PANCASILA ADALAH TEORI Multikulturalisme INDONESIA

Variasi Penelitian komunikasi

Saya sampaikan materi variasi penelitian komunikasi yg saya ambil dari Buku Teknik Riset Praktis Komunikasi. Jakarta: Prenada.

VARIASI RISET KOMUNIKASI

AUDIT KOMUNIKASI

PARADIGMA PENELITIAN

Materi disampaikan di acara kuliah bersama metodologi penelitian komunikasi untuk mahasiswa jurusan komunikasi angkatan 2017.

PARADIGMA PENELITIAN

MIXED METHODS

Categories: Uncategorized Tags:

DOMINASI BARAT DALAM KAJIAN ILMU KOMUNIKASI (SALAH KITA?)

Dunia barat saat ini menjadi pusat episentrum kajian komunikasi yang berdampak pada penggunaan kacamata tunggal dalam memahami fenomena komunikasi di Indonesia, bahkan juga negara-negara di Asia lainnya. Teori-teori Barat sebenarnya belum tentu dapat sesuai dengan kondisi empiris masyarakat Indonesia atau Asia. “There was a tendency to extrapolate theoretically from such relatively unrepresentative nations as Britain and the United States.” (Wang, 2011, h.1). Saat ini, masih menurut Wang (2011), masih banyak akademisi menggunakan pendekatan universalist, yakni menganggap pandangan-pandangan Amerika dan Eropa masih diterima secara taken for granted.

Dominasi perspektif barat ini disebabkan:

  1. Ketertinggalan pendidikan di Indonesia akibat praktik imperialisme. Imperialisme ini memengaruhi pola pikir dan budaya yang tidak kondusif terhadap upaya pengembangan ilmu. Misalnya, kebebasan berpendapat yang sangat penting bagi kajian ilmiah dikekang selama ratusan tahun oleh imperialis;
  2.  Sistem politik kekuasaan otoriter yang juga membelenggu kebebasan akademik sampai era orde baru. Demi tujuan pelanggengan kekuasaan, penguasa membatasi pemikiran-pemikiran yang dianggap mengganggu stabilitas negara (baca: stabilitas kekuasaan). “stabilitas negara” bisa hanya sebatas jargon menutupi motif pelanggengan kekuasaan;
  3.  Penguasaan teknologi komunikasi dan bahasa Inggris oleh negara barat sebagai alat vital diseminasi kajian keilmuan. Ilmu komunikasi berkembang di negara barat, kemudian kerena mereka juga menguasai teknologi maka lebih memudahkan penyebaran ilmu ini ke negara lain. Negara barat lebih mudah menanamkan ideologi mereka melalui teknologi komunikasi yang mereka kuasai;
  4. Banyaknya sarjana Indonesia yang melanjutkan studi ke negara barat, seperti Australia, Amerika, Inggris atau Jerman sehingga membuat penggunaan perspektif negara barat makin besar. Hal ini, mengadopsi pernyataan Alwi Dahlan, membuat kita beranggapan bahwa ilmu komunikasi itu dilahirkan oleh pakar dari ilmuwan Barat.
  5. Kondisi yang disebut pada poin d di atas diperkuat dengan budaya akademik yang belum bangkit untuk berkembang, seperti belum banyaknya publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional sehingga sulitnya ditemukan referensi khas Indonesia. Termasuk belum tingginya rasa bangga terhadap karya anak bangsa di antara ilmuwan sendiri.
  6. Orientasi pasar lebih perspektif barat dan kurangnya kreativitas mengelola pesan yang berbasis kearifan lokal terkait budaya populer. Misalnya, produk budaya populer di televisi kita.
  7. Sistem birokrasi yang tidak berpihak, khususnya penyediaan infrastruktur sistem. Misalnya, lebih mudah dan murah mengedit atau mendubbing iklan visual dari luar negeri daripada memproduksi di dalam negeri.
  8. Ada upaya Barat untuk mengerdilkan kemampuan pemikiran Asia, termasuk Indonesia. Pemikiran filsafat, seperti Serat Jaka Lodang dan Serat Kalatida karya Ronggowarsito, Serat Joyoboyo, pemikiran Soekarno hingga karya arsitektur candi Borobudur, tidak dianggap karya pemikiran besar bangsa Indonesia, melainkan dianggap mitos, ramalan, klenik, dan hanya karya puisi atau langgam.
  9. Pingin baca lengkap? Tunggu penerbitan Buku saya: “Pengantar Lengkap Komunikasi: Filsafat, Etika & Perspektif Islam”, InsyaaAllah terbit Agustus 2018.

PERAN HUMAS SEBAGAI AKTOR PEMBERANTASAN KORUPSI

Tulisan ini bisa dibaca juga di: https://m.timesindonesia.co.id/read/165948/20180118/145319/peran-humas-sebagai-aktor-pemberantasan-korupsi-di-ptn/

Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di Perguruan Tinggi Negeri

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya

 

 

Baru-baru ini, seperti diberitakan Times Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi & Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis. Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011.

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi). Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit. Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik. Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176.

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang membuat lebih memprihatinkan, korupsi sudah menyerang dunia pendidikan tinggi sehingga dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan level pengetahuan.

Menristekdikti, pada tahun 2017, mengungkapkan hampir setiap perguruan tinggi negeri (PTN) mempunyai bangunan mangkrak, kerugian negara mencapai Rp 9 triliun, melebihi kasus Century. Pernah selama 2003-2013, ICW menemukan korupsi di perguruan tinggi berada pada peringkat kedua untuk semua sektor pendidikan. Kerugiannya pun lebih besar, Rp 10 trilyun.

ICW menemukan 37 kasus korupsi di perguruan tinggi yang sedang diproses penegak hukum selama 2016, kerugian negara Rp 218.804 milyar. Melibatkan sedikitnya 65 pelaku, 32 di antaranya dari sivitas akademik (Rektor/wakil rektor 13 orang, 5 orang dosen, 3 orang dekan, sisanya adalah staf lainnya), sisanya dari pemerintah daerah, dan swasta.

Demokrasi, Korupsi, dan Kehumasan Pemerintah

Membaiknya indeks korupsi Indonesia, membuktikan teori makin demokrasi suatu negara, makin berkurang korupsi. Demokrasi yang terkonsolidasi (tersistem dan terlembaga) dengan baik, menurut Treisman (2000) dan Montinola & Jackman (2002), dapat mengurangi laju korupsi.

Seperti kita rasakan sekarang ini, demokratisasi menawarkan keterbukaan dan partisipasi publik. Keterbukaan dan partisipasi sangat terkait dengan arus informasi yang meningkat antara pemerintah dan masyarakat. Pada akhirnya, demokrasi menstimuli aktivitas komunikasi dengan publik karena publik makin kritis. Kekritisan publik ini, yang penulis rasakan, bisa mempengaruhi terjadi tidaknya korupsi. Jadi, meningkatnya aktivitas komunikasi ini merupakan implikasi dari sifat demokrasi yang mensyaratkan jalinan relasi antara individu dan pemerintah.

Karena itu berdasarkan pendekatan komunikasi, yakni ketika demokrasi dimaknai sebagai proses relasi komunikasi pemerintah dan publik serta situasi makin terbukanya akses informasi, maka dapat dikatakan demokrasi Indonesia mulai menuju kualitas yang baik. Banyak bermunculan peraturan yang memungkinkan proses relasi dan akses informasi tersebut makin terbuka, seperti UU kebebasan pers dan UU keterbukaan informasi publik.

Pada titik inilah, Humas di lembaga pemerintah sebagai fungsi manajemen komunikasi berada pada posisi strategis. Kualitas praktik Humas pemerintah mestinya bisa semakin meningkat karena sebagai bagian berkembangnya demokratisasi.

Public relations dan program anti-korupsi          

Fungsi Humas pemerintah yang dirumuskan dalam berbagai aturan sebenarnya mengadopsi teori-teori kehumasan di dunia pendidikan. Secara teori, fungsi Humas dibagi menjadi dua, manajerial (manajemen isu dan merancang program terkait isu; fasilitator komunikasi antara lembaga dengan publik internal dan eksternal; fasilitator pemecahan masalah yang dihadapi lembaga); dan teknisi komunikasi. Fungsi itu tampak senada fungsi Humas pemerintah di permenpan-RB no 30/2011, yakni penyedia informasi kebijakan, program, dan kegiatan lembaga agar terjaga reputasi lembaga; Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis; Menjadi penghubung lembaga dengan publiknya; Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi. Peraturan di kementerian lain juga sewarna dengan rumusan permenpan-RB.

Humas perlu menjaga moralitas perilaku lembaga melalui aktivitas komunikasinya agar fungsi-fungsi itu bisa berjalan baik. Menjaga moralitas lembaga bisa dilakukan Humas dengan membangun sistem komunikasi yang menjamin terlaksananya prinsip pelayanan publik (UU no 25/2009), yakni pelayanan publik harus profesionalitas penyelenggara, partisipatif, keterbukaan, dan akuntabilitas proses pelayanan.

Prinsip pelayanan publik tersebut indikator moralitas lembaga. Dalam konteks komunikasi, pelayanan publik yang melenceng dari prinsip itu bisa memunculkan ketersumbatan informasi, yang akhirnya menjadi peluang korupsi. Masih banyaknya korupsi di perguruan tinggi maka Humas perguruan tinggi sebagai bagian kehumasan pemerintah mesti mendorong diri untuk menyukseskan program nasional anti-korupsi.

Tetapi, dari riset penulis bersama kolega dosen, ditemukan hanya 37% dari 50 responden Humas yang mengaku sudah pernah mempunyai program yang terkait dengan program anti-korupsi. Itu pun, 71% dari program-program tersebut lebih difokuskan pada publik eksternal.

Penguatan Humas Perguruan Tinggi

Perlu langkah konkret penguatan kehumasan. Humas perguruan tinggi masih jauh dari fungsi idealnya sebagai manajer komunikasi. Penulis melihat terjadi inkonsistensi antara peraturan kehumasan yang sudah mengadopsi fungsi ideal-manajerial kehumasan dengan kondisi empiris di lapangan, yang masih menempatkan humas sebagai fungsi teknis. Kategori yang dinilai Anugerah Humas PTN pun masih menonjolkan fungsi teknisi komunikasi, seperti website, publisitas, dan media sosial.

Dari riset penulis bersama kolega di tim kehumasan dikti, ditemukan bahwa kehumasan PTN mempunyai kendala, yakni (i) Kurangnya kualitas SDM yang menguasai teori dan praktik kehumasan, termasuk kapabilitas komunikasi; (ii) Belum berada pada struktur yang memungkinkan fungsi manajerial, seperti koordinasi tata kelola komunikasi secara menyeluruh sehingga mereduksi wewenang kehumasan. Memang ada Humas yang memiliki akses langsung dengan pengambil kebijakan meski tidak berada pada struktur yang tinggi, tetapi, akses tersebut diperoleh lebih pada kualitas relasi personal dengan pimpinan, yang tentunya bersifat sementara; (iii) Humas dipersepsikan hanya untuk publikasi, relasi dengan media, menyebarkan informasi, beriklan, dan protokoler. Humas pun banyak sebagai journalist in resident; (iv) Humas lebih fokus untuk publik eksternal. Padahal, menurut teori dan peraturan, humas juga ditujukan untuk publik internal; (v) Akibat keempat kendala itu, anggaran kehumasan pun masih terbatas.

Penguatan kehumasan bisa dilakukan dengan menghilangkan keempat kendala itu, yang akan fungsi kehumasan dapat berjalan sesuai bentuk idealnya.

PENCITRAAN & REPUTASI

MENGENAL PENCITRAAN & REPUTASI (Apakah pencitraan negatif?)
Oleh: Rachmat Kriyantono, PhD

Pencitraan adalah “communicating ourselves to someone else” atau “say something about us to others”. Bisa disebut mem-PR-kan diri kita kepada orang lain. Pencitraan dilakukan berdasarkan prinsip “without communicating ourselves, nobody knows us”. Tanpa pencitraan, orang lain tidak tahu, bahkan tidak menyadari eksistensi kita dan prestasi kita. Pencitraan yang efektif adalah jika pencitraan yang kita lakukan itu dimuat media massa, karena bisa tersebar secara simultan, serentak, dan repetisi berulang (dalam bentuk pemberitaan). Ini yang disebut publisitas, yakni pencitraan yang dimuat media tanpa perlu membayar space atau durasi media atas dimuatnya. Pencitraan bisa dilakukan melalui iklan (tapi, iklan harus membayar space atau durasi waktu agar bisa dimuat media).
Publisitas lebih dipercaya orang ketimbang iklan karena sebagai produk “telling something through someone else” atau “let someone else tell your story”. Media adalah someone else itu.
Jadi, “pencitraan” adalah hal keniscayaan yg mesti dilakukan, baik oleh individu atau organisasi, termasuk politisi. Pencitraan bersifat netral, bahkan positif. Pencitraan bukan sesuatu yang jelek.
Kita boleh menggunakan istilah “HANYA PENCITRAAN” hanya jika “pencitraan seseorang hanya sekadar pencitraan/jual diri, tanpa bukti nyata”. Bukti nyata inilah yg disebut “REPUTASI”, yakni “what we say corresponds with what we do”. Semua orang bisa pencitraan, tapi, belum tentu mampu mentransformasi pencitraan menjadi reputasi.
Selamat mencitrakan diri!

Salam,

CakRK

Tulisan tentang publisitas dan iklan, bisa dibaca di buku saya “Public Relations Writing, edisi 3, cet 4, 2016″, penulis: Rachmat Kriyantono, PhD, penerbit: Prenada Media

PR Writing

 

 

Ikatlah Ilmu dengan Publikasi Internasional

Tulisan saya tentang pentingnya publikasi internasional. silakan baca di link berikut:

http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/index.php/2017/07/21/ikatlah-ilmu-dengan-publikasi-internasional/

Ikatlah Ilmu dengan Publikasi Internasional

Jumat, 21 Juli 2017 | 16:09 WIB


Oleh:

Rachmat Kriyantono, PhD

Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya

 

Publikasi dan jenjang karir profesi

Mempublikasikan paper secara internasional adalah perlu bagi setiap dosen, yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap dosen ditantang bukan hanya memproduksi karya-karya ilmiah, tetapi juga dituntut mendiseminasikan karya-karya tersebut. Hanya dengan diseminasi karya ilmiah, ilmu pengetahuan dapat berkembang. Hal ini juga tercantum di berbagai regulasi (UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 60; UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 4; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no 17/2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Dosen pasal 7). Agar dapat memenuhi tujuan pendidikan tinggi (pasal 5 UU No 12/2012), maka dosen diwajibkan menyebarluaskan karya-karya tersebut dalam publikasi ilmiah (pasal 12 UU No 12/2012; dan pasal 49 UU No 5/2014). Jenis publikasi ilmiah ini, menurut pasal 8 Permenpan No 17/2013, dapat berbentuk buku referensi, buku ajar, monograf, artikel di media massa, dan jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Kewajiban membuat dan menyebarluaskan karya ilmiah juga menjadi instrumen menentukan jenjang karir dosen (Permenpan No 46/2013 dan Permenpan No 17/2013), seperti kenaikan jabatan akademik dosen menjadi Lektor (senior lecture), Lektor Kepala (associate professor), dan Guru Besar (professor) harus memiliki publikasi jurnal nasional akreditasi dan atau internasional bereputasi. Peluang loncat jabatan pun terbuka dengan syarat wajib mempunyai jurnal internasional bereputasi.

Terbaru, Permenristekdikti no 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor mengatur bahwa dosen yang Lektor Kepala harus menghasilkan minimal tiga publikasi jurnal nasional terakreditasi atau satu jurnal internasional dalam kurun tiga tahun sebagai syarat turunnya tunjangan. Profesor harus mempunyai publikasi minimal tiga di jurnal internasional atau satu di jurnal internasional bereputasi dalam waktu tiga tahun untuk mendapat tunjangan.

Aturan yang baru ini memunculkan pro dan kontra dari para dosen. Pencabutan tunjangan profesi dinilai sangat memberatkan karena kinerja dosen bukan hanya publikasi, tetapi masih ada tugas-tugas Tri Dharma lainnya. Sanksinya mestinya bukan pencabutan, tetapi hanya pengurangan tunjangan profesi. Aturan publikasi ini dinilai memberatkan dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rezeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang memandang aturan ini secara positif. Mereka menilai aturan ini dapat menstimuli publikasi para dosen yang memang masih sedikit karena dosen masih terjebak dengan rutinitas di kampus, khususnya mengajar dan terbebani memenuhi standar beban kerja dosen.

Setiap aturan dimungkinkan tetap mengandung kekurangan. Kritik dan keberatan dosen perlu diakomodasi dan diberikan solusi terbaik dari pemerintah. Seiring dengan itu, penulis mengajak sejawat dosen untuk tidak terpaku mempersoalkan kekurangan aturan, yakni dengan melihat aspek positif aturan baru ini. Implikasi kewajiban publikasi karya ilmiah adalah bagian dari tantangan mengasah diri demi kualitas pengembangan ilmu. Publikasi karya ilmiah sebagai syarat kenaikan jabatan akademik dan tunjangan dosen dapat dilihat sebagai reward agar dosen lebih bersemangat menjalankan amanat pokok profesinya, yakni pengembangan ilmu. Melalui karya ilmiah, dosen dapat membangun budaya akademik yang baik, seperti terbiasa melakukan critical thinking, melakukan riset dengan baik, kemampuan analisis dan solusi, kemampuan beragurmen dengan baik serta menguasai teknik menulis ilmiah.

Membangun reputasi, jejaring, dan daya saing bangsa

Publikasi di jurnal internasional merupakan alat membangun reputasi individu dosen dan universitas tempat dosen itu mengabdi. Dengan bantuan internet, artikel yang dimuat dapat dibaca dan diisitasi akademisi di dunia. Artikel yang disitasi diartikan telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sebagai sumber kebenaran pengembangan keilmuan. Dosen yang karya ilmiahnya banyak disitasi akan mendapatkan h-index yang tinggi, yang menjadi indikator pengakuan dunia akademik terhadap eksistensi dan kualitasnya.

Publikasi di jurnal internasional membuka peluang membangun kerjasama dan network dengan ilmuwan lain, dari dalam dan luar negeri. Networking dapat terjadi dengan mengajak ilmuwan lain berkolaborasi menghasilkan karya ilmiah atau ketika ilmuwan lain mem-follow up karya kita melalui kontak email dan menawarkan riset bersama.

Publikasi ilmiah di jurnal internasional juga membuka peluang mendapatkan penghargaan (noble winning), beasiswa, dan funding. Kemristekdikti dan perguruan tinggi memberikan insentif untuk artikel yang terbit di jurnal internasional. Beberapa perguruan tinggi telah mensyaratkan mahasiswa program Magister dan Doktor untuk mempublikasikan risetnya sebagai syarat kelulusan atau ikut ujian tesis/disertasi. Riset tesis atau disertasi yang diolah untuk dimuat di jurnal internasional dianggap telah mengandung konten yang layak secara ilmiah sehingga menjadi peluang dosen untuk menjadi bagian dari publikasi karya ilmiah karena aktif membimbing.

Banyaknya publikasi internasional telah menjadi indikator kemampuan daya saing bangsa di level dunia. Ada relasi antara produktivitas publikasi dengan kondisi ekonomi suatu negara, yakni negara-negara yang ekonominya baik ternyata memiliki jumlah publikasi internasional yang tinggi (Pratomo, 2015), dan produktivitas publikasi menjadi indikator daya saing di bidang riset dan pendidikan (Jayanegara, 2015).

Publikasi internasional membuka peluang para dosen untuk mengembangkan dan menyosialisasikan ilmu pengetahuan berbasis perspektif lokal. Saat ini pengembangan teori masih didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan beberapa negara barat di Eropa (Ayish, 2003; Sriramesh & Vercic, 2003). Padahal, Indonesia dan negara-negara Timur (Asia) memiliki karakter sosial budaya yang khas, yang tidak sepenuhnya sama dengan karakter negara-negara Barat (Gunaratne, 2009; Littlejohn & Foss, 2008) yang mempengaruhi pengembangan teori-teori (McQuail, 2000). Kurangnya kajian dalam konteks Indonesia menyulitkan ilmuwan Barat mendapatkan literatur kajian dalam perspektif Indonesia (Hobart, 2006).

Sebagai contoh kajian Ilmu Komunikasi, gagasan tentang studi komunikasi dari perspektif Asia telah meningkat akhir-akhir ini (Dissayanake, 1988; Gunaratne, 2009; Kriyantono, 2014; Littlejohn & Foss, 2008; Raharjo, 2013). Cina, Jepang, India dan Korea Selatan, telah berhasil memunculkan teori komunikasi Cina, Jepang, India dan Korea Selatan dan disebarkan dalam buku dan jurnal internasional (Dissayanake, 1988; Dissayanake, 2004; Gunaratne, 2009). Dari 27 teori public relations, misalnya, tidak ada satu pun teori dalam perspektif Indonesia (Kriyantono, 2014). Yang menarik, keberhasilan memunculkan kajian teoritis dalam perspektif lokal di Cina, Jepang, India dan Korea Selatan berkorelasi dengan banyaknya jumlah publikasi ilmiah, yakni menjadi empat besar negara Asia terbanyak jumlah publikasi jurnal internasional (Pratomo, 2015).

Karya ilmiah berbasis kearifan lokal membuktikan bahwa Asia memiliki potensi daya saing di level dunia. Cina, Jepang dan India juga masuk 10 besar dunia untuk jumlah karya ilmiah yang terbit di jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus). Kesepuluh besar ini adalah Amerika Seriikat (537 ribu); Cina (392 ribu); Inggris (152 ribu); Jerman (143 ribu); Jepang (118 ribu); Prancis (102 ribu); India (98 ribu); Italia (85 ribu); Kanada (84 ribu); dan Spanyol (76 ribu).

Potensi perlunya publikasi internasional di atas, belum diikuti jumlah publikasi ilmiah dosen di Indonesia. Pada 2014, Indonesia masih kalah dengan Hongkong, yang hanya sebuah kota di Cina. Di antara negara Asia Tenggara pun, Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura dan Thailand. Indonesia mempublikasikan 5.665 artikel, Malaysia 25.883 (400% lebih banyak) (Pratomo, 2015).

Kendala dan Solusi Publikasi Internasional

Bahasa Inggris adalah kendala yang paling banyak dirasakan para dosen. Perlu solusi agar universitas menyediakan departemen khusus yang membantu dosen terkait English Academic Writing, seperti penerjemahan, secara gratis.

Kendala lain adalah ketersediaan waktu yang sedikit untuk menulis dan melakukan riset karena beban kerja yang tinggi, yakni sangat tersita untuk mengajar dengan jumlah mahasiswa yang banyak, membimbing skripsi, tesis atau disertasi, membimbing magang, melakukan pekerjaan administrasi hingga tugas-tugas struktural. Riset adalah bahan material pokok dari aktivitas menulis publikasi. Tanpa riset, sulit mendapatkan bahan material yang valid dan update (quality of the publication reflects the quality of the research).

Sebagai contoh, Grunig, Grunig & Dozier (2002) membutuhkan waktu 15 tahun dan membutuhkan 327 organisasi sebagai objek di tiga Negara (AS, Inggris, dan Kanada), untuk dapat menghasilkan teori baru public relations (Teori Excellent).

Minimnya dana riset mempengaruhi keluasan riset untuk menghasilkan generalisasi data. Program hibah yang mensyaratkan gelar akademik doktor atau lektor kepala untuk menjadi ketua (penulis pertama), juga turut menjadi kendala. Dalam ilmu sosial, situasi ini makin diperparah oleh faktor eksternal, yaitu sulitnya mencari responden yang bersedia. Meskipun sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur jenis-jenis informasi yang harus dibuka untuk publik dan juga ada aturan etika riset tentang anonimitas responden, banyak lembaga pemerintah dan swasta sulit membuka diri sebagai sumber data.

Terbatasnya waktu, tenaga, dan biaya mengakibatkan tidak sedikit riset lebih berorientasi ‘membuat laporan’ dan ‘tambah modal’ bukan ‘membuat publikasi jurnal internasional’. Perlu kebijakan pemerintah agar lembaga pemerintah dan swasta bersedia mendukung kegiatan riset dari kampus.

Kendala lain adalah teknik penulisan, termasuk logika berpikir dan teknik referencing standar jurnal reputasi. Negara Barat mendominasi penyebarluasan ilmu pengetahuan, yakni penguasaan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional dan teknologi komunikasi untuk diseminasi ilmu dan bisnis pendidikan (melalui scopus atau Thompson).

Biaya juga menjadi kendala publikasi internasional, baik itu untuk proses penerjemahan maupun biaya publikasi. Memang terdapat jurnal terindeks scopus yang gratis (Open Access System), tetapi, persaingannya memang lebih sulit. Karena itu, banyak dosen yang memilih jurnal lain yang terindeks scopus tetapi berbayar.

Kendala lain, yakni kurangnya jurnal yang memiliki reputasi terakreditasi nasional dan internasional. Kenyataan inilah seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari Kemenristekdikti, mendorong program studi mengelola dan menerbitkan jurnal bereputasi. Setidaknya baru delapan jurnal Indonesia yang masuk kategori jurnal bereputasi karena telah terindeks Scopus. Kementerian dan perguruan tinggi perlu memberikan ketersediaan fasilitas pendukung mendorong publikasi. Dosen pun perlu meningkatkan motivasi meningkatkan kualitas diri.

Selain kendala-kendala tersebut, ada satu hal yang paling mendasar yang harus kita akui secara terbuka, yaitu, belum kuatnya keinginan kita untuk menggali kajian ilmu berbasis kearifan lokal. Sudah banyak master dan doktor Indonesia lulusan luar negeri, tetapi, masih cenderung mengaji fenomena berdasarkan teori-teori perspektif Barat. Ditambah lagi, tidak sedikit kalangan akademik yang masih mendewa-dewakan literatur Barat dan meremehkan literatur kolega sendiri. Tidak sedikit literatur yang dibuat penulis Indonesia yang sudah dapat dikategorikan baik. Apalagi, sebuah kajian teoritis Barat tidak secara otomatis sesuai sepenuhnya dengan konteks sosial budaya Timur.

Ayo, kita ikat ilmu melalui tulisan ilmiah terpublikasi internasional!

https://prasetya.ub.ac.id/berita/Para-Pakar-Berpendapat-Keharmonisan-Bisa-Tercipta-Lewat-Komunikasi-Multikultural-19762-id.html

Para Pakar Berpendapat Keharmonisan Bisa Tercipta Lewat Komunikasi Multikultural

Dikirim oleh prasetyaFISIP pada 18 Mei 2017 | Komentar : 0 | Dilihat : 194

Workshop Dengan Tema “Multicultural Communication In Workplace”

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UB menggelar workshop dengan tema “Multicultural Communication  in Workplace”  di Auditorium Nuswantara Gedung B FISIP UB. Seminar tersebut sekaligus sebagai tanggapan tentang fenomena komunikasi Masyarakat Indonesia akhir akhir ini.

Acara tersebut menghadirkan dua pembicara yang pertama Dewita Annysa Carson selaku tutor dari Curtin University sekaligus Dosen di South Metropolitan TAFE Perth Western Australia dan kedua yaitu Rachmat Kriyantono selaku Dosen dan Peneliti dari Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menyampaikan bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat yang sangat multikulturalis, hal tersebut juga tercermin dari Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebagai semboyan negara Indonesia. Saat ini multikultural merupakan fenomena yang paling sering dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja individu akan berhadapan dengan proses adaptasi dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan dari berbagai budaya, ras, suku dan agama.

Rachmat menuturkan dalam dunia kerja komunikasi multikulturalisme sangat penting untuk diterapkan mengingat organisasi tidak hanya memperkerjakan individu di dalam suku yang sama ataupun agama yang sama, masing–masing dari pekerja akan menghadapi interaksi multikultural sehingga pekerja dituntut memiliki skill komunikasi multikulturalisme.

“Sudah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia untuk menghargai masing masing budaya serta kepercayaan masing – masing suku maupun kelompok. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat. Untuk itu masing – masing kelompok atau suku tidak perlu saling memaksakan kehendak sesuai keinginannya, karena terdapat konsep menghargai tadi,” katanya.

Rachmat juga menambahkan tiga kunci untuk berhasil dalam berkomunikasi multikultural yang pertama “no SARA” atau diskriminasi terhadap masing masing suku atau kelompok, kedua menerima dan mengapresiasi keunikan dan perbedaan masing–masing suku atau kelompok, ketiga mengetahui dimensi antar personal masing masing suku atau kelompok.

Dewita selaku pembicara kedua merespons penjelasan Rachmat dengan memberikan tabel perbedaan karakter antara Indonesia dan Australia yang merupakan kampung halamannya. Dewita memberikan contoh seperti bagi orang indonesia “bicara blak – blakan” bukan menjadi kebiasaan, sedangkan untuk Australia, berbicara “blak blakan” yang pada dasarnya sinonimnya adalah bicara jelas dan gamblang merupakan hal yang biasa dan harus mereka lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Menurut saya, kita tidak dapat membahagiakan setiap orang, maka dari itu jangan terlalu berharap untuk menyengangkan hati semua orang, adakalanya kita harus memberitahu hal-hal yang menurut kita orang tersebut berhak tahu, siapa tahu jika dengan memberitahu hal hal tersebut, orang dapat berubah menjadi lebih baik?,” kata Dewita.

Selain itu dalam dunia kerja, skill komunikasi multikulturalisme sangat dibutukan, karena skill tersebut akan menghubungkan masing masing dari ide dan energi tiap individu dari kelompok tim tersebut. Kerentanan skill multikulturalisme di dunia kerja dapat menyebabkan konflik komunikasi yang tidak efektif serta kesulitan untuk beradaptasi dalam dunia kerja. Hal–hal negatif tersebut dapat memicu kegagalan dalam tim kerja. (Anata /Humas FISIP/humas UB)