai Negeri. Di sana ada jaminan hidup yang pasti, seperti uang pensiunan dan status sosial yang tinggi. Bahkan sekolah-sekolah kedinasan ramai peminat karena ada kepastian pekerjaan. Masyarakat tampaknya tidak terpengaruh kasus-kasus kekerasan yang terjadi di beberapa sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Depdagri) maupun Sekolah Tinggi Pelayaran (Dep. Perhubungan)

[3] Seiring perkembangan teknologi, “bertemu” ini tidak harus diartikan bertemu langsung secara fisik. Bisa saja kita chatting, mendengarkan radio, nonton TV, baca Koran atau teleconference. Dalam Ilmu Komunikasi, aktivitas aksi-reaksi ini bisa disebut sebagai tindakan komunikasi atau kegiatan komunikasi.

[4] Kegiatan komunikasi ini mencakup fungsi-fungsi memberikan informasi, memengaruhi orang lain (persuasif), hiburan, atau pun kontrol sosial. Bahkan fungsi yang paling sederhana terjadi pada komunikasi patik (phatic communication), yaitu tindakan komunikasi yang tidak mempunyai tujuan khusus. Misalnya, ketika ada siswi berseragam SMA lewat di jalan, lalu disapa oleh seorang jejaka: “Sekolah Mbak?” (sudah tahu berseragam SMA kok masih ditanya). Komunikasi digunakan sebagai sarana radar sosial dan sarana eksistensi diri. Meski, reaksi si cewek tampak kesal, tapi bisa saja di dalam hatinya merasa senang karena ada yang menyapa.

[5] Tidak ada satu individu pun yang merupakan sebuah pulau yang serba berkecukupan. Setiap pulau adalah kepingan dari benua dan merupakan bagian dari keseluruhan. Demikianlah individu itu.

 [6][6] Sewaktu akan berangkat S3 di Australia, saya dan beberapa teman diundang untuk mengikuti pembekalan. Kami diceramahi tentang budaya dan cara hidup orang Australia termasuk bagaimana mereka berkomunikasi. Kegiatan pembekalan tersebut adalah kegiatan komunikasi.

[7] Contoh-contohnya sering terjadi dalam kehidupan kita, seperti iklan-iklan bohong dan menyesatkan, buku-buku sejarah yang dibelokkan atau berita-berita surat kabar yang tidak berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini wartawan, dan sebagainya.

[8] Frank Jefkins, seorang pakar PR, pernah mengatakan bahwa “PR is a system of communication to create goodwill”. Karena itu, sejarah lahirnya Public relations adalah seiring dengan sejarah komunikasi manusia. Sama dengan komunikasi, PR berkembang karena manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya pemenuhan kebutuhan itu, membuat manusia berinteraksi dengan sesamanya, sehingga diperlukan kerja sama dan relasi social yang harmonis. Inilah prinsip dasar Public relations, yaitu upaya komunikasi menjalin hubungan harmonis yang saling menguntungkan antara perusahaan dan publiknya.

PUBLIC RELATIONS: INFORMASI LAWAN DENGAN INFORMASI

Informasi dilawan dengan informasi

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

 Download PDF: Informasi dilawan dengan informasi

            Beberapa kali penulis jumpai kasus sengketa antara Humas dengan media, berkaitan dengan pemberitaan media. Kasus yang menyangkut isi pemberitaan media biasa disebut delik pers. Dalam beberapa kasus, seringkali pihak Humas lembaga publik memilih untuk menempuh jalur hukum (mensomasi) dengan tuntutan atas pencemaran nama baik. Selain kasus Prita, ada contoh menarik yang terjadi beberapa tahun lalu, yaitu kasus meninggalnya siswa STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri).

            Kasus ini bermula saat stasiun televisi SCTV memberitakan peristiwa terbunuhnya seorang siswa (praja) Sekolah Tinggi  Pemerintahan Dalam  Negeri (STPDN). Peristiwa ini bermula dari acara orientasi siswa baru yang biasa dilakukan senior kepada juniornya. Namun dinilai kebablasan sehingga membuat si junior meninggal dunia (dipukuli, dikeroyok). Atas ditayangkannya peristiwa itu, Humas STPDN keberatan dan melayangkan somasi kepada SCTV.

   Ini adalah contoh manajemen krisis yang tidak tepat. Menurut penulis langkah mensomasi media tersebut tidak tepat. Hal ini akan memperburuk persoalan, apalagi berita tersebut dilengkapi tayangan audio-visual sehingga jelas faktanya. Efek tayangan itu adalah opini publik sudah terbentuk. Dengan mengajukan somasi berarti Humas dapat dianggap: a) Berkelit, tidak jujur dan tidak terbuka mengakui fakta sebenarnya. Ini bisa dikarenakan Humas lebih berdiri di pihak pimpinan lembaga; b) Berkonfrontasi langsung vis a vis dengan media. Ini fatal, karena SCTV tentu tidak sendirian. Ia akan didukung oleh jurnalis lainnya. Humas dianggap tidak menghormati tugas profesi jurnalis dan melanggar kebebasan pers; c) Mengalihkan persoalan. Seharusnya Humas menyelesaikan persoalan pokok yaitu adanya siswa yang terbunuh. Konfrontasi dengan media berarti mencari masalah baru.

            Seharusnya yang dilakukan Humas adalah mengakui bahwa ada siswa yang meninggal dunia, meski mengenai penyebabnya Humas dapat mengatakan “belum dapat menyampaikan sekarang karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut, nanti anda pasti memperoleh informasi detailnya”. Jika tayangan berita SCTV itu tidak benar, maka Humas dapat mengklarifikasinya. Caranya, dengan menggelar konperensi pers atau membuat letters of denial (surat klarifikasi) kepada media, Humas dapat menggunakan hak jawab di media atau jika tidak puas bisa mengadukan kepada Dewan Pers.

            Langkah-langkah di atassudah diatur secara detail dalam UU no 40/1999 tentang Pers pasal 5 dan 15. Pasal 5 mengatur bahwa media wajib memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak-pihak yg tidak puas atas pemberitaan. Hak jawab adalah hak untuk memberikan informasi untuk menjelaskan atau menyanggah berita yang dianggap tidak benar yang dimuat media. Pasal 15 mengatur tentang penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus pemberitaan yang dimediasi oleh Dewan Pers. Prinsipnya, “lawanlah informasi dengan informasi pula.” Tentu, pihak media pun mesti juga legawa jika memang bersalah. Media mesti memberikan porsi yang cukup saat memuat hak jawab/hak koreksi, yaitu di kolom atau halaman yang sama saat memuat pemberitaan yang dianggap tidak benar. Bila perlu, media dengan jantan menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan yang telah dilakukannya. Diharapkan akan muncul win win solution di antara kedua pihak..

            Kasus di atas sering terjadi dalam konteks hubungan Humasdan media. Kasus tersebut bisa berdampak buruk terhadap kualitas hubungan. Seperti disampaikan terdahulu, meski saling membutuhkan namun tetap ada perbedaan kepentingan antara humas dan media yang membuat terkadang bermusuhan. Media terkadang tidak percaya dan merasa ditipu oleh Humas atau terkadang Humas jengkel dengan cara media mencari dan menulis berita.

            Namun apa pun alasannya, Humas tetap dituntut membangun relasi kondusif dengan media demi citra perusahaan. Meski dalam realitasnya –seperti kasus STPDN di atas- pimpinan dan manajemen dan bahkan jurnalis tidak memahami peran Humas sebagai penghubung dalam membangun dan menjaga hubungan media. Bagi perusahaan, hubungan media haruslah dipandang sebagai investasi jangka panjang. Perusahaan yang mengerti profesi wartawan (memudahkan dan melayani pekerjaan wartawan), akan memetik manfaatnya bukan hanya sekarang tapi juga dalam jangka panjang.

 

(Anda juga bisa membaca deskripsi detail tentang media relations di buku saya: Public Relations Writing: Teknik Produksi Media PR dan Publisitas Korporat, Edisi 2 cet 3, Prenada Media Jakarta, 2012)

PUBLIC RELATIONS: HUBUNGAN PAKAIAN & OTAK

APA HUBUNGAN PAKAIAN DAN OTAK? Perspektif Public Relations,Budaya, dan Agama Islam

Oleh: Rachmat Kriyantono, Ph.D

Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi, UB Malang

Download PDF: APA HUBUNGAN PAKAIAN DAN OTAK

 

Pernah mahasiswa saya mengeluh, “kuliah kok aneh-aneh, mesti pakai baju rapi dan bersepatu, nggak boleh pakai yang mini dan ketat”. Lalu dia menambahkan, “apa hubungannya dengan kepandaian seseorang?; apa ada hubungan antara baju rapi, mini, ketat dengan otak?” Hal ini membuat saya teringat waktu saat saya masih kuliah S1. Di kampus tertempel gambar “sandal dicoret” di pintu depan fakultas. Beberapa dosen melarang mahasiswa yang menggunakan kaos oblong (tidak berkerah) dan mahasiswa yang memakai sandal untuk masuk ruang kuliah. Sempat beberapa kali mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang aturan itu. Tapi, “kuasa dosen” seakan-akan menjadi representasi “kuasa Tuhan” di kelas. Dalam realita, banyak mahasiswa yang menuruti aturan itu –memakai kemeja atau kaos berkerah dan bersepatu. Meski pun terkadang masih jauh untuk dibilang rapi (definisi rapi pun bersifat relatif), memang pakai sepatu, tapi bagian belakangnya diinjak tumit, memakai kemeja dimasukkan di celana jean yang bolong dan lainnya.

Di tulisan ini, saya berusaha memahami sikap dosen atau pun mahasiswa. Mahasiswa merasa punya a right to chose (maklum anak muda), tapi dosen, seperti yang saya sebutkan, punya “kuasa dosen”, yaitu “wakil masyarakat” mendiseminasikan nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya, kedua hal ini bisa sejalan. Perkuliahan adalah proses transfer ilmu, yang bisa berjalan baik bila kedua pihak terjadi komunikasi dua arah dan terjadi kontak yang seimbang dalam konteks transfer ilmu. Situasi ini dimungkinkan bila si dosen menyampaikan alasan-alsan di balik aturan-aturan yang dilakukannya secara logis akademik, bukan karena ego “kuasa dosen”. Terjadilah dialog yang resiprokal.

Kembali kepada keluhan mahasiswa saya di atas, saya ingin menyampaikan tiga perspektif untuk mencoba memahami aturan itu. Perspektif ini saya mulai dengan menjawab pertanyaan si mahasiswa: “apakah ada hubungan antara baju rapi, mini, ketat dengan otak?” Jawaban saya: “Tidak ada hubungannya”, karena itu “jangan dihubung-hubungkan.” Dari perspektif budaya, Saya melihat bahwa hal ini terjadi lebih karena cultural contextual. Faktor budaya kita. Di budaya barat, Australia misalnya, lebih “santai, easy-going”. Mahasiswa dan bahkan dosen, apalagi di musim panas, boleh-boleh saja pakai kaos oblong, celana pendek dan bersandal. Pertanyaannya, apakah perlu budaya kita dihilangkan? Klo perlu, sudah siapkah sikap mental masyarakat kita? Apa urgensinya dihilangkan? Apakah budaya kita bersifat negatif? Budaya muncul dan dipertahankan karena dianggap sesuai untuk dapat memudahkan kehidupan. Lha, di sini terjadi cultural lag, terjadi perbedaan referensi budaya antara mahasiswa dan dosen. Dosen dengan referensi budaya mainstream di masyarakat, sedangkan mahasiswa dengan referensi budaya alternatif (bisa bersumber dari mana pun, misalnya dari budaya barat)

Budaya, jelas, memengaruhi segala aspek kehidupan, termasuk penjelasan dan aplikasi teoritis. Dalam perspektif teoritis, budaya masyarakat kita masih cenderung menganggap penampilan fisik sebagai hal yang penting. Budaya Jawa, misalnya, bilang “ajine rogo soko busono” (badan dihargai karena baju yang dikenakan). Juga perlu diingat, budaya mencakup sekaligus merepresentasikan belief values, moral values masyarakat yang keduanya tercermin dalam bentuk nyata, yaitu agama. Karena itu, bicara budaya sangat terkait dengan agama. Di tulisan ini, ada beberapa perspektif yang saya tawarkan,:

1.      Komunikasi bersifat kontekstual. Artinya, perilaku komunikasi sangat dipengaruhi oleh dimensi-dimensi waktu, fisik, sosiologis, dan psikologi. Berpakaian adalah berkomunikasi. Pakaian adalah seperangkat symbol yang mengandung makna bagi orang lain. Misalnya, dimensi waktu: pakaian musim panas tentu beda dengan musim dingin; dimensi fisik: pakaian di ruang kuliah tentu berbeda dengan di tempat tidur; dimensi sosiologis: berpakaian di depan bos (apalagi sedang wawancara pekerjaan) tentu berbeda dengan di depan teman sekampung; dimensi psikologis: berpakaian di saat melayat tentu berbeda saat pesta ulang tahun. Makna symbol tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis2 dimensinya. Berpakaian hitam-hitam saat melayat disimbolkan turut berduka. Tapi, apa makna dari symbol pakaian merah-merah menyala? Tentu beda.

2.       We can’t not communicate. Apa pun yang kita lakukan, kita kenakan, kita omongkan, kita tidak lakukan, kita diam, bahkan ketika tidur pun berpotensi menimbulkan makna bagi orang lain, sengaja atau tidak kita sengaja, disadari atau tidak kita sadari. Kita adalah makhluk bersimbol. Bahkan ada yang menyebut hewan bersimbol (animal symbolicum), karena Simbol lah yang membedakan kita dengan hewan. Simbol dibentuk dan dimaknai oleh pikiran. Dalam perspekstif ini, mahasiswa yang berpakaian rapi mengandung makna berbeda dengan yang berpakain seadanya (kaos oblong). Secara umum, budaya kita menganggap pakaian rapi sebagai symbol “kesungguhan diri, menghormati orang lain bahkan juga status sosial”.

3.       You are PR on your self. Everybody is a PR. Dalam perspektif Public Relations (PR), dikenal dua macam pendekatan: PR sebagai metode dan PR sebagai teknik komunikasi. PR sebagai metode berarti kegiatan mengkomunikasikan perusahaan/individu dilakukan secara terorganisasi dan terstruktur. Sedangkan PR sebagai teknik komunikasi, berarti kegiatan mengomunikasikan perusahaan/individu dilakukan oleh individu-individu di dalam perusahaan/individu-individu itu sendiri. Jadi, setiap orang adalah PR bagi dirinya sendiri. Orang berpakaian rapi mem-PR-kan bahwa dia “sungguh-sungguh, mempunyai konsep diri yang positif dan menghargai orang”. Siapa diri anda, di-PR-kan dari simbol cara berpakaian anda. Dalam konteks organisasi, PR adalah living presentation bagi organisasi. PR juga menjadi orang yang bertanggung jawab menjaga good morals and manners dalam suatu organisasi. Karena itu, PR harus menjadi teladan dalam berbagai aspek, seperti kinerja, perilaku, termasuk dalam cara menghargai dan menempatkan diri.

4.       Teori Hallo Effect. Teori komunikasi ini (berasal dari rumpun psikologi) berasumsi bahwa orang cenderung melihat perilaku orang lain berdasarkan simbol-simbol tertentu yang melekat pada orang lain tersebut. Ada semacam primary effect of behavior. Contoh: di sebuah masjid, seseorang kehilangan sandal. Di situ ada dua orang, yang satu memakai jas, berdasi dan bersepatu, yang lainnya berpakaian lusuh tak bersepatu. Mana kira-kira yang dituduh?

5.  Ajaran Agama Islam jelas mewajibkan umatnya untuk menjaga, menghargai atau menghormati diri sendiri, keluarga dan orang lain melalui cara berperilaku dan berpakaian. Laki-laki dan perempuan mempunyai auratnya masing-masing. Selain berfungsi menjaga & menghargai diri, aurat juga berfungsi sosial untuk menjaga keteraturan sosial, misalnya, mencegah kejahatan seksualitas. Artinya, melindungi manusia dari insting hewani manusia itu sendiri. Ingat, manusia adalah “animal symbolicum” atau “social animal”. Hanya dengan “bersimbol”, manusia bisa beda dengan hewan. Agama dan budaya adalah simbol-simbol yang diciptakan untuk menjaga sifat kemanusiaan kita sendiri (ingat surat At Tin: “Manusia diciptakan sebaik-baiknya penciptaan, tapi, akan bisa menjadi serendah-rendahnya penciptaan jika dia tidak mematuhi ajaran Tuhannya –atau bisa saya katakan: jika manusia itu tidak mematuhi simbol-simbol yang diciptakan Tuhannya). 

Masyarakat kita adalah masyarakat agamis. Patut disyukuri. Artinya, kita punya simbol yang bisa mengatur insting kehewanan itu. Agama itu kemudian dimanifestasikan dalam kehidupan dalam bentuk budaya, salah satunya untuk memudahkan aplikasinya. Budaya adalah kharakter bangsa. Mainstream budaya kita tidak bisa lepas dari nilai agama. Selama budaya itu dianggap baik dan membantu memudahkan kehidupan, maka nilai-nilai budaya itu masih dipertahankan. Jadi, pertanyaannya: “Apakah nilai-nilai budaya kita itu perlu diubah? Penting nggak diubah? Siapkah masyarakat kita akan perubahan itu? Apakah budaya itu bertentangan dengan sistem nilai dan belief kita?” Jadi, mainstream budaya kita adalah “ajine rogo soko busono” maka mahasiswa mesti berpakaian rapi. rapi diartikan dg kemeja, kaos berkerah dan bersepatu.

Tentu, perkembangan teknologi komunikasi membuat munculnya fenomena deteritorialisasi budaya. Eskalasi interaksi antarbudaya semakin meninggi. Tidak ada lagi batasan budaya. Budaya Amerika atau western tidak hanya ada di Amerika, budaya K-Pop pun bukan hanya ada di Korea. Kita bisa menemukan cara berpakaian ala Amerika di Surabaya, Jakarta atau Malang dan yang melakukan pun bukan Michael, Hillary atau Pamela, tapi Wartini, Sulastri atau Sujiono, orang Jawa. Pertanyaannya, apakah adopsi budaya ini sesuai dengan nilai-nilai luhur dan agama kita?

Perlu dipikirkan bahwa memakai kemeja, kaos berkerah dan bersepatu itu gampang kok. Rapi tidak harus mewah bukan?  Apa untungnya pakai baju mini dan ketat? Apa enaknya jika aurat kita terlihat orang lain